LSM Fitra Tuding Jokowi Dan Ahok Dapat Rp 1,7 M Perbulan, di Luar Gaji
TS
triagungnugroho
LSM Fitra Tuding Jokowi Dan Ahok Dapat Rp 1,7 M Perbulan, di Luar Gaji
Spoiler for BUKA:
Jangan Lupa
Spoiler for BUKA:
SILENT READER BOLEH ASAL DI
Quote:
GAJI-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis data anggaran yang mencengangkan, mereka menilai dalam sebulan gaji Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masing-masing tembus hingga angka Rp 1.7 M
“Ini sangat memprihatinkan, katanya keliling jalan kaki saja cukup kalau di DKI, tapi ternyata Pak Jokowi sebulan bisa kelola uang dari gaji dan tunjangan sebesar Rp 1,7 miliar. Dan Itu berdasarkan APBD 2013 yang masih berjalan,” ujar Knowledge Manager LSM Fitra, Hadi Prayitno, di Bakoel Coffee, Jakarta, Minggu (1/12).
Lanjut Hadi, Joko Widodo (Jokowi) memang hanya menerima gaji Rp 8,4 juta. Tapi ada tambahan pemasukan yang diatur PP Nomor 69 Tahun 2010 soal insentif dan PP No 109 Tahun 2000 soal tunjangan operasional.
Dengan kata lain Jokowi dan Ahok mendapat tunjangan operasional, insentif pajak dan retribusi yang masing-masing nilainya Rp 1,7 miliar lebih di luar gaji.
Menurut Hadi, uang Rp 1,7 miliar sendiri didapat mantan Walikota Solo dari tunjangan operasional Rp 1,25 miliar, yang didapat dari 0,15 persen PAD (Pendapatan Asli Daerah) di atas Rp 500 miliar. “Lalu ditambah insentif sebesar 10 kali gaji dan tunjangan yang melekat, karena pajak DKI Jakarta itu lebih dari Rp 7,5 triliun,” jelas Hadi.
“Maka pertanyaanya apakah benar mau mengabdi atau benar-benar karena ada sesuatu. Ternyata kepala daerah yang diam sekalipun dapat dilipatgandakan 6 kali gaji pokok !” tegasnya.
Untuk Ahok sendiri tunjangannya tak jauh berbeda Hadi, mengakan jika Jokowi Rp 1.759.303.048 maka Ahok dapat Rp 1,740.823.048.
Menyikapi hal ini Jokowi mengelak, dirinya mengatakan kalau dana Rp 1.7 M bukan merupakan gaji yang diterimanya setiap bulan. “Itu yang dinamakan dana operasional,” kata Jokowi di acara silaturahmi Senayan, Jakarta, Minggu (1/12).
Dirinya mengaku kalau hal tersebut pernah dibeberkan oleh FITRA dan dana operasional merupakan hal yang wajar, pasalnya semua pemimpin negara di Indonesia memilikinya. “Semua gubernur punya, semua bupati walikota seperti itu ada. Dana itu merupakan dana operasiona untuk (biaya) pengamanan untuk (kegiatan) sosial untuk kita operasional macem-macem. Ini bukan hanya untuk operasional saja, ya (dana bantuan) pas banjir, pas kebakaran, seperti itu. Juga masalah keamanan,” bebernya