JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan bertemu Pertamina untuk merevisi UU Migas. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pertemuan bersama Pertamina itu terkait upaya Pemprov DKI menghentikan pasokan BBM bersubsidi ke pusat kota Jakarta.

"Pak Gubernur berhak bertemu Pertamina untuk minta UU Migas menentukan kuota BBM subsidi," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (27/12/2013).

Ia menjelaskan, penghentian pasokan BBM bersubsidi itu dikhususkan pada kendaraan pribadi beroda empat. Adapun pemakai kendaraan bermotor roda dua dan angkutan umum masih diperbolehkan menggunakan BBM subsidi.

Menurut Basuki, para pemilik kendaraan pribadi harus menggunakan BBM non-subsidi. "Kalau mengaku enggak sanggup, pakai seminggu sekali saja, jangan pakai RFID juga. Nanti Pak Gubernur juga mau minta pembatasan RFID itu ke Pertamina," ujar Basuki.

Kebijakan RFID itulah yang, lanjut Basuki, menjadi salah satu alasannya mewacanakan pencabutan subsidi BBM. Sebab, selama ini, pihak yang menikmati BBM bersubsidi adalah warga pemilik kendaraan pribadi.

Melalui wacana penghapusan pasokan BBM ke Jakarta, kemacetan diperkirakan akan menyebar ke daerah tetangga. Apabila warga ingin masuk pusat Jakarta, maka DKI menerapkan sistem jalan berbayar dengan electronic road pricing (ERP).

Di samping itu, Basuki menginginkan Jakarta menjadi kota yang ramah lingkungan. Ini karena BBM bertimbal merupakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan.

Anggaran penghematan negara itu juga bisa dialihkan untuk pembangunan loopline kereta api, ataupun membantu pembangunan infrastruktur perhubungan di bagian lain Indonesia. "Kita juga harus menyiapkan bus sedang. Sebenarnya, tujuan rencana ini untuk menekan pemakaian jumlah mobil di Jakarta," kata Basuki.

Sumber

Memang sebaiknya untuk subsidi BBM di Jakarta dikurangi karena ane yakin subsidi BBM di Indonesia ini paling besar adalah kawasan Jakarta...