- Beranda
- Berita dan Politik
PKS tidak punya kader lulusan Akuntansi ya ????
...
TS
samsaptaka
PKS tidak punya kader lulusan Akuntansi ya ????
Selasa, 29/10/2013 15:56 WIB
Bendum PKS Akui Sembunyikan Aset Luthfi, KPK: Itu Dukung Dakwaan
Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Meski bukan milik partai, mobil VW Caravelle milik Luthfi Hasan Ishaaq dicantumkan oleh Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman sebagai aset PKS. Kesaksian Mahfudz di persidangan itu mendukung dakwaan jaksa.
"Selama ini kan KPK dibilang fitnah dan segala macam, keterangan saksi di bawah sumpah. Itu menegaskan ada manipulasi terhadap aset dan kekayaan dari Luthfi dan itu berarti mendukung dakwaan yang dirumuskan oleh KPK," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2013).
Mahfudz dipanggil jaksa untuk membuktikan dakwaan pencucian uang Luthfi. Namun KPK belum mengambil langkah apapun terkait kesaksian Mahfudz.
"Kami mau menegaskan permaslahan ini dulu. Sehingga paling tidak, rumusan dakwaan itu bisa diyakini sekarang terbukti walaupun nantinya pengadilan yang memutuskan," jelas Bambang.
"Kami konsentrasi itu saja dulu," tegasnya.
Saat Luthfi ditangkap KPK dan aset-asetnya hendak disita penyidik, Mahfudz berupaya mencegahnya. Dengan inisiatif sendiri, Mahfudz memanipulasi aset Luthfi agar tidak diketahui KPK.
Caranya dengan mencantumkan biaya pengeluaran di laporan keuangan PKS untuk pembelian Caravelle. Padahal tidak pernah sepeser pun uang dari DPP PKS keluar untuk membeli mobil tersebut.
"Tidak ada pengeluaran itu," kata Mahfudz dalam persidangan, Senin (28/10) kemarin.
sorry klo
Bendum PKS Akui Sembunyikan Aset Luthfi, KPK: Itu Dukung Dakwaan
Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Meski bukan milik partai, mobil VW Caravelle milik Luthfi Hasan Ishaaq dicantumkan oleh Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman sebagai aset PKS. Kesaksian Mahfudz di persidangan itu mendukung dakwaan jaksa.
"Selama ini kan KPK dibilang fitnah dan segala macam, keterangan saksi di bawah sumpah. Itu menegaskan ada manipulasi terhadap aset dan kekayaan dari Luthfi dan itu berarti mendukung dakwaan yang dirumuskan oleh KPK," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2013).
Mahfudz dipanggil jaksa untuk membuktikan dakwaan pencucian uang Luthfi. Namun KPK belum mengambil langkah apapun terkait kesaksian Mahfudz.
"Kami mau menegaskan permaslahan ini dulu. Sehingga paling tidak, rumusan dakwaan itu bisa diyakini sekarang terbukti walaupun nantinya pengadilan yang memutuskan," jelas Bambang.
"Kami konsentrasi itu saja dulu," tegasnya.
Saat Luthfi ditangkap KPK dan aset-asetnya hendak disita penyidik, Mahfudz berupaya mencegahnya. Dengan inisiatif sendiri, Mahfudz memanipulasi aset Luthfi agar tidak diketahui KPK.
Caranya dengan mencantumkan biaya pengeluaran di laporan keuangan PKS untuk pembelian Caravelle. Padahal tidak pernah sepeser pun uang dari DPP PKS keluar untuk membeli mobil tersebut.
"Tidak ada pengeluaran itu," kata Mahfudz dalam persidangan, Senin (28/10) kemarin.
Spoiler for comment:
sudah saatnya sebagai rakyat kita mendesak keterbukaan dari Partai-partai yang bercokol di negara ini, salah satunya keterbukaan laporan keuangan.
Sesuai Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa partai politik
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber
dari bantuan APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit
paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Karena APBN dan APBD salah satunya bersumber dari pajak dan pajak bersumber dari rakyat , maka kita berhak menuntut transparansi dari partai-partai tersebut.
Khusus buat PKS , bukannya ada Rama Pratama yang lulusan Akuntansi yang bisa bantu2 bikin Laporan Keuangan kok yang bikin malah orang ini yang gak ngerti soal keuangan, dari sini aja PKS terlihat tidak menempatkan orang yang tepat
Dari segi hukum, jika aset LHI dimasukkan ke Laporan Keuangan Partai merupakan blunder karena masalah hukum yang menyangkut LHI secara personal sekarang ini akan berkembang ke arah terlibatnya PKS secara institusi dan akibatnya bisa ke pembubaran partai ini karena bermasalah secara hukum
Buat kadernya
Sesuai Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa partai politik
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber
dari bantuan APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit
paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Karena APBN dan APBD salah satunya bersumber dari pajak dan pajak bersumber dari rakyat , maka kita berhak menuntut transparansi dari partai-partai tersebut.
Khusus buat PKS , bukannya ada Rama Pratama yang lulusan Akuntansi yang bisa bantu2 bikin Laporan Keuangan kok yang bikin malah orang ini yang gak ngerti soal keuangan, dari sini aja PKS terlihat tidak menempatkan orang yang tepat
Dari segi hukum, jika aset LHI dimasukkan ke Laporan Keuangan Partai merupakan blunder karena masalah hukum yang menyangkut LHI secara personal sekarang ini akan berkembang ke arah terlibatnya PKS secara institusi dan akibatnya bisa ke pembubaran partai ini karena bermasalah secara hukum
Buat kadernya
sorry klo
0
904
3
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
695.6KThread•59.2KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya