Dari Pengamat politik dan kebijakan publik, Andrinof Chaniago

Andrinof Chaniago, menilai kenaikan gas elpiji 12 Kg memiliki unsur permainan rekayasa politik yang sengaja diciptakan untuk pencitraan semata. Menurutnya, rakyat harus memperhatikan secara seksama.

"Pemerintah harus bertanggungjawab jangan cuci tangan kepada Pertamina itu tidak bisa. Yang lucu ialah partai-partai pemerintah ikut mengecam inikan lucu," ujar Andrinof di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Minggu (5/13).

Andrinof menuturkan, Pertamina seharusnya dapat memaparkan permasalahan di balik naiknya harga elpiji 12 Kg. "Orang-orang akan bertanya jangan-jangan ini rekayasa Pertamina, jangan-jangan Pertamina menjadi sasaran tembak untuk dipolitisasi bisa jadi begitu. Kalau bisa Pertamina ini memaparkan apa yang menjadi kesalahan ini sehingga masyarakat bisa tahu," ungkapnya.

Menurutnya, masyarakat harus cerdas dan patut mencurigai kenaikan harga elpiji. Sebab, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri ESDM Jero Wacik tidak mengetahui kenaikan tersebut.

Andrinof menyarankan kepada DPR agar segera memanggil Pertamina untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Menurutnya, pemerintah yang patut disalahkan atas kenaikan elpiji 12 Kg ini.

"Pemerintah yang bertanggung jawab itu BUMN," kata Andrinof.

Pertamina memberikan 'kado spesial' berupa kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram. Keputusan itu menuai kritik dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah, partai politik, dan pengguna elpiji.

Untuk itu, Komisi XI DPR berencana memanggil Direktur Pertamina Karen Agustiawan dan Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk meminta penjelasan. Kebijakan kenaikan harga dinilai serampangan karena tidak dikonsultasikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Setelah reses nanti kita akan panggil menteri BUMN dan Dirut Pertamina karena kenaikan elpiji ini akan berdampak pada kebutuhan hidup masyarakat banyak," kata Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy, Minggu (5/1).

Lebih lanjut Vera menjelaskan, meskipun Komisi XI DPR bukan mitra kerja dari Pertamina dan Kementerian BUMN, tetapi Komisi XI yang mengurusi keuangan serta perencanaan dan pembangunan nasional memiliki hak untuk memanggil pihak tersebut. Lantaran, kebijakan kenaikan gas elpiji 12 kilogram itu berdampak pada inflasi ekonomi nasional di awal tahun 2014 ini.

"Kenaikan harga ini akan menjadi penyumbang terbesar inflasi Januari 2014, elpiji merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga akan berdampak langsung terhadap inflasi," tutur Vera.

Karena itu, Anggota Komite Konvensi Partai Demokrat ini meminta kepada Pertamina jangan hanya berfikir untuk mencari keuntungan saja. Karena, sebagai BUMN, Pertamina harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

"Sebagai BUMN jangan gegabah setiap mengambil keputusan yang akan berdampak kepada rakyat langsung dan ini masalah hajat hidup orang banyak," himbaunya.

"Harusnya berkoordinasi terlebih dahulu kepada presiden sebagai kepala pemerintah, ironisnya para pemegang saham Pertamina yang juga sebagai wakil pemerintah harusnya lebih cermat karena kebijakan tersebut berdampak langsung kepada rakyat," tambahnya.

Karena itu, ia meminta agar Pertamina harus membatalkan kenaikan harga gas elpiji.

"Pertamina harus membatalkan kenaikan tersebut. Rakyat tidak mau tahu kenaikan tersebut dilakukan oleh BUMN yang mereka tahu Presiden sebagai kepala pemerintah yang akan disalahkan oleh rakyat," tandasnya.

Ketua Fraksi PAN di DPR, Tjatur Sapto Edy mengaku menerima keluhan dari masyarakat terkait kenaikan harga elpiji 12 Kg. Menurutnya, kenaikan harga elpiji merupakan kado buruk usai tahun baru.

"Dalam sejarah kita tidak ada sumber energi naik 70 persen. Ini kado yang tidak baik di tahun baru kita. Jadi mencari untung itu bukan satu-satu tugas negara untuk memainkan elpiji 12 Kg ini," katanya di Restoran Pulau Dua, Taman Sari, Jakarta, Minggu, (5/13).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membatalkan kenaikan gas elpiji. Sebab, dapat memperkeruh stabilitas perekonomian Indonesia.

"Fraksi PAN meminta kepada SBY untuk perekonomian ini dipulihkan dan juga distabilitaskan menjelang Pemilu 2014," kata Tjatur.

Dia juga mendesak Kementerian BUMN yang digawangi oleh Dahlan Iskan untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi hingga harga elpiji 12 Kg dinaikkan. Menurutnya, dalam Pasal 2 UUD BUMN tugas dari Kementerian BUMN ialah bertujuan untuk mengembangkan ekonomi Indonesia lebih baik.

"Dari dulu tidak pernah elpiji ini tidak terbuka untuk dijelaskan kepada publik. Kita akan perjuangkan untuk membuka permasalahan ini terjadi dan kita akan beritahukan kepada publik apa sebenarnya yang terjadi," tandas Tjatur.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara resmi angkat bicara mengenai kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram awal tahun ini. Keputusan ini diambil setelah SBY melakukan rapat terbatas bersama jajaran kementerian. Salah satu hasil keputusan rapat, SBY meminta Pertamina dalam mengambil keputusan selalu mempertimbangkan daya beli masyarakat.

"Ini harus ditempuh dengan tahapan yang tetap tidak memberikan beban yang tidak semestinya kepada masyarakat," ucap SBY saat konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (5/1).

Meski demikian, SBY memaklumi kerugian Pertamina dalam menjual gas elpiji."Prinsip yang pemerintah pilih kebijakan pemerintah pilih pertamina dan negara tidak terus menerus dirugikan apalagi dengan jumlah besar," tegasnya.

Untuk mencari jalan keluar permasalahan ini, SBY meminta Pertamina untuk konsultasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). "Saya berharap mekanisme dan tindakan mereka sudah bekerja sehari dan konsultasi dengan BPK," tutupnya.

Sebelumnya, PT Pertamina memberikan 'kado' tahun baru kepada masyarakat dengan menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram. Keputusan ini diambil karena Pertamina mengaku mengalami kerugian besar di sektor penjualan gas elpiji. Tak tanggung-tanggung BPK menyatakan kerugian perusahaan plat merah ini hampir mencapai Rp 7 triliun dalam distribusi gas.

VP Corporate Communicatin Ali Mudakir mengatakan kerugian tersebut menjadi salah satu alasan menaikkan harga elpiji 12 kg dengan rata-rata mencapai Rp140.000 per tabung. Walau mengalami kerugian, laba Pertamina secara keseluruhan melebihi Rp 25 triliun.

Menurut Ali, meski Pertamina mengalami keuntungan tahun lalu itu tidak masuk ke dalam semua sektor, pasalnya perusahaan ini tidak bisa melakukan subsidi silang jika salah satu sektornya mengalami kerugian.

"Subsidi silang gimana aturannya. Jadi tidak sehat korporatenya," ujarnya, Jakarta, Minggu (5/1).

1.Kurang Ajar
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menilai kenaikan LPG 12 kilogram tidak tepat. Sebab, pihaknya sedang reses hingga tanggal 13 Januari 2014.

"Kenaikan LPG, keputusan yang kurang ajar saat kami sedang reses. Seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang baik," kata Priyo saat diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (4/1).

Selain itu, pihaknya menantang agar Pertamina diaudit. Lantaran mengaku akan rugi hingga triliunan rupiah bila tidak menaikkan harga elpiji tersebut.

"Ada alasan selama ini Pertamina turun sekian triliun, tapi sebenernya Pertamina perlu diaudit," tegasnya.

2.Rakyat Dijebak

Dewan Perwakilan Rakyat menilai kenaikan harga elpiji 12 kilogram yang dilakukan Pertamina pada awal tahun ini dengan alasan merugi, memberikan indikasi jika perusahaan plat merah tersebut menjebak rakyat.?

"Harus diklarifikasi yang merugi itu Pertamina sebagai induk perusahaan atau hanya unit bisnis LPG saja? jangan menjebak rakyat seolah-olah rakyat bersalah tidak dukung Pertamina kalau menolak kenaikan elpiji," ujar Anggota Komisi VII DPR Dewi Ariyani kepada merdeka.com, Sabtu (4/1).

Dia menegaskan Pertamina yang mendeklarasikan sebagai lokomotif perekonomian bangsa, harus jadi kunci bahwa setiap kebijakannya bukan hanya mempertimbangkan untung rugi. Hal ini karena Pertamina perusahaan milik negara yang menggunakan uang rakyat.

"Pertamina harus transparan kepada rakyat soal biaya produksi LPG. Berapa harga pokok LPG di pasaran berapa sebenarnya? konsumsi tahun 2013 mencapai 977 ribu ton harusnya bisa di hitung prosentase kenaikan per tahun," katanya.

3.Salahkan DAHLAN

Menteri BUMN Dahlan Iskan ikut kena semprot kebijakan Pertamina menaikkan harga gas 12 kg. Ketua DPD RI Irman Gusman menyentil Menteri BUMN Dahlan Iskan soal kenaikan harga gas elpiji 12 kg. Irman dan Dahlan sama-sama menjadi peserta Konvensi Capres Partai Demokrat.

Irman mengatakan, kebijakan menaikkan harga elpiji sangat tidak bijak. Dia pun meminta agar Dahlan Iskan sebagai menteri yang membawahi PT Pertamina mengevaluasi kebijakan ini.

"Menteri yang bertanggung jawab tidak bisa membiarkan (harga elpiji) pada mekanisme pasar," kata Irman dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (3/1).

4.Kebijakan Tak Bijak

Kebijakan PT. Pertamina (Persero) yang menaikkan harga gas elpiji kemasan 12 kilogram hingga mencapai 57 persen menjadi Rp 122.400 per tabung, melahirkan kontroversi. Dewan Perwakilan Daerah menilai, keputusan itu bukan langkah bijaksana. Terlebih di tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil.

"Bukannya kita tidak pahami kenaikan, tapi besaran mencapai 57 persen itu terlalu memberatkan bagi masyarakat. Sungguh sebuah keputusan yang tidak bijaksana", ujar Ketua DPD Irman Gusman melalui siaran persnya, Sabtu (4/1)

Irman menilai, Pertamina seharunya berpikir untuk kepentingan rakyat. Terlebih dahulu melihat kemampuan dan kondisi psikologis masyarakat sebelum memutuskan kebijakan. Terlebih soal harga.

"Pertamina bukan perusahaan swasta murni, melainkan BUMN. Tugasnya adalah memberikan energi yang murah kepada rakyat. Untuk itu, tidak boleh menyerahkan harga kepada mekanisme pasar", terangnya.

5.Bikin orang Miskin makin banyak

Kebijakan kenaikan gas elpiji 12 kg pun berpotensi semakin memperbesar jumlah kelompok masyarakat miskin. "Kenaikan harga gas riskan juga terhadap angka kemiskinan," ujar pengamat ekonomi Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko kepada merdeka.com, Jumat (3/1).

Dia merunut, kenaikan harga gas 12 kg berdampak langsung pada kenaikan harga makanan jadi. Masyarakat segmen usaha kecil sangat rentan terhadap dampak kebijakan ini. Kenaikan harga makanan jadi akan mengerek laju inflasi yang kemudian berkorelasi dengan angka kemiskinan.

"Risikonya besar (kenaikan harga gas 12 kg). Karena kemiskinan rentan dan sangat sensitif terhadap kebijakan makro ekonomi," tegasnya.

Laba Rp 25 triliun, Pertamina ngotot naikkan harga gas elpiji

PT Pertamina memberikan 'kado' tahun baru kepada masyarakat dengan menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram. Keputusan ini diambil karena Pertamina mengaku mengalami kerugian besar di sektor penjualan gas elpiji. Tak tanggung-tanggung BPK menyatakan kerugian perusahaan plat merah ini hampir mencapai Rp 7 triliun dalam distribusi gas.

VP Corporate Communicatin Ali Mudakir mengatakan kerugian tersebut menjadi salah satu alasan menaikkan harga elpiji 12 kg dengan rata-rata mencapai Rp140.000 per tabung. Walau mengalami kerugian, laba Pertamina secara keseluruhan melebihi Rp 25 triliun.

Menurut Ali, meski Pertamina mengalami keuntungan tahun lalu itu tidak masuk ke dalam semua sektor, pasalnya perusahaan ini tidak bisa melakukan subsidi silang jika salah satu sektornya mengalami kerugian.

"Subsidi silang gimana aturannya. Jadi tidak sehat korporatenya," ujarnya, Jakarta, Minggu (5/1).

Menurutnya cara kerja audit BPK tidak memperbolehkan seperti itu bagi perusahaan pelat merah. Jadi tidak semata-mata hanya melihat secara keuntungan saja. "Kalau seperti itu terjadi (subsidi silang) kan berbahaya kalau seperti itu," ungkap dia.

Seperti diketahui Pertamina beralasan kenaikan ini diputuskan menyusul tingginya harga pokok elpiji di pasar. Perusahaan juga berdalih turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) telah menyebabkan kerugian keuangan yang semakin besar.

Harga pokok perolehan Elpiji selama ini rata-rata meningkat menjadi USD 873. Dengan konsumsi Elpiji non subsidi kemasan 12 kilogram tahun 2013 mencapai 977.000 ton serta pelemahan nilai tukar rupiah, Pertamina memperkirakan kerugian yang ditanggung perusahaan mencapai lebih dari Rp 5,7 triliun.

"Kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari harga jual Elpiji non subsidi 12kg yang masih jauh di bawah harga pokok perolehan," ujar Ali.

Ali menjelaskan harga yang berlaku saat ini merupakan harga yang ditetapkan pada Oktober 2009 yaitu Rp 5.850 per kg. Padahal harga pokok perolehan kini telah mencapai Rp 10.785 per

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta Pertamina meninjau kembali kenaikan harga elpiji 12 kg. Oleh sebab itu, besok menteri terkait bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pertamina untuk mencari solusi tepat soal kenaikan harga elpiji itu.

"Agar solusi yang dilakukan pertamina berkaitan dengan elpiji 12 kg itu sesuai hasil audit dan rekomendasi BPK. Saya harap konsultasi itu bisa dilakukan besok, Senin, 6 Januari 2014. Saya harap konsultasi rampung besok pagi," kata SBY dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (5/1).

SBY menjelaskan, prinsip yang dipegang pemerintah dalam hal kebijakan kenaikan harga elpiji ini adalah Pertamina dan negara tidak terus menerus dirugikan, apalagi dalam jumlah besar, sebagaimana ditemukan BPK.

"Namun demikian, kata dia, mekanisme kenaikan harga tetap harus dipertimbangkan daya beli masyarakat. Juga harus ditempuh dalam tahapan yang tepat," ujar SBY mengimbuhkan.

Orang nomor wahid di Indonesia, itu berharap langkah-langkah itu konsultasi itu diambil. "Sehari berkonsultasi dengan BPK, siang hari Pertamina selesai melakukan peninjauan, kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat, apa yang akan dilakukan Pertamina untuk mengatasi masalah elpiji 12 kg ini."