HUT TNI ke-68: Institusi Profesional & (Masih) Terpercaya?



Disaat negara ini sedang ditimpa krisis penegakan hukum yang parah akibat ditangkapnya Akil Mochtar-Ketua Mahkamah Konstitusi yang diduga menerima suap untuk memenangkan orang-orang tertentu di sengketa Pilkada,ada sebuah institusi di Indonesia yang masih dicintai oleh rakyat Indonesia,secara khusus dalam memandang profesionalitas tanggung jawabnya sebagai penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Walaupun banyak isu yang menerpa terkait bisnis ilegal dan kekayaan beberapa Jenderal TNI,bahkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko pun tak surut dalam sorotan kekayaan yang dimilikinya pada waktu dirinya menjalani “fit & proper test” di DPR RI,yang mana menjadi perbincangan hangat di media dan khalayak ramai,namun institusi TNI masih memiliki sejumlah besar anggota yang tergabung dalam pasukan-pasukan elit 3 angkatan TNI dengan profesionalitas yang tinggi,semangat korsa dan kecintaan mereka terhadap NKRI serta Merah Putih yang terus dikumandangkan dalam benak sanubari para anggota TNI.

Pengkhianatan adalah kata yang “haram” bagi seluruh anggota TNI,terlebih dalam penegakan keutuhan NKRI,sebab darah yang mengalir di tubuh mereka adalah “Merah Putih” ; Penjabaran kata “pengkhianatan” di dalam masa damai sebaiknya bukan cuman dalam hal berperang atau melawan musuh,tetapi juga dalam hal integritas mereka di segala fungsi sosial,ekonomi,budaya dan politik.

Terlihat anggota Kopassus bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta membersihkan kali Ciliwung,ini merupakan bukti integritas anggota TNI dalam menjalankan fungsi sosialnya ; Karya Bakti Sosial yang seringkali dilakukan oleh para anggota TNI memberikan nilai sosial bagi kemanunggalan TNI dengan rakyat. Mungkin TNI hanya satu-satunya institusi di negeri ini yang mempunyai sebuah “tarian khas” mirip poco-poco yang biasa ditarikan pada setiap acara kebersamaan para anggota TNI,elegan dan menjunjung budaya asli negeri Indonesia,juga sangat sedap dipandang karena irama dan gerak langkahnya teratur rapi.

Yang belum terlihat menonjol di era sekarang adalah TNI dalam ikut menjalankan fungsi ekonomi dan politik. Ada rasa malu-malu yang menjangkiti para anggota TNI setiap bicara “ekonomi dan politik” ; Mungkin hal ini karena faktor masa lalu di era ORBA yang menyebabkan para anggota TNI terkesan hanya “menerima jatah” saja untuk kedua fungsi tersebut. Biasanya oleh Pangti ABRI waktu itu,Soeharto banyak memberikan kesempatan para Jenderal TNI yang sudah pensiun diberikan posisi sebagai Komisaris Perusahaan Negara atau sebagai Gubernur/Menteri/Anggota DPR-MPR dari fraksi ABRI. Berbeda dengan “pecahan” ABRI,yaitu institusi POLRI,dimana para anggotanya cenderung agresif didalam mengurus kedua fungsi ini,terutama fungsi ekonomi hingga menyebabkan beberapa Jenderalnya menjadi pesakitan kasus korupsi dan rekening gendut.

Fungsi ekonomi sebenarnya bisa dibangun oleh para anggota TNI dengan peningkatan “skill” para isteri atau pasangan anggota TNI,dimana mereka bisa belajar mandiri secara ekonomi dengan terjun ke bidang-bidang bisnis yang memang sesuai dengan keahlian mereka. Banyak kegiatan sentra ekonomi kerakyatan yang masih bisa disentuh untuk menjadi besar. Biasanya mereka bergerak secara berkelompok,seperti mendirikan Koperasi ; Namun secara individual pun bisa dilakukan bila para isteri anggota TNI membangun “skill” yang dimiliki. Dengan demikian profesionalitas para anggota TNI masih tetap terjaga ketika dirinya masih dinas aktif sebagai anggota TNI.

Demikian pula dengan fungsi politik,kesan malu-malu untuk terlibat di dunia politik nampak ketika konsep “Dwi Tunggal” era Orba dipersoalkan pada era Reformasi ini. Akibatnya sampai sekarang anggota TNI pun masih belum boleh ikut sebagai pesera Pemilu. Sebenarnya fungsi politik anggota TNI bisa dibangun bilamana Pimpinan Tertinggi negara ini atau Presiden tidak terlibat dalam urusan partai politik yang mengusungnya. Entah karena kesalahan sistem atau faktor pribadi yang tidak mau melepaskan diri dari partai politik atau keinginan “diam-diam” menyeret anggota TNI untuk mengajak sanak saudaranya “memilih” partai politik yang dipimpinnya,maka Presiden atau Kepala Negara RI ini tetap saja “bercokol” sebagai Ketua Dewan Pembina,Ketua Umum,Ketua Majelis Kehormatan Partai Politik yang dipimpinnya. Oleh karena itu,akhirnya fungsi Politik tidak bisa berjalan dengan baik di kehidupan para anggota TNI.

Oleh karena itu,walau badai menerjang,isu bertiup….TNI tetap merupakan institusi yang masih menjaga profesionalitas dan masih dipercaya oleh rakyat,dibandingkan institusi lain yang ada di Republik ini. Kemerosotan moral para politisi dan penegak hukum,masih bisa di tertutupi dengan langkah tegak dan kesederhanaan para prajurit TNI,entah bila para prajurit TNI punya harta seperti para politisi dan penegak hukum di negeri ini. Mungkin rakyat pun akan ramai-ramai menjadi pengkhianat dan tidak lagi punya integritas terhadap NKRI….!

Dirgahayau TNI ke-68 tahun….!



Artikel Lainnya
Phonebloks Pesaing Baru Apple dan Samsung
Bus Listrik dengan Teknologi Wireless
Kendaraan Green Technology