Kota-kota besar di dunia biasanya memiliki masalah dengan kemacetan lalu lintas. Para pejabat kota memiliki cara mereka sendiri untuk menanggulangi kemacetan itu, namun tentu tidak akan menggunakan langkah yang berkesan feodal seperti yang dilakukan pemerintah Dubai.

Pemerintah Emirat kabarnya tengah mempertimbangan sebuah aturan yang melarang warga miskin untuk memiliki mobil.

Dalam sebuah forum di Jerman baru-baru ini, Hussain Lootah, Director General of Dubai Municipality mengajukan usul untuk membatasi penggunaan kendaraan berdasarkan pendapatan.

Menurut surat kabar National, skema pembatasan gaji bagi yang berpenghasilan di atas angka tertentu sebagai syarat untuk bisa memiliki mobil merupakan salah satu pilihan yang sudah ada di atas meja mereka.

Lootah menuding pesatnya kesejahteraan di negerinya menjadi pemicu tersumbatnya jalan-jalan di kawasan Emirat terutama di jam-jam sibuk.

"Setiap orang memiliki kemewahan hidup, namun kapasitas jalan kami tak mampu menampung semua kendaraan tanpa ada aturan kepemilikan mobil," unjar Lootah dalam pidatonya.

Bahkan jika pembatasan berdasarkan penghasilan tidak bisa diterapkan, otoritas Dubai tetap berkomitmen untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.

Mereka juga tengah menimbang untuk meningkatkan biaya parkir, menaikkan harga bahan bakar, mendongkrak tarif jalan tol dan biaya premi asuransi untuk membuat warganya berfikir sekian kali lagi untuk memiliki mobil.

Sebagai alternatif berkendara, otoritas Dubai berupaya untuk memperbaiki sistem transportasi publik mereka dengan sistem tre baru yang mulai diuji coba pekan ini.