Jakarta - Badan Kehormatan (BK) DPR terus berpikir keras meramu aturan untuk menertibkan anggota DPR. BK mengusulkan agar aturan kehadiran anggota DPR di sidang paripurna diperketat.

"Kita sekarang sedang merevisi UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD). Kalau di aturan yang lama itu kan 6 kali berturut-turut tak hadir baru bisa diberhentikan. Kita masukkan usulan ke sana," kata Wakil Ketua BK Siswono Yudho Husodo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Siswono mengatakan aturan lama itu banyak diakali anggota DPR. Mereka bolos 5 kali berturut-turut, lalu masuk pada kali keenam. Nah, untuk mencegah hal itu, Siswono mengusulkan aturan kehadiran itu diperketat.

"Kita usulkan maksimal boleh tidak masuk adalah 25 persen jumlah sidang paripurna dalam satu masa sidang. Jadi kalau satu masa sidang ada 4 kali paripurna, mereka hanya boleh bolos satu kali," papar politikus Golkar ini.

Siswono mengatakan usulan ini akan dibawa ke Badan Legislasi (Baleg) yang sedang membahas revisi UU MD3. Lalu nanti fraksi-fraksi menanggapi usulan BK.

"Ya nanti itu fraksi-fraksi yang setuju atau tidak setuju," tutup Siswono.

Raker Komisi III DPR RI dengan BNPT Sepi Anggota

Jakarta - Komisi III DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III Pieter Zulkifli dan dihadiri oleh Kepala BNPT Ansyaad Mbai beserta jajarannya.

Pantauan di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2014) rapat hanya dihadiri oleh 15 dari 53 anggota Komisi III DPR RI. Padahal agenda rapat ini penting mengenai pemberantasan terorisme.

"Terorisme adalah kriminal. Kriminal harus dibawa ke pengadilan. Karena itu kebijakan kita ialah penegakan hukum secara adil dan transparan berdasarkan bukti yang cukup kuat dan akurat," kata Ansyaad dalam rapat.

Ansyaad menekankan kepada tindakan pencegahan dan penindakan terorisme. Ia pun menegaskan bahwa BNPT didukung oleh Polri dalam menanggulangi terorisme.

"Kami gunakan strategi pencegahan (melalui) deradikalisasi, penindakan dengan cara pembentukan satgas dari elemen polri dan TNI, kesiapsiagaan dan kerjasama internasional," imbuh Ansyaad.


detik