Skalanews - Badan Pengawas Pemilu menemukan ada 1.765.234 data pemilih yang tidak akurat, dari total 173.685.213 pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), yang sejatinya menjadi dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Komisioner Bawaslu RI, Daniel Zuchron, mengatakan temuan itu diperoleh dari basis pengawasan DPT yang telah ditetapkan sebagian besar Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota, sebelum Jumat (13/9) lalu. Dan juga berdasarkan DPSHP yang belum sempat ditetapkan menjadi DPT oleh 56 KPU kabupaten/kota saat itu.

"Pengawasan Bawaslu RI terhadap data pemilih tersebut menggunakan metode analisis dan pencermatan data, serta audit daftar pemilih," kata Daniel, saat konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (10/10).

Pengawasan itu sendiri dilakukan terhadap proses pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2014, periode September hingga 9 Oktober 2013.

Mempertanyakan akurasi data DPSHP yang akan ditetapkan KPU jadi DPT

Dengan ditemukannya ketidakakuratan pada 1,7 juta data pemilih yang tersebar di 68 kabupaten/kota yang ditemukan oleh pihak Bawaslu RI tersebut, Daniel lantas mempertanyakan akurasi data DPSHP yang akan ditetapkan oleh KPU RI menjadi DPT.

Karena dia menilai ada ketidakwajaran proporsi antara jumlah pemilih dengan jumlah penduduk. "Ini jadi indikator potensi adanya pemilih yang tidak terdaftar dan pemilih fiktif (ghost voters)," kata pria yang juga tengah menjabat sebagai Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI ini.

Dari 1,7 juta data pemilih yang tidak akurat, 790.641 di antaranya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kosong, 15.767 NIK ganda, 167 NIK tidak standar, dan 623.759 NKK (Nomor Kartu Keluarga) kosong.

"Ada juga sebanyak 72.723 yang meninggal dunia, 1.687 tanpa tanggal lahir, 59.986 alamat kosong, 82.794 umurnya kosong, 53.620 status perkimpoian kosong, 432 anggota TNI/Polri, dan 63.658 pemilih ganda."

Terkait dengan hasil analisis itu, Daniel mengatakan saat ini jajaran pengawas Pemilu di berbagai tingkatan sedang melakukan audit DPT untuk memeriksa akurasi DPT yang akan ditetapkan oleh pihak KPU.

Dan akan segera diselesaikan sebelum tanggal 13 Oktober 2013. "Tujuannya, untuk menelusuri selisih angka yang cukup besar ini. Sebab disini berpotensi mengandung persoalan berupa banyaknya jumlah pemilih yang belum terdaftar, atau besarnya angka pemilih fiktif. Serta menjamin hak politik warga Indonesia." (Risman Afrianda/ mvw)

http://skalanews.com/berita/detail/1...h-Tidak-Akurat