Assalamualaikum, wr,wb,
Salam sejahtera kepada kita semua.
Kesehatan merupaakan nikmat yang di anugerahkan Tuhan kepada Manusia, sehingga menjadi keharusan kita selaku manusia yang diberi nikmat kesehatan untuk bersyukur kepada Tuhan YME dengan keimanan dan ketakwaan. Selaku bangsa yang beragama kita harus tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai Ketuhanan dalam menngambil berbagai keputusan terutama menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pola hidup yang sesuai denga ajaran agama apapun di Indonesia tidak pernah membenarkan adanya Seks Bebas. tetapi mengapa Kementerian Kesehatan dalam hal ini MENTERI KESEHATAN IBU NAFSIAH MBOI mengambil sebuah kebijakan yang menurut saya tidak cerdas dan malah mengakibatkan kekhawatirkan di masyarakat. Oleh karena itu, saya selaku warga negara menolak dengan tegas PEKAN KONDOM NASIONAL, karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita sebagai bangsa yang berketuhanan yang menjadi nilai dan norma agama sebagai landasan hidup.

Semoga bangsa tetap dapat dirahmati Tuhan YME, Menjadi negara yang Pancasilais yang hidup sesuai dengan ketentuan Tuhan. Sekali lagi kami menolak PEkan Kondom Nasional, jangan sampai terjadi pergolakan dimasyarakat.

Terima kasiuh atas perhatiannya, dan saya ucapkan terima kasih

Aliansi Warga Negara peduli Generasi.

Feriyansyah, S.Pd
081346364081

Terima kasih atas email yang Bapak/Ibu kirimkan ke kontak@kemkes.go.idKementerian Kesehatan RI. Kami tim email kontak akan membantu Bapak/Ibu dalam memberikan informasi yang Bapak/Ibu perlukan.

Berikut kami sampaikan klarifikasi dari pihak Kementerian Kesehatan, terkait berita yang beredar tentang Pekan Kondom Nasional :

Pekan Kondom Nasional Bukan Kegiatan Kementerian Kesehatan RI. Kegiatan ini diprakarsai dan dilaksanakan oleh pihak swasta, yaitu DKT Indonesia yang merupakan salah satu distributor kondom di Indonesia, dengan sepengetahuan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN).

Pada hari Senin, 2 Desember 2013, Kemenkes RI telah mengadakan pertemuan dengan KPAN dan perusahaan distributor kondom tersebut. Dari pertemuan tersebut, diperoleh penjelasan bahwa acara Pekan Kondom Nasional merupakan kegiatan rutin yang telah dilakukan DKT Indonesia sejak 2007 dalam rangka peringatan Hari AIDS Sedunia. Rangkaian kegiatan acara Pekan Kondom Nasional 2013, diantaranya: 1) Lomba Penulisan Jurnalistik dengan tema HIV-AIDS; 2) Lomba foto media sosial instagram untuk umum; 3) Konser musik “Goyang Sutra” pada 30 November 2013 di Jakarta Timur; 4) Kampanye Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) berupa leaflet dan media KIE lainnya di 12 kota, pada Sabtu dan Minggu, 31 November s.d 1 Desember 2013, kondom hanya diberikan pada kelompok lelaki berisiko tinggi (LBT) seperti di pelabuhan, terminal dan lokalisasi; 5) Pemasangan pledge board selama 1 hari di Cilandak Town Square pada 1 Desember 2013; dan 6) Bus yang bertuliskan Pekan Kondom Nasional dan dilengkapi sarana KIE untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, berjumlah 1 buah dan hanya ada di Jakarta.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kemenkes RI telah meminta DKT Indonesia untuk menghentikan kegiatan kampanye dengan menggunakan bus bertulisan “Pekan Kondom Nasional”, serta meminta perusahaan distributor tersebut untuk menyampaikan penjelasan secara resmi kepada Kemenkes terkait kegiatan Pekan Kondom Nasional

Sumber, Web Puskomlik-Kemenkes :http://sehatnegeriku.com/berita-pers-3-desember-2013/

Jika Bapak/Ibu masih membutuhkan informasi tambahan, Bapak/Ibu dapat menelpon kami di telepon “Halo Kemkes” <kode lokal> 500-567 (08.00 - 16.00 WIB) Senin s/d Jumat, SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, e-mail kontak@kemkes.go.id atau Surat ditujukan kepada : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) – Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Kesehatan RI, Jl.HR Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Kuningan Jakarta Selatan 12950 Indonesia. Untuk informasi kesehatan lainnya Bapak/Ibudapat mengakses website kami di www.kemkes.go.id .

Demikian informasi ini kami sampaikan dan semoga bermanfaat untuk Bapak/Ibu.

Terima kasih,

Hormat kamiTim Email KontakPusat Komunikasi PublikKementerian Kesehatan RI