TEMPO.CO, London- Uni Eropa diam-diam mengembangkan sebuah perangkat "remote stop" yang bisa menghentikan kendaraan dari jarak jauh. Perangkat yang akan dipasang pada semua mobil ini memungkinkan polisi untuk menonaktifkan kendaraan hanya dengan menjentikkan jari pada sakear dari ruang kontrol.

Dokumen rahasia dari komite polisi negara-negara Uni Eropa, yang juga mengadakan pertemuan secara rahasia, menyebut "remote stop" sebagai bagian dari pengawasan penegakan hukum yang lebih luas dan pelacakan tindakan pelanggaran hukum yang efektif.

"Proyek ini akan bekerja dengan solusi teknologi dan menjadikannya bagian yang standar untuk semua mobil yang masuk ke pasar Eropa," denikian tertulis dalam dokumen itu.

Perangkat, yang kemungkinan akan dipasang pada semua mobil baru pada akhir dekade ini, akan diaktifkan oleh polisi yang bekerja dio depan layar komputer di markas pusat. Setelah perangkat diaktifkan, mesin mobil yang digunakan oleh penjahat, buronan, atau lainnya akan dibuat berhenti: pasokan bahan bakar dipotong atau kunci kontak dimatikan.

Perangkat yang dijadwalkan siap dalam enam tahun mendatang ini ditujukan untuk mencegah kejar-kejaran menggunakan mobil dengan kecepatan tinggi sehingga membahayakan orang lain. Usulitu diuraikan sebagai bagian dari European Network of Law Enforcement Technologies (Enlets) yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama polisi di seluruh negara di Uni Eropa.

Statewatch, pemantauan pengawas kekuasaan polisi, mencemaskan kebebasan sipil di Uni Eropa jika rencana ini terwujud. Mereka membocorkan dokumen ini di tengah kekhawatiran bahwa teknologi merupakan ancaman serius terhadap kebebasan sipil.

Rencana soal pengembangan "remote stop" ditandatangani oleh Standing Committee Uni Eropa untuk Kerja Sama Operasional Keamanan Dalam Negeri (Cosi). Lembaga yang secara berkala mengadakan pertemuan ini didirikan sebagai bagian dari Perjanjian Lisbon tahun 2010 untuk mengembangkan dan menerapkan apa yang dianggap sebagai kebijakan keamanan dalam negeri Eropa tanpa perlu melalui mekanisme pengawasan dari anggota parlemen.

link