Mungkin agan2 disini pernah dengar kassus IT KPU? Ya Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2004 dan 2009 sudah disetting dengan mencurangi teknologi informasi (IT) yang digunakan KPU untuk menghitung perolehan suara masing-masing calon pasangan. berikut ini gan modus2 penggelembungan suara dengan manipulasi. bagi yang mengikuti Pilpres 2009 pasti mengetahui banyak keanehan dari IT yang hang dll. padahal anggaran untuk IT KPU sangat wawaawaawww

cekibrot gan
1. Modus pertama : penggelembungan jumlah pemilih yg tercantum dalam DPT (daftar pemilih tetap).
Modus ini juga digunakan dlm pemilu 2009 Pada 2009 Pemerintah & KPU gelembungkan jumlah pemilih pada DPT sekitar 21-26 juta dari total 173 juta pemilih. Indikasinya sgt jelas. Indikasi pertama : adanya informasi ttg penerbitan 18 juta KTP palsu yg sempat heboh namun tdk dapat dibuktikan. Pembuktian adanya 18 juta KTP palsu memang sangat sulit karena akses thdp perusahaan pencetak blanko KTP tdk bisa ditembus. Indikasi kedua : jumlah 173 juta pemilih 2009 jelas tdk mencerminkan jumlah sebenarnya. Terbukti partisipasi rate di semua pilkada. Rata2 tingkat partisipasi di pilkada2 seluruh Indonesia hny 55-70% saja. Dgn asumsi pemilih absen/golput 10%, masih terdapat 25-30% sisa. Kalau kita cermati baik2 maka tingkat partisipasi pemilih di pilkada2 adalah refleksi dari jumlah pemilih riel atau jumlah yg sebenarnya

2. Modus kedua : penggelembungan suara tsb dilakukan dgn mencatat pemilih tambahan fiktif dgn menggunakan data KTP palsu

3. Modus ketiga : selain data KTP palsu, pemilih fiktif tambahan, datanya diambil dari data KTP asli dgn ubah NIK pada KTP

4. Modus keempat : penyebaran 21-26 juta pemilih fiktif tsb dilakukan merata di seluruh indonesia.Antara 250 ribu s/d 1 juta per provinsi. KPU menggunakan IT tabulasi yg sdh direkayasa. Pada pemilu 2009, IT awal yg dipakai adalah IT ex 2004 dari KPUD DKI. IT ex KPUD DKI itu direkayasa sedemikian rupa agar kapasitasnya terbatas dan hang /macet ketika data input daerah masuk ke KPU Pusat. Saat IT KPU ( ex KPUD DKI) tsb hang /macet, secara diam2 software IT KPU yg sdh diprogram khusus sesuai hasil rekayasa, ditampilkan. Tahu knp hasil input dari daerah lambat ditampilkan di monitor / layar IT KPU Pusat pada 2009 lalu? utk sesuaikan supporting dokumennya. Sebenarnya hasil perhitungan suara (yg sdh direkayasa sebelumnya) bisa ditampilkan secepatnya. Namun, tdk dilakukan utk cegah kecurigaan. Secara sederhana dapat digambarkan sbb : Pada IT KPU 2009 sdh diprogram berapa hasil perhitungan suara jauh sebelum pemilu dilaksanakan. Hasil suara versi rekayasa sdh disiapkan sejak lama. Dibuat berdasarkan keinginan KPU dan penguasa. Pemilu hny sbg kedok saja. Utk menghindarkan kecurigaan, maka diperlukan tim khusus yg menyiapkan supporting dokumen seperti C1 dan D4. Tdklah mungkin bagi siapa saja yg curiga utk mencocokan C1 asli dgn C1 palsu (hasil rekayasa). Demikian juga dgn form D4

5. Modus kelima : KPU menerbitkan Peraturan KPU yg menetapkan bhw akses publik ke data hasil pemilu hny sampai hasil perhitungan kab/kota. Peraturan ini berbeda dgn pemilu 2004 yg akses bisa sampai ke hasil suara di TPS2. Akibatnya sangat fatal. Kecurangan tdk terdeteksi

6. Modus keenam : KPU 2009 ubah tampilan layar/monitor dari multi screen menjadi single screen. Akibatnya fatal. Tdk bs lakukan cross check. Jika layar tampilan bisa multi screen, publik atau bawaslu atau siapa saja bisa tampilkan beberapa TPS sekaligus utk sisir pemilih ganda. Pada pemilu 2004 banyak pemilih ganda dgn KTP yg sama tapi NIK nya diubah. Ketahuan. Utk DKI saja ada 800.000 pemilih palsu terdeteksi

7. Modus ketujuh : sesuai pengakuan wakil ketua salah satu timses Partai/capres, pihaknya memerintahkan dandim dan mantan dandim untuk. Utk mempersiapkan kotak suara berisik kertas suara palsu dan supporting dokumen palsu yg mendukung perolehan suara di layar monitor KPU

8. Modus kedelapan : money politics. Triliunan uang suap serangan fajar disebarkan. Utk propinsi di Jawa rata2 500 miliar / provinsi. Untuk luar jawa bervariasi 50-300 miliar, diangkut umumnya dgn pesawat hercules TNI AU. Dijaga ketat, didistribusikan dan disebar

9. Modus ke sembilan : penggiringan opini melalui publikasi hasil2 survey bayaran yg menampilkan estimasi/prediksi perolehan suara. Untuk pemilu dan pilpres 2014,

10. modus ke sepuluh pencurangan semakin banyak dgn adanya EKTP yg akan digunakan utk tambah suara palsu. Ketentuan adanya DPT khusus utk menampung pemilih yg tdk tercantum di DPT akan dijadikan modus pencurangan.

11. Modus ke sebelas adalah penggunaan KTP yg dikembalikan oleh warga yg sdh menerima EKTP. Bayangkan berapa puluh juta jumlahnya.

12. Modus kedua belas : penetapan DPT 2014 yg dipaksakan KPU meski itu bukan kewenangan KPU berdasarkan UU No, 8/2012 (psl 38). UU No. 8/2012 jelas menyebutkan penetapan DPT adalah oleh masing2 KPUD kabupaten/Kota. Bukan KPU Propinsi atau KPU Pusat

13. Modus ke tigabelas : Perppu MK paska penangkapan ketua MK akil muchtar. MK sdh terkooptasi. Akil ditangkap, hakim2 lain tersandera. Mustahil Akil bermain sendiri dalam korupsi di MK. Pasti banyak hakim MK yg terlibat, kartu mereka sdh dipegang. Mereka dimanfaatkan. Hakim MK yg terlibat (selain Akil) pasti tdk akan diproses. Mrka dibutuhkan utk “pengamanan” jika terjadi sengketa hasil pemilu/pilpre