JAKARTA, KOMPAS.com — Tak mudah mengubah kebiasaan lama, apalagi kebiasaan itu identik dengan citra buruk. Situasi itulah yang terjadi di tubuh Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta seusai berganti pimpinan. Ketidakpercayaan, rasa ragu, hingga sinisme mengiringi kerja para penegak peraturan daerah Jakarta yang selama ini identik dengan pentungan dan tameng itu.
Namun, anggapan negatif itu mulai berubah, apalagi petugas Satpol PP mengerjakan tugas dengan baik. Kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2013), Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso menuturkan keberhasilan institusi yang dipimpinnya selama enam bulan terakhir, khususnya dalam melepas citra lama menjadi wajah menjadi lebih humanistis. Mulai dari penertiban pedagang kaki lima Tanah Abang hingga relokasi warga ke rusun, sukses dikawal.
"Sejak pertama saya menjabat, Pak Gubernur bilang, 'Yang kita hadapi, kita pindahkan, kita tata itu saudara kita, bukan musuh kita.' Itu saja yang dia bilang, enggak ada yang lain-lain," ujar Kukuh.
Pesan itu kemudian diteruskan ke ribuan anggota Satpol PP ketika apel sebelum melaksanakan penindakan. Tentunya dengan kalimat yang telah diimprovisasinya demi menggugah hati personel.
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso
Hasilnya cukup memuaskan. Kukuh mencatat ada 14 penertiban yang dilakukan Satpol PP, seluruhnya tergolong berhasil. Satpol PP berhasil menggusur warga dekat KPK, Kampung Srikandi, Jatinegara Kaum, menggusur warga di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Bantar Gebang, Puri Kembangan, pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang, Pasar Minggu, dan Pasar Gembrong, serta menertibkan Pasar Jatinegara, Pasar KS Tubun, PKL Kota Tua dan Koja, hingga relokasi di Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio.
Tak hanya mengurus proses relokasi, personel Satpol PP turut terlibat dalam proses dialog, negosiasi, hingga komunikasi dengan target penindakan. Tidak dengan pentungan, tidak pula dengan tameng. Mereka "bersenjatakan" pendekatan dari hati ke hati.
"Malah kalau saya bilang, lebih berhasil daripada dulu pakai pentungan dan tameng. Kita pun sadar memang tak bisa ditindak begitu saja. Asal ada solusinya, saya kira enggak masalah. Yang lahan KPK, malahan Gubernur antar sendiri," ujar Kukuh.
Meski demikian, Kukuh mengakui bahwa proses yang dilakukan anak buahnya tersebut masih sering ditanggapi miring. Bahkan, institusinya pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan melakukan tindak kekerasan. Kasus itu terjadi saat petugasnya menertibkan warga di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakrta Utara.
Kukuh mengatakan, insiden di Pluit itu terjadi ketika petugasnya ingin memindahkan warga yang tidur di atas alat berat. Saat akan diangkat, warga itu memberontak membabi buta sehingga terpaksa diamankan Satpol PP. Meski sempat dibawa ke ranah hukum, warga itu mencabut laporan dan penindakan tetap terjadi.
"Nyatanya mereka mencabut laporannya di polisi. Itu kan berarti mengakui mereka salah dan lahan yang ditempati itu lahan pemerintah," ujarnya.
Kukuh mengatakan, meski dipukul, dicerca, dan diragukan, anggotanya justru mendapatkan motivasi untuk berbenah diri. Satpol PP ingin menjadi bagian dari pembangunan Jakarta, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan komunikasi aktif. Ia berharap masyarakat tidak ragu menerima wajah baru Satpol PP, wajah tanpa kekerasan.