Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan negara melalui pembentukan pusat data keuangan negara. Pusat data keuangan negara bisa menjadi alat monitoring semacam CCTV yang dapat memonitor dan mengontrol seluruh transaksi keuangan Negara.

Hal tersebut disampaikan Ketua BPK RI, Hadi Poernomo dalam pembukaan acara Seminar Internasional bertema “Strategi Peningkatan Akuntabilitas Publik Untuk Mewujudkan Good Governance dan Clean Government” di Auditorium Kantor BPK RI, Jakarta, 20 Januari 2014.

“Pusat data keuangan negara dibentuk dengan menghubungkan data yang dimiliki BPK dengan data entitas (auditee) secara online dan realtime. Selanjutnya pusat data tersebut digunakan BPK dalam pemeriksaan secara elektronik (e-audit),” jelas Hadi Poernomo didampingi Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri dan para Anggota BPK RI.

Melalui terbentuknya pusat data yang bermanfaat sebagai CCTV terhadap seluruh transaksi keuangan negara, lanjut Hadi Poernomo, BPK dapat mengakses transaksi keuangan yang berasal dari APBN, APBD, dan BUMN. Semua rekening para pengelola keuangan negara dan pertanggungjawabannya diuji secara sistem sehingga BPK bisa men-trace dan men-tracking transaksi-transaksinya.

“Berkat dukungan dari Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara, BPK sudah memiliki pusat data keuangan negara yang dapat dimanfaatkan bukan saja oleh BPK tetapi juga oleh pimpinan entitas untuk memonitor dan mengontrol seluruh transaksi keuangan Negara,” ungkap Ketua BPK dihadapan para peserta seminar, antara lain, Kementerian,/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, LSM, Media, delegasi dari BPK negara-negara anggota ASEAN (ASEANSAI) dan Perwakilan Lembaga Internasional.

Ketua BPK RI berharap para peserta seminar dapat bertukar pengalaman dan berbagi pengetahuan mengenai bagaimana menciptakan akuntabilitas yang lebih baik di Indonesia dan kawasan ASEAN. “BPK berharap dapat memfasilitasi sinergi di antara berbagai pemilik kepentingan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government,” tegas Hadi Poernomo.

Senada dengan Ketua BPK, Sekretaris Jenderal BPK RI Hendar Ristriawan melaporkan bahwa seminar ini akan membahas mengenai Akuntabilitas instansi pemerintah: kondisi saat ini dan strategi peningkatannya, akuntabilitas publik dari perspektif internasional, sebagai best practice akuntabilitas di Indonesia, serta peran stakeholder dalam penguatan akuntabilitas publik menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih.

Seminar Internasional ini menghadirkan narasumber Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Auditor General of Malaysia, mantan Ketua BPK Polandia, Direktur BUMN dan Pemimpin Redaksi Koran Tempo.

disini

ternyata bukan hanya untuk transaksi bantuan banjir saja...
nah......jikalau udah begini bakal banyak yg bisa memonitor..
TAPI....masihkah bisa nanti d korupsi?