Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo marah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dia gadang-gadang akan jadi proyek percontohan untuk pengurusan izin usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), tidak sesuai harapan.

Pelayanan yang seharusnya cepat, tidak memakan waktu, justru lambat. Bisa memakan waktu tiga hingga lima hari.

Pegawai di kantor Wali kota Jakarta Timur kena imbasnya. Saat kunjungan mendadak, Jumat 18 Oktober 2013, Jokowi mendapati pelayanan tidak efisien. Sangat lambat. [Baca : Layanan Izin Usaha Lambat, Jokowi Banting Map]

Jokowi menyampaikan, sidak PTSP di kantor Wali Kota Jakarta Timur itu bukan yang pertama kali. Kata dia, sidak hari ini bertujuan untuk mengecek apakah ada perbaikan atau tidak usai dilaksanakan sidak pada Juni 2013 lalu.

"Memang sudah ada perbaikan, yang di depan itu sudah ada. Tapi kecepatan pelayanan masih perlu digenjot lagi. Masa bikin SIUP, TDP sampai tiga hari. Ngetik segitu berapa menit sih," kata Jokowi dengan nada kesal.

Hal lain yang membuatnya kesal yaitu ketika para pegawai di kantor wali kota ditanya alasan lamanya pengerjaan surat SIUP dan TDP.

"Apa sih, hanya ngetik begitu saja bisa sampai tiga hari? Ditanya begitu jawabannya hanya standar SOP saja," katanya. Dijawab seperti itu, Jokowi mengaku sangat kesal.

Jokowi berharap, seharunya pengerjaan SIUP dan TDP paling lama satu jam. Jangan sampai ditumpuk dulu kemudian dibiarkan sampai berhari-hari.

"Satu lembar saja isinya berapa kalimat itu. Datang, tulis, langsung ketik, enter, tanda tangan. Langsung berikan," tutur Jokowi.

Sementara itu, Rofi Nata (35 tahun), salah satu warga yang hendak mengurus SIUP dan TDP di kantor Wali Kota Jakarta Timur, menceritakan kisahnya. Biasanya untuk mengurus dua keperluan itu membutuhkan waktu satu hingga dua bulan.

Tetapi saat dia datang hari ini, ada pelayanan satu pintu hanya bisa selesai dua minggu. "Katanya kalau sekarang lebih cepat. Kalau dulu bisa sampai dua bulan," kata dia


sumber