Sebagai warga negara indonesia bagaimanakan para kaskuser menanggapi hal ini.

JAKARTA - Stasiun televisi milik negara, TVRI terancam ditutup setelah Komisi I DPR memberikan tanda bintang untuk anggaran TVRI tahun 2014 mendatang. Hal ini dilakukan terkait pemberian sanksi DPR terhadap Dewan Pengawas (Dewas) TVRI yang memecat sebagian besar jajaran direksi.

"Komisi I karena kesal dengan cara Dewas itu. Komisi I membintangi anggaran Rp1,3 triliun yang akhirnya TVRI akan bisa collaps," kata anggota Komisi I DPR, Max Sopacua saat dihubungi, Jumat (27/12/2013).

Dijelaskan Max, apabila DPR tidak menyetujui anggaran untuk TVRI, dipastikan TVRI akan tutup. Sebab, TVRI tidak akan bisa beroperasi jika hanya mengandalkan anggaran dari Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP).

Sementara peluang TVRI untuk mendapatkan keuntungan atau anggaran dari pihak sponsor pun sangat kecil.

"PNBP itu masuk, ketika ada siaran, sehingga bisa sponsor. Kalau enggak ada apa-apa, dampaknya membuat collaps TVRI seluruh Indonesia," ungkap anggota Fraksi Partai Demokrat ini.

Pria yang juga pernah menjadi penyiar TVRI itu menuding bahwa keputusan DPR itu telah mengarah ke personal. Max juga menuding adanya pihak-pihak yang menginginkan TVRI tidak beroperasi lagi.

Lebih lanjut Max berharap agar DPR bisa memisahkan kepentingan politik dengan kepentingan publik, serta memberikan persetujuan anggaran untuk TVRI agar bisa beroperasi kembali.

"Kalau lihat sejarahnya, TVRI ini kan lembaga penyiaran publik. Kalau mau pecat Dewas karena tidak mematuhi Komisi I, pecat saja. Tapi jangan korbankan anggaran TVRI. Jangan sampai mengorbankan TVRI, yang merupakan aset negara," tegasnya.

Seperti diberitakan, kisruh di tubuh TVRI mulai mencuat setelah Dewan Pengawas TVRI memecat hampir semua direksi stasiun televisi itu. Hal ini menyusul evaluasi kinerja direksi, terutama soal kecaman publik atas penayangan konvensi capres Partai Demokrat yang dinilai menyalahi fungsi TVRI yang independen. Para direksi ini kemudian mengadu ke Komisi I DPR.

Komisi I memutuskan membuat Panja TVRI untuk mengusut kisruh ini. Sementara Panja bekerja, Dewas harus membatalkan keputusan pemecatannya. Namun, pemecatan sudah terlanjur sudah dilakukan. Akhirnya, Komisi I pun memblokir anggaran TVRI.

Komisi I juga mengancam mencopot semua Dewas. Saat ini, Dewas TVRI diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.

sumber :TKP

Bapak dan ibu yang di DPR anda berpihak kepada masyarakat (pekerja) atau kepada para direktur?? direktur dipecat karena memang kurang bonafit dalam memimpin maka dari itu mereka dipecat.. sedangkan dewas di TVRI itu anda yang memilih.. apa karena para direktur yang dipecat adalah kader partai anda???

kepentingan publik jangan di campuri dengan kepentingan politik..

jika benar terjadi mau dikemanakan semua para pekerja TVRI pusat dan TVRI daerah???
inikah cerminan pancasila???