Muhammadiyah dan NU Tolak MUI Fatwakan Sesat Syiah

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muthi menolak adanya fatwa sesat terhadap Syiah dari lembaga keagamaan mana pun di Indonesia, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Menurut dia, fatwa sesat dari MUI di sejumlah daerah, seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, terbukti menjadi alat melegitimasikan kekerasan terhadap pengikut Syiah dan memicu konflik horizontal antar umat Islam. "Fatwa dari mana pun harus tidak untuk mengkafirkan dan menyesatkan," ujar Muthi kepada Tempo, Kamis, 19 Desember 2013.

Muthi menanggapi desakan Front Jihad Islam (FJI) yang mendesak MUI DIY mengeluarkan fatwa sesat terhadap aliran Syiah di Yogyakarta. FJI mengklaim mencatat 10 organisasi berhaluan Syiah di DIY. (Baca: Front Jihad Desak MUI Yogya Nyatakan Syiah Sesat)

Menurut Muthi, fatwa sesat itu berpotensi besar menimbulkan persoalan kebangsaan serius di Indonesia. Lembaga seperti MUI di daerah mana pun sebaiknya tidak lagi mengeluarkan fatwa penyesatan, khususnya untuk Syiah. Alasannya, hal itu memperbesar konflik antar umat Islam. "Umat Islam sudah mengalami banyak situasi sulit dan persoalan, jangan ditambah dengan masalah-masalah seperti ini," ujar dia.

Dia menyarankan MUI Pusat maupun daerah menghindari fatwa semacam pengadil kebenaran atau kesesatan akidah dan keyakinan setiap kelompok Umat Islam mana pun. Sebaliknya, dia menambahkan, MUI mengambil posisi tegas untuk memediasi perbedaan dan pertentangan pendapat antar organisasi Islam di Indonesia. "MUI harus berperan sebagai pemersatu umat Islam," kata Muthi.

Muthi tidak sepakat dengan pendapat FJI mengenai salah satu alasan desakannya, yakni buku terbitan MUI Pusat yang berjudul Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Menurut dia, buku itu keluar justru sebagai pernyataan sikap MUI Pusat untuk menolak memberikan fatwa penyesatan ke Syiah Indonesia. "Umat Islam harus bisa memberikan sumbangan konstruktif untuk Indonesia," kata dia.

Sikap serupa muncul dari Pengurus Wilayah NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta, KH. Asyhari Abta, menyatakan MUI DIY tidak perlu menggubris permintaan FJI. Kyai dari Pesantren Yayasan Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta ini menganggap fatwa sesat malah bisa memicu konflik antar kelompok berbeda paham agama. "Bisa memperuncing perbedaan dan memicu tabrakan antar kelompok," ujar dia.

Asyhari mengatakan, sekalipun MUI DIY menemukan ada indikasi penyimpangan upaya maksimal hanya perlu dilakukan dengan dialog dan nasihat. Penyesatan pada ajaran malah bisa mendorong tudingan sesat ke kelompok-kelompok lain. "Sesat atau tidak sesat itu keputusannya di Allah Subhanahu Wataala," ujar dia.

http://www.tempo.co/read/news/2013/1...an-Sesat-Syiah

MUI Jogja: Syiah Sesat, Mana Buktinya?



Front Jihad Islam mendatangi sekretariat MUI Jogjakarta untuk menuntut dihentikannya aktifitas kelompok Syiah di Jogja, kamis (19/12). FJI juga mendesak agar MUI segera mengeluarkan fatwa sesat untuk Syiah. Muhammad Hanif Lusiawan, perwakilan FJI, mengatakan bahwa ini adalah kedatangan kedua di MUI untuk menuntut penghentian aktifitas Syiah Jogja.

“Satu minggu yang lalu kami sudah melakukan hal sama, menyurati MUI terkait fatwa sesat syiah,” katanya saat mendatangi sekretariat MUI Jogjakarta, di jalan Kapas, Kamis (19/12).

Hanif menambahkan bahwa keberadaan Syiah di Jogja sangat meresahkan masyarakat dan islam. Syiah, tuduhnya, mengancam keutuhan akidah dan meresahkan. Sementara itu Sekretaris MUI Jogja, Ahmad Muhsin, mengatakan pihaknya tidak bisa mengeluarkan fatwa sesat bagi Syiah begitu saja. Harus ada bukti dan data untuk membuktikan tuduhan sesat tersebut.

“Kita harus lakukan kajian dulu sebelum mengeluarkan fatwa. Mana bukti dan datanya? kumpulkan bukti dan data lebih dulu. Nanti juga ada kajian ahli, baru setelah itu kita bisa berbicara,” tegasnya.

Meski demikian Ahmad menafikkan jika ada gerakan intoleransi yang mencoba menggoyang ikon Jogjakarta sebagai kota yang penuh tolerasi dan hidup damai dalam keberagaman. ”Nggak ada itu intoleransi, Jogja itu toleran,” pungkasnya.

http://beritajogja.co.id/2013/12/19/...mana-buktinya/