Jaminan Kesehatan, Kado Tahun Baru SBY Bagi Rakyat Miskin di 2014
Herdaru Purnomo - detikfinance
Selasa, 31/12/2013 10:22 WIB

Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di penghujung tahun 2013 ini. Seluruh masyarakat miskin kini bisa bernafas lega karena mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah.

"Semoga di tahun 2014 mendatang, bangsa dan negara kita senantiasa diberi kedamaian, kesentausaan, kesejahteraan, kemajuan, dan kemakmuran oleh Tuhan Yang Maha Esa," kata Presiden SBY saat mengawali sambutan pada peluncuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Istana Bogor, Selasa (31/12/2013).

SBY menegaskan, pelaksanaan SJSN merupakan tonggak sejarah yang penting karena akan mengubah kesejahteraan rakyat Indonesia, dan akan membuat pembangunan yang dilakukan pemerintah lebih adil, terutama bagi masyarakat yang tergolong belum mampu.

"Program jaminan kesehatan nasional saya nyatakan dimulai pemberlakuannya mulai 1 Januari 2014," tutup.

SBY berharap, program SJSN ini sudah siap untuk dijalankan tahapan pertama, yakni pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Rakyat tak mampu banyak yang ditolak dan tak bisa berobat karena biaya. Karena itu perlindungan bagi rakyat miskin dibutuhkan," kata SBY.

"Melalui BPJS, kini rakyat miskin di seluruh Indonesia bisa berobat dan dirawat gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit," imbuh SBY yang disambut langsung dengan tepukan tangan.
Ditambahkan SBY, setiap masyarakat memiliki hak hidup sehat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, sambung SBY, BPJS ini jawaban pemerintah atas keinginan masyarakat di sektor kesehatan.

"Jaminan sosial nasional ini semuanya ditujukan untuk rakyat Indonesia, tidak terkecuali yang kita istimewakan mereka yang sangat miskin, miskin dan rentan, yang jumlahnya 84,6 juta jiwa," kata SBY.

Dengan demikian, lanjut SBY, nantinya semua rakyat Indonesia akan memperoleh bantuan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Tapi, pemerintah ingin memprioritaskan 84,6 juta jiwa yang tergolong sangat miskin, miskin dan rentan itu mendapatkan pelayanan yang semestinya.

"Inilah makna keadilan, yang mampu membayar asuransi, yang tidak mampu pemerintah akan membayarnya. Inilah ide dasarnya, inilah konsep yang hendak kita jalankan. Inilah makna keadilan," tegas SBY.