Jokowi: Ayo Kita Diuji, Mobil Murah Tambah Kemacetan atau Enggak
Jum'at, 27 September 2013 | 17:08 WIB


Jokowi

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Joko 'Jokowi' Widodo tidak akan mengajukan uji materi PP No 41/2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ia lebih memilih menguji apakah mobil murah akan menambah kemacetan Jakarta atau tidak. Jokowi mengatakan hal itu di Balai Kota Jakarta, Jumat (27/9), menanggapi anjuran pemerintah pusat agar Gubernur DKI Jakarta mengajukan gugatan ke Mahkamah atas penolakan terbitnya PP No 41/2013 itu. PP itu bertolak belakang dengan kebijakan gubernur mengurai kemacetan di Ibu Kota.

Jokowi mengatakan, uji kemacetan perlu dilakukan untuk melihat kepadatan kendaraan di Ibu Kota. Terlebih mobil murah ini justru akan diserbu warga yang bermukim di Jabodetabek. "Kalau saya sih inginnya uji kemacetan. Diuji mobil murah itu menambah kemacetan atau tidak. Nanti tambahan mobil berapa di Jabodetabek kan kita bisa tahu," kata Jokowi dengan nada menyindir pemerintah. Dengan adanya uji kemacetan tersebut, lanjut Jokowi, pihaknya ingin membuktikan bahwa keberadaan mobil murah itu tidak tepat. Yang lebih tepat yakni memperbaiki transportasi massal. Maka pengendara kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi massal.

Mengenai rencana adanya pencantuman pemilik mobil murah pada pajak penghasilan sebagai langkah untuk pembatasan kendaraan, menurut Jokowi, regulasi itu membutuhkan waktu yang lama. Sebab harus sesuai dengan undang-undang dan aturan lainnya. "Mau melakukan itu harus ada tahapan seperti membuat perda atau sesuai dengan undang-undang," katanya. Menurut Jokowi, sebelum regulasi tersebut selesai dibuat, mobil murah sudah berbondong-bondong menyerbu Jakarta. Pihaknya pun tidak bisa berbuat banyak dengan adanya kebijakan tersebut. Kendati begitu, Pemprov DKI tetap fokus untuk memperbaiki transportasi massal seperti penambahan armada Trans-Jakarta, pengadaan bus sedang, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), dan monorel. "Sebelum itu (regulasi) ke luar, mobil sudah muncul, sudah berbondong-bondong timbul. Semua ada aturannya. Pajak ada aturan, dipikir tidak ada aturan? Kalau tidak lama, hari ini juga langsung dinaikkan 10 kali lipat," ujarnya
http://www.metrotvnews.com/metronews...an-atau-Enggak



Proyeksi Polda Metro Jaya: 2014 Jakarta Bisa Macet Total
Pemprov DKI telah menyiapkan kebijakan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi
Senin, 1 Agustus 2011, 08:43 wib

VIVAnews - Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa, memprediksi tahun 2014 Jakarta akan macet total. Ini bisa terjadi selama tidak ada solusi yang signifikan, sebab regulasi pembatasan kendaraan hingga kini belum jelas keberadaannya. Dasar pemikirannya, kata Royke, mobil baru yang muncul per hari di Jakarta mencapai 700 unit. Jumlah tersebut akan terus meningkat terlebih saat produsen mobil menjual kendaraan dengan harga yang murah guna mencapai target yang diinginkan. "Memang regulasi membatasi kelahiran mobil belum ada, itu yang saya katakan jangka panjang dan harus dipikirkan dari sekarang atau mencari jangka menengahnya. Tetapi kalau pemerintah cepat, jangka pendek pun bisa dengan cara membatasi kendaraan pribadi, misalnya memperbaiki angkutan umum yang sekarang," ujar Royke, Senin 1 Agustus 2011.

Menurut Royke, untuk mengantisipasi terjadi hal tersebut, harus ada kebijakan ekstrem. Misalnya kelahiran kendaraan mobil baru harus dibarengin dengan program tertentu, seperti layaknya keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga. Royke melihat, kebijakan pemberlakukan jam operasional kendaraan berat saja dipastikan tidak cukup untuk mengurai kemacetan, oleh karena itu harus ada kebijakan lain yang mendukung, serta kebijakan yang digulirkan juga jangan kebijakan sesaat. Melainkan bisa berjalan hingga 5-10 tahun ke depan. Sehingga, dampak yang dirasakan juga berlangsung lama. "Kita harus mencontoh negara-negara bagus seperti Jepang, Korea dan Eropa, di mana masyarakatnya jarang membeli mobil, mereka lebih senang menggunakan angkutan umum," kata Royke.

Adanya kebijakan pembatasan kendaraan melalui sistem warna dinilainya juga salah satu alternatif kemacetan. Tetapi hal tersebut masih menunggu keputusan dari Pemprov DKI Jakarta. Direncanakan, dalam waktu dekat ini kebijakan tersebut akan dilakukan uji coba. Sebelumnya, pembatasan warna kendaraan akan dilakukan pada bulan Agustus ini. Namun, hingga awal Agustus keputusan pemberlakuan tersebut belum dikeluarkan oleh pemerintah Daerah. Walaupun begitu, Royke optimis kebijakan ini akan sengat bermanfaat bila dilaksanakan.



Penerapan ERP
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, mengungkapkan saat ini pihaknya telah menyiapkan kebijakan membatasi penggunaan kendaraan pribadi yakni melalui penerapan Electronic Road Pricing (ERP). Rencana sistem penarikan retribusi pada pengendara ini akan diberlakukan di ruas jalan yang sebelumnya diberlakukan 3 in 1, yaitu sepanjang Jalan Sisingamangaraja, Jenderal Sudirman, MH Thamrin, Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Pintu Besar Selatan, Pintu Besar Utara.

Dikatakan Udar, sambil menunggu aturan agar ERP dapat dijalankan, Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memilih menerapkan sistem pembatasan kendaraan dengan pelat nomor kendaraan ganjil genap dan model warna kendaraan. Semua kebijakan Pemprov DKI merupakan solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan. "Memang yang paling cocok adalah jalan berbayar, tapi sambil menunggu itu kami akan laksakan kebijakan lainnya terlebih dahulu yaitu sistem pembatasan warna kendaraan," ujarnya.

Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Pada tahun 2009, jumlah kendaraan bermotor mencapai 9.993.867. jumlah ini meningkat 15% pada tahun 2010 dengan jumlah 11.362.396 yang terdiri dari roda dua sebanyak 8.244.346 unit dan roda empat sebanyak 3.118.050 unit. Jumlah ini belum ditambah dengan jumlah angkutan yang melintas dalam satu trayek yang menurut data Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya sebanyak 859.692 armada. Panjang jalan di Jakarta hanya 7.650 km dan luas jalan 40,1 km atau 0,26% dari luas wilayah DKI. Sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01% per tahun.
http://metro.news.viva.co.id/news/re...l--macet-total

Kemacetan dan Mobil Murah, Jasa Marga "Angkat Tangan"
Jumat, 27 September 2013 | 15:59 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com - Operator dan pembangun jalan tol, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi kemacetan di ibukota, terutama DKI Jakarta. Apalagi dengan adanya kebijakan mobil murah yang baru saja dirilis, justru akan membuat kemacetan lagi di ibukota. Direktur Keuangan Jasa Marga Reynaldi Hermansjah menjelaskan memang bukan menjadi wewenangnya untuk mengatasi kemacetan di ibukota. Sebab, pihaknya hanya mengatur kelancaran di jalan tol saja. "Bagaimana tidak, ekspansi jalan kita hanya bertambah sebanyak 500 meter setiap hari. Sementara penjualan mobil melimpah. Makanya banyak kemacetan. Kita memang tidak bisa sendiri karena ada pihak pengelola jalan tol lainnya," kata Reynaldi saat ditemui di Kampus Universitas Pelita Harapan Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Solusinya, Jasa Marga memberi bantuan berupa Jasa Marga Traffic Information Center baik melalui call center, sosial media hingga papan informasi di depan pintu tol. Di situ akan diberikan informasi arus kelancaran atau kemacetan di berbagai arus tol ibukota. Di sisi lain, calon pengguna jalan tol juga bisa menerima informasi mengenai kecepatan kendaraan yang harus dipenuhi saat memasuki jalan tol. Hal ini bisa memberikan indikasi berapa kecepatan yang harus dipacu saat di jalan tol. "Setidaknya itu bisa membantu. Ini juga bisa mengedukasi calon pengguna jalan tol. Jadi jangan sampai seperti beli kucing dalam karung. Anda sudah masuk jalan tol dan di dalamnya malah macet. Ini yang tidak kita kehendaki," jelasnya.
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...Angkat.Tangan.



Jokowi Ingin Pemerintah Pusat Lihat Akibat Kebijakan Mobil Murah
Kamis, 26 September 2013 | 20:47 WIBAntara/Dhoni Setiawan/csTERKAIT

Metrotvnews.com, Jakarta: Kebijakan mobil murah terlanjur terealisasi. Mobil-mobil murah pun telah dipasarkan ke konsumen di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pasrah menerima kebijakan tersebut. Padahal, mereka sedang berjuang untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, pun tidak mau menentang secara frontal kebijakan itu. Dia hanya ingin pemerintah tahu dengan sendirinya akibat dari kebijakan mobil murah. "Kalau saya inginnya sih uji kemacetan. Iya diuji, mobil murah itu nambah kemacetan atau tidak," ujar pria yang pernah mendapat predikat sebagai salah satu walikota terbaik di dunia tersebut di Balaikota Jakarta, Kamis (26/9). Jokowi ingin pemerintah pusat melihat dampak kebijakannya dan mengerti bagaimana membuat kebijakan. "Mmm, ya supaya ngerti. Bahwa mobil murah itu tidak benar, yang benar transportasi murah," tukasnya.

Namun, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah jurus untuk menyikapi kebijakan mobil murah. Antara lain pembatasan kendaraan dengan ganjil genap dan jalan berbayar elektronik. Selain itu, kehadiran mobil murah dapat ditangkal dengan menaikkan pajak penghasilan. Tetapi, hal itu membutuhkan proses yang tidak sederhana. "Ada tahapannya gitu loh. Dipikir cepat langsung besok ya benar Pak Wagub itu benar tetapi perlu tahapan. Sebelum itu keluar, mobil sudah muncul sudah berbondong-bondong timbul. Semua ada aturannya. Pajak ada aturan, dipikir ga ada aturan kan harus perda. Izin dewan kalau hari ini langsung (keluar), tak naikan 10 kali lipat," tukasnya.
http://www.metrotvnews.com/metronews...an-Mobil-Murah

Inilah salah satu biang keladi kemacetan total kota Jakarta di tahun-tahun ke depan ini ....


---------------------------------

Rakyat semakin makmur, atau rakyat semakin susah? Macet, menghirup gas buang CO, pemanasan global, investasi macet, ke bandara sering ketinggalan pesawat akibat akses jalan toll dalam kota macet, mall-mall akan mati dan sepi (gara-gara orang-orang Jakarta dan sekitarnya pada ogah kejebak macet berjam-jam hanya karena shopping ke mall), cafe, resto, salon, pusat kebugaran, salon serta taman hiburan seperti ancol/tmii akan sepi jua dari pengunjung karena mereka ogah terjebak kemacetan berjam-jam, rawan kriminal saat mobil berhenti akibat terjebak macet, capek, stress dan suntuk! Ini semua diduga akan menyebabkan meningkatnya kasus orang jakarta yang terserang stroke, serangan jantung, dan bunuh diri