JAKARTA, MEDIA CENTER – Partai Golkar mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lagi menoleransi permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Masalah DPT itu tidak bisa dianggap sepele, karena DPT yang jujug adalah modal dasar membangun masa depan bangsa.

“Sebab, dalam DPT jujur itulah terkandung aspirasi rakyat yang wajib diaktualisasikan pemimpin terpilih dalam menyusun program pembangunan. Maka, jangan pernah lagi menoleransi DPT bermasalah. Yakinlah, bangsa ini akan terus berselimut masalah jika pemimpinnya muncul dari DPT yang manipulatif,” ujar Bendaraha Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo di Jakarta, Jum’at (1/11/2013)

Anggota Komisi III DPR RI tersebut menjelaskan, ketidakjujuran atas DPT tidak boleh lagi terulang agar rakyat tidak lagi melakukan kesalahan dalam memilih pemimpin dan para wakilnya. Sebab, DPT yang manipulatif hanya akan menghadirkan sosok-sosok Sengkuni. Karena itu, persiapan menuju Pemilu 2013 harus jadi momentum memberangus semua potensi kecurangan, termasuk niat-nait kelompok-kelompok tertentu memanipulasi DPT.

“Sebab, dari DPT yang jujur dan KPU yang independen akan membuka peluang bagi rakyat untuk memilih para negarawan yang akan menduduki kursi kepemimpinan nasional dan kursi wakil rakyat. Sebaliknya, DPT yang manipulatif dan KPU yang tidak independen dalam penyelenggaraan Pemilu hanya akan menghadirkan gerombolan Sengkuni, yang sudah barang tentu tidak berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat, kecuali kelompoknya sendiri,” jelas Presidium Nasional KAHMI 2012-2017 itu.

Bambang mengingatkan, Pemilu 2014 sangat penting bagi Indonesia karena tantangan ke depan semakin berat. Karena itu, Indonesia membutuhkan negarawan sejati sebagai pemimpinnya. Yang sungguh-sungguh mencintai negara dan rakyatnya. Tidak hanya mencintai tetapi pemimpin dan wakil rakyat juga tahu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.Apalagi pada 2015, Indoensia akan menjadi bagian dari Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC= ASEAN Economic Community). Itu akan menyebabkan secara ekonomi Indonesia akan terbuka bagi pasar semua anggota Asean. Karena itu, konsekuensinya tidak murah bila Indonesia tidak dipimpin oleh orang yang tidak memiliki militansi militansi membangun kemandirian.

Bila pemimpin yang terpilih tidak cerdas dan taktis menyikapi integrasi ekonomi Asean tersebut, maka 200 juta lebih penduduk Indonesia hanya akan menjadi konsumen.“Artinya, sangat Jelas bahwa Pemilu 2014 amatlah penting dan strategis bagi masa depan bangsa. Maka, jangan bersikap masa bodoh terhadap kejujuran DPT. Kalau DPT untuk pemilu 2014 tidak jujur, Indonesia akan mengulang kesalahan yang sama, yakni memunculkan pemimpin yang sejatinya bukan pilihan rakyat, melainkan pemimpin yang berhasil meraih suara terbanyak karena bisa membeli suara hantu,” kata dia. Menurut dia, protes, kecurigaan dan keluhan terhadap akurasi DPT Pemilu 2014 sebagai refleksi dari sikap dan kehendak rakyat Indonesia untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan bersih, serta menghargai suara rakyat.

Tak hanya itu, KPU juga diminta bersunggu-sungguh memfinalkan jumlah DPT, terutama terkait perbedaan antara Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPT versi KPU.DP4 yang diterima KPU dari Kemendagri mencatumkan jumlah 190 juta, dan 145 juta di antaranya direkam dari data e-KTP. Dari proses pemutakhiran data oleh KPU, hanya 136 juta yang ditemukan berbasis e-KTP. Setelah dilakukan pemutakhiran data lanjutan, KPU mengumumkan, jumlah penduduk dalam DPT dan sudah diunggah ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) baru 186 juta pemilih, minus data pemilih dari Kabupaten Nduga, Papua. Selisih data ini bisa membuat persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2014 sarat masalah. Hasil kelola data jumlah WNI di luar negeri yang berhak memilih pun harus segera dipublikasikan.  Sinyalemen Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) tentang 4,5 juta WNI di luar negeri yang terancam tidak dapat memilih harus diklarifikasi KPU. Tolak Pelibatan LemsanegTak hanya soal DPT, Bambang juga sekali lagi menegaskan penolakan terhadap pelibatan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) pada pelaksanaan Pemilu 2014. Hal itu sesuai dengan keputusan DPR dalam rapatRapat gabungan antar Komisi I DPR dan Komisi II DPR baru-baru ini. Dalam rapat tersebut,  Wakil Ketua DPR Bidang Hukum Priyo Budi Santoso, minta KPU meninjau kerja samanya dengan Lemsaneg.

Sebaliknya, KPU diminta bekerjasama dengan konsorsium dengan ahli-ahli teknologi informasi, termasuk ahli-ahli dari Lemsaneg.Bambang mengatakan, pemberian peran Lemsaneg pada penyelenggara Pemilu di era modern ini memang terkesan aneh, bahkan mencurigakan. Sebab, pada dasarnya Lemsaneg bekerja tertutup untuk kepentingan negara. Sedangkan pengelolaan penyelenggaraan Pemilu wajib transparan.“Apa pun argumentasi dan alasannya, memberi peran kepada Lemsaneg adalah inisiatif yang terlalu dipaksaka. Wajar jika publik curiga ada motif tak terpuji dibalik inisiasi kerja sama KPU-Lemsaneg, mengingat lembaga sandi bekerja untuk kepentingan pemerintah, utamanya dalam konteks kepentingan pertahanan negara. Karena itu, rencana pekerjaan yang akan dibebankan oleh KPU ke Lemsaneg hendaknya diserahkan ke elemen masyarakat lain yang kapabel, seperti komunitas ahli teknologi Informasi,’ tegas dia.

http://partaigolkar.or.id/golkar-nil...pin-negarawan/