JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berdosa ketika menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 2,4 juta. Haris menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan wajah Jokowi yang innocent alias tidak berdosa.

“Jokowi enggak bisa bergaya innocent terus. Wajahnya saja yang mungkin innocent, tapi kebijakannya itu enggak bisa dikatakan innocent,” kata Haris dalam konferensi pers bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Kantor Kontras, Jakarta (7/11/2013).

Menurutnya, Jokowi mengambil kebijakan itu secara tergesa-gesa. Padahal, menurutnya, masih terdapat waktu satu minggu hingga satu bulan bagi Jokowi untuk mendiskusikan masalah UMP tersebut.

“Tapi kenapa Jokowi menetapkan secepat itu? Ada apa? Toh, UMP-nya diterapkan per Januari 2014 nanti. Seharusnya masih ada ruang untuk bernegosiasi," ujar Haris.

Menurut Azhar, status Jakarta yang merupakan Ibu kota dapat memotivasi kepala daerah lain untuk mengambil keputusan serupa dengan Jokowi. Apalagi, lanjutnya, keputusan itu dinilai tak memuaskan kelompok buruh.

"Soal UMP itu kebijakan dan masalah besar, seharusnya Jokowi berpikir matang sebelum menetapkan,” ujar dia.

Seperti diketahui, Jokowi telah menetapkan UMP DKI Jakarta untuk tahun 2014 sebesar 2,4 juta. Jumlah tersebut jauh dari tuntutan buruh sebesar 3,7 juta. Banyak buruh yang mengaku kecewa dengan keputusan Jokowi tersebut. Mereka mengancam akan tetap melangsungkan demo hingga tuntutan mereka dipenuhi.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...yang.Innocent.

Ini orang belom pernah ngerasain jadi gubernur.. klo terus2an diulur waktunya sampe mendekati akhir desember, buruh2 bakal terus bikin aksi, jalanan tambah macet setiap hari... pengusaha2 malah makin bangkrut...

mikir dong!!