Peserta konvensi bakal calon presiden Partai Demokrat yang baru saja selesai melangsungkan perjalanan berkeliling Pulau Jawa bertajuk "3.000 Km Nyalakan Harapan", Anies Baswedan, mengatakan dirinya siap melakukan intervensi terhadap penegakan hukum dengan mendukung pihak antikorupsi.

"Bukan intervensi perkara tetapi mengatakan kepada hakim, jaksa dan polisi, tolong atas nama seluruh rakyat Indonesia, orang-orang yang merusak lewat korupsi kalian tuntut dan hukum yang amat berat," kata Anies di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan bahwa dalam urusan penegakan hukum yang dinilainya saat ini lunglai, negara harus mengambil sikap.

"Negara tidak boleh netral, karena hari ini masalahnya adalah lunglai di seluruh sektor," katanya.

Penegakan hukum menjadi salah satu langkah strategis yang menjadi prioritas jangka pendek bagi Anies untuk ditempuh apabila kelak sukses melewati kontestasi kepresidenan.

Langkah strategis lain adalah menegaskan bahwa manusia kunci Indonesia memenangi kontestasi di level regional dan global.

"Jangan anggap urusan pendidikan dan kesehatan itu urusan sektoral kementerian saja, tidak bisa. Itu urusan kepemimpinan nasional," kata Rektor Universitas Paramadina tersebut.

Ia juga mengenang Wakil Presiden pertama Mohammad Hatta, sebagai orang terakhir yang memiliki perhatian tersendiri terhadap hal semacam itu.

"Sudah terlalu lama, sesudah beliau tidak ada lagi yang begitu. Akibatnya produk kita semua serba impor, hasil yang kita buat nilai tambahnya rendah karena kualitas manusianya," katanya.

Kemudian, Penggagas Gerakan Indonesia Mengajar itu menyebutkan bahwa infrastruktur, transportasi dan energi menjadi kunci utama untuk memeratakan baik itu kesempatan berproduksi maupun hasilnya