Negara Indonesia dikenal oleh dunia luar terutama karena keanekaragaman budaya dan kekayaan adat istiadatnya. Selain itu orang Indonesia dikenal ramah-ramah. Itu merupakan salah satu nilai positif bangsa Indonesia di mata dunia. Namun, Indonesia juga punya nilai negatif yang sangat disayangkan. Apalagi kalau bukan praktek suap dan korupsi di kalangan para pejabat dan petinggi negara. Praktek suap di Indonesia sepertinya sudah menjadi budaya, dan sangat sulit untuk diberantas. Bahkan dalam urusan kehidupan sehari-hari pun hampir semuanya melibatkan suap atau sogok.

Budaya suap memang sudah tertanam dalam di masyarakat kita. Dari tahun ke tahun praktek sogok atau suap ini memang selalu ada, baik di kalangan pejabat tingkat rendah maupun tinggi. Bukannya menurun tapi justru makin merebak dimana-mana, ditambah dengan kurang tegasnya hukum yang menangani masalah suap tersebut. Masyarakat menjadi ragu dengan sistem hukum di negara ini. Sebagai contoh lolosnya Gayus Tambunan, tersangka kasus korupsi beberapa waktu lalu juga merupakan tanda jelas, bahwa para penegak hukum di Indonesia begitu mudah disuap. Kepercayaan publik terhadap para penegak hukum menjadi runtuh. Kredibilitas para penegak hukum, dan juga lembaga publik lainnya, semakin hari semakin rendah di mata masyarakat.

Parahnya lagi, instansi negara yang pekerjaannya menggunakan dalil-dalil hukum justru menyuburkan praktek suap tersebut. Banyak sekali kasus suap yang telah membudaya di negeri ini termasuk di lembaga negara berbau hukum sekalipun. Disadari atau tidak, penyelesaian sebuah perkara di tingkat penyidik polri yang dimulai dari membuat laporan polisi, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), meminta keterangan saksi dan sebagainya dapat direkayasa untuk kepentingan mereka yang ingin melakukan praktek suap. Begitu juga di lingkungan Kejaksaan, peran jaksa sangat piawai memainkan kasus demi kasus karena telah disuap atau disogok. Dengan demikian, ancaman hukuman maksimal atau minimal sepertinya hanya menjadi pembicaraan normatif. Modus permainan kotor itu dilakukan cukup variatif dan menggunakan berbagai cara seperti menyusutkan barang bukti atau menyoret barang bukti agar Jaksa tidak mengajukan Banding atau Kasasi. Yang lebih miris lagi adalah suap yang terjadi di pengadilan. Lembaga yang harusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan ini justru ikut-ikutan melakukan praktek suap haram tersebut. Semua itu dilakukan dengan rapi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Intinya di negeri ini mulai dari urusan KTP di tingkat RT hingga mega proyek yang melibatkan lembaga tinggi negara dan pihak swasta nyaris tak bisa lepas dari praktek suap. Sebenarnya akar dari merebaknya budaya suap adalah rendahnya harga diri para aparat publik. Menyuap tidak hanya melancarkan birokrasi pemerintahan secara ilegal, tetapi juga membeli harga diri aparat penegak hukum. Harga diri para aparat benar-benar begitu mudah dibeli oleh uang. Di Indonesia, bisa dikatakan mayoritas aparat publik tidak memiliki martabat sebab mudah sekali disuap. Para penerima suap itu tidak ubahnya seperti benda-benda tanpa pikiran, jiwa, dan harga diri. Bangsa yang dikemudikan oleh benda-benda tanpa pikiran, jiwa, dan harga diri secara perlahan tetapi pasti akan kehilangan kepercayaannya dari masyarakat. Selain itu, bangsa ini juga tidak akan dapat tumbuh menjadi negara maju, bahkan ekonomi dan pemerintahan negara akan hancur oleh praktek suap yang terus membudaya tersebut.