Kerusuhan Maluku diawali dengan perkelahian antar sopir mobil angkutan kota di Terminal Pasar Mardika tanggal 19 Januari 1999 sore, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Para sopir yang terlibat beragama Islam (suku Bugis) dan Kristen (suku Ambon). Hanya kurang dari 1 jam kemudian, muncul massa yang mengatas namakan kelompok Kristen dan Islam, bersenjata tajam dan menyerang rumah-rumah ibadah maupun bertempur di jalan-jalan utama di Kota Ambon. Pada saat yang sama, terjadi kerusuhan di tiga titik di dalam kota, dimana dua titik yang lain jauh dari Terminal Pasar Mardika. Isu yang disebarkan melalui pembicaraan, selebaran, dan spanduk adalah sedang terjadi penyerangan terhadap suku Bugis-Buton-Makassar (BBM) oleh suku Ambon.

Kenyataannya, yang berperang bukan kelompok-kelompok atas nama suku-suku tersebut, melainkan kelompok-kelompok yang mengidentifikasi diri dengan agama Kristen dan Islam. Mayoritasnya adalah para pemuda tanggung dan remaja sehingga banyak masyarakat hanya menonton atau menghindari daerah konflik. Diduga mereka adalah para preman yang dipulangkan ke Ambon oleh pemerintah setelah terjadi perkelahian besar di daerah Ketapang, Jakarta. Menjelang malam, kepanikan mulai meningkat karena adanya pembunuhan dan pengusiran warga yang tidak seagama di lingkungan tertentu. Suasana mencekam terus berlangsung hingga 7 hari kemudian. Pada tahap ini, Komnas HAM RI mengirim tim pencari fakta ke Ambon.

Situasi keamanan dapat dikendalikan oleh aparat polisi dan tentara yang berjaga di jalan-jalan utama sehingga dalam 1 minggu sudah tidak ada lagi kerusuhan. Isu pengganyangan suku BBM ternyata tidak terbukti. Akan tetapi kecurigaan antar umat beragama berhasil ditingkatkan. Kehadiran pengungsi, korban jiwa, dan korban harta dari kedua belah pihak menambah suasana kemarahan di kedua pihak. Para pemimpin agama, pemerintah daerah, dan aparat keamanan melakukan sosialisasi bersama untuk menenangkan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media massa.

Setelah isu agama tidak mampu menimbulkan perpecahan dan perang, maka dimunculkan isu baru, yakni isu nasionalisme. Media massa lokal dan nasional gencar menyuarakan bahwa sebenarnya, kerusuhan adalah ulah kelompok Republik Maluku Selatan (RMS). Kelompok Muslim yang mengklaim diri sebagai kelompok nasionalis menentang kelompok Kristen yang dituduh sebagai kelompok separatis RMS. Namun para pendemo RMS yang jumlahnya tidak seberapa, sempat melewati wilayah-wilayah masyarakat Muslim tanpa gangguan ketika melakukan long-march, dan bahkan mendapatkan tambahan massa dari wilayah-wilayah Muslim dalam perjalanan ke Mapolda Maluku. Polisi lalu mengawal long-march ini dan tidak terjadi kerusuhan lagi.

Masamba, Lagaligopos.com – Konflik komunal sepertinya tidak pernah usai di Luwu Utara, beberapa minggu terakhir, situasi tak kondusif kembali terjadi di desa Panda dan desa Rompu, kecamatan Masamba.

Hubungan antar ke dua desa ini, kadang membaik dan kadang memburuk. Begitu penuturan salahsatu warga setempat yang tak mau disebutkan namanya ketika di temui Lagaligopos (sabtu, 21 september 2013).

“Konflik seperti ini telah terjadi sejak tahun 1999.” Tuturnya, “kadang perseteruan terjadi dipicu gara-gara masalah sepele, seperti masalah anak muda,” kenang salah satu warga.

Menurutnya, masyarakat masih panik dengan situasi yang tak menentu seperti itu.

“Semoga Polisi segera menyelesaikan masalah ini, pihak-pihak yang melanggar hukum segera di tangkap. Kami berharap, kondisi segera damai.” tutupnya. (Fz)

Konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia, berawal pada Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangka Raya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian, dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Banyak warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh suku Dayak.

Konflik Sampit tahun 2001 bukanlah insiden yang terisolasi, karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi antara Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Penduduk Madura pertama tiba di Kalimantan tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Tahun 2000, transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini seperti perkayuan, penambangan dan perkebunan.

Sebenarnya program transmigrasi ditujukan untuk member dampak yang positif yaitu mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa, perataan jumlah penduduk di seluruh bagian wilayah Indonesia dan untuk membantu pengembangan wilayah-wilayah yang masih belum kuat perekonomiannya. Namun program transmigrasi justru membawa dampak negative salah satunya adalah penduduk asli yang merasa bahawa penduduk pendatang akan menguasai tanah leluhur mereka, bahkan tidak jarang penduduk pendatang tidak menghargai penduduk asli sehingga akhirnya timbul perang antar suku yang banyak menimbulkan korban jiwa bahkan oknum-oknum yang tidak terlibatpun terkena imbasnya hanya karena masalah identitas suku mereka.

Ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di permukiman Madura.

Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang. Selain itu, juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Kerengpangi pada 17 Desember 2000.

Versi lain mengklaim bahwa konflik ini berawal dari percekcokan antara murid dari berbagai ras di sekolah yang sama.

Sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak memiliki sejarah praktik ritual pemburuan kepala (Ngayau), meski praktik ini dianggap musnah pada awal abad ke-20.

Skala pembantaian membuat militer dan polisi sulit mengontrol situasi di Kalimantan Tengah. Pasukan bantuan dikirim untuk membantu pasukan yang sudah ditempatkan di provinsi ini. Pada 18 Februari, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu otak pelaku di belakang serangan ini. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar enam orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Polisi uga menahan sejumlah perusuh setelah pembantaian pertama. Kemudian, ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sambil meminta pelepasan para tahanan. Polisi memenuhi permintaan ini dan pada 28 Februari, militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan, namun kerusuhan sporadis terus berlanjut sepanjang tahun.