Menurut kubu Partai Buruh di Australia hubungan pemerintah negara itu dan aparat di Indonesia memburuk terkait koordinasi manusia perahu akibat dugaan Australia menyadap sejumlah pejabat di Indonesia untuk kepentingan negara itu dan AS.

Dalam siaran yang ditayangkan televisi ABC, pemimpin Partai Buruh Bill Shorten mengatakan aparat Australia terpaksa menerima kedatangan sekitar 60 orang yang diselamatkan dari perairan di selatan Laut Jawa Kamis (07/11) lalu karena aparat di Indonesia menolak menerima kedatangan mereka kembali.

Menurut laporan, seperti dikutip kantor berita AFP, ini merupakan kasus ketiga sejak September di mana Indonesia menolak kembalinya para pencari suaka yang nekat berlayar ke benua kanguru itu.
"Tak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa koalisi (antar pemerintah) dalam menangani manusia perahu ini jelas tidak berjalan," kata Shorten dalam siaran televisi.
Saat terpilih sebagai perdana menteri dalam pemilu September lalu, pemerintahan pimpinan Tony Abbott berjanji akan mengoper kembali para pencari suaka dari tujuan asal mereka di Indonesia jika situasi dipandang cukup aman.
Di Jakarta, Menteri Koordinator Politik dan Kamanan Djoko Suyanto mengatakan pemerintah Indonesia tegas menolak permintaan kembalinya para pencari suaka ini.

'Terkait penyadapan'
Pada hari Sabtu (09/11) Menteri urusan Imigrasi Australia Scott Morrison menegaskan permintaan agar Indonesia menerima kembali para pencari suaka itu sejalan dengan praktik standar selama ini karena lokasi Indonesia berdekatan dengan zona pencarian dan penyelamatan para pencari suaka.
Dalam dua kesempatan sebelumnya, menurut Morris, Indonesia sudah menerima kebijakan ini dan memfasilitasi pemindahan manusia perahu di laut.
Baik Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa maupun juru bicara Kementrian Luar Negeri Michael Tene, tidak menjawab pesan dari BBCIndonesia saat ditanya tentang bagaimana posisi kebijakan manusia perahu dengan Australia selanjutnya.
Djoko Suyanto dalam pernyataannya Jumat (08/11) sehari setelah insiden pengembalian yang gagal di laut mempertanyakan kesimpangsiuran kebijakan ini.
"Sejak zaman Kevin Rudd posisi kita sudah seperti itu. Australia punya detention center di Nauru dan Papua Nugini, kenapa tidak dibawa ke situ?" gugatnya.
Masalah tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap nasib manusia perahu ini muncul seiring menegangnya hubungan kedua negara akibat isu kantor-kantor perwakilan Australia di berbagai lokasi di Asia, termasuk di Jakarta, membantu pemerintah AS memata-matai pemerintah setempat.
Namun salah seorang pejabat Australia, Christopher Pyne, membantah tudingan Indonesia menolak bekerjasama soal isu manusia perahu sebagai balasan atas persoalan penyadapan ini.
"Saya kira tidak," katanya sambil menambahkan kebijakan tentang perlindungan perbatasan tidak pernah kaku.
"Akan ada saatnya kebijakan itu berbelak-belok ke berbagai arah karena memang begitu persoalan rumit (manusia perahu) ini," tukas Pyne.
Isu penyadapan sudah menjadi tema protes keras pemerintah Jakarta terhadap Australia, yang bahkan diikuti dengan aksi meretas puluhan situs internet yang beridentitas Australia oleh sejumlah peretas dalam negeri.

Sumber