warga minta 97bidang tanah diukur ulang!

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Jakarta Selatan mengadakan musyawarah hasil pengukuran lahan di Kelurahan Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, siang ini. Sejumlah warga memprotes pengukuran 38 dari 97 bidang tanah yang diukur pemerintah bulan lalu.

"Kami minta diukur kembali hari ini," ujar Ahmad Baihaqi, 39 tahun, perwakilan warga dalam musyawarah tersebut, Rabu, 26 September 2013. Ia mengatakan warga punya itikad baik meminta pengukuran lahan tersebut agar masalah pembebasan lahan ini cepat selesai.

"Kami tidak ingin memperlambat, tapi kami minta pengukurannya lebih detil," ujarnya. Dalam pengukuran sebelumnya, 38 bidang tanah warga diklaim tak sesuai pengukurannya.

Sempat terjadi perdebatan alot antara pemerintah dan warga yang diwakili sekitar 20 orang. Pemerintah awalnya menyatakan akan mengukur kembali lahan tersebut akhir pekan ini. Pemerintah juga meminta warga yang telah selesai pengukurannya untuk mendatangi Kantor Wali Kota Jakarta Selatan untuk memusyawarahkan harga. Namun, hal itu ditolak warga karena mereka ingin serentak datang membicarakan harga.

"Tapi masalah pengukuran ini harus beres dulu semua," ujarnya. Ia mengatakan sulit untuk memusyawarahkan harga bila data pengukuran masih tidak jelas.

Akhirnya, pemerintah mengalah dan berencana melakukan pengukuran selama dua hari ini. "Kami juga berharap cepat final dan lanjut ke tahap lain (musyawarah harga)," ujar Ketua Panita Pengadaan Tanah (P2T) Kota Jakarta Selatan, Djoko Margianto.

Ia mengatakan bila pengukuran lahan rampung, pemerintah tinggal melakukan satu proses lagi untuk menuntaskan proyek ini. "Habis itu, proyek JORR bisa berjalan," ujarnya.

Menurut dia, 97 bidang tanah di Petukangan Selatan ini adalah bidang terakhir yang mesti dibebaskan. "Jumlahnya kurang dari lima persen dari total luas proyek," ujarnya. Sebenarnya, bila terus mengalami jalan buntu, pemerintah bisa melakukan konsignasi karena luas area sengketa lahan di bawah lima persen proyek total.

Konsignasi adalah penuntasan sengketa pembebasan lahan oleh pengadilan. "Jadi nanti uangnya dikasih ke pengadilan, dibereskan di sana," ujarnya. Namun ia masih ingin menyelesaikan masalah ini lewat musyawarah.

Pendamping warga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan sudah ada kemajuan dalam proses pembebasan lahan ini. "Pemerintah juga sudah memberi klarifikasi soal protes warga," ujarnya. Ia pun berharap kasus ini segera menemukan titik temu yang adil bagi kedua pihak.

Ia menitip pada pemerintah agar menerjunkan pejabat berwenang saat pengukuran hari ini dan esok. "Agar bila ada protes, ia bisa langsung mengambil keputusan," ujarnya. Sehingga masalah ini bisa diselesaikan tanpa perlu menunggu kepastian yang berlarut-larut.

Total ada 97 bidang tanah seluas kurang lebih dua hektar di wilayah Petukangan Selatan yang harus dibebaskan. Lahan ini akan dibebaskan untuk proyek Jalan Tol Outer Ring Road (JORR) Wilayah II yang melalui dua Rukun Warga di Petukangan Selatan. (Baca: Proyek Tol Cinere-Serpong, Ratusan Rumah Tergusur | metro )

Pembangunan proyek tersebut mandek di simpang Jalan Raya Ciledug dan Jalan M. Saidi. Pantauan terakhir Tempo, jalan tol layang itu dibiarkan terbengkalai pembangunannya ke arah selatan, usai melintasi Jalan Ciledug.

http://www.tempo.co/read/news/2013/0...han-Tol-JORR-2

Warga Petukangan Selatan Minta Bertemu Jokowi Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Petukangan, Kecamatan Pesanggrahan, yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) West 2, masih bertahan di rumahnya. Mereka berharap ada kenaikan harga ganti rugi atas tanah mereka.

Ahmad Nazar, salah seorang warga yang memilih bertahan, mengatakan bahwa warga ingin bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka ingin mengajukan harga yang pantas untuk tanah mereka.

"Belum ada ketemu Gubernur, sampai saat ini belum ketemu lagi. Karena kami belum menawarkan harga, banyak hal yang perlu Pak Gubernur ketahui, yang ingin kami sampaikan," kata Ahmad saat ditemui di kediamannya di Jalan Makmur, Rabu (19/6/2013) malam.

Menurut Ahmad yang sudah tinggal di Petukangan Selatan sejak zaman kakek-neneknya, warga mengajukan tiga harga untuk tiga kawasan berbeda. Semisal di Jalan Ciledug, warga meminta harga Rp 18 juta per meter. Adapun di Jalan Lever dan Jalan Makmur, masing-masing Rp 16 juta dan Rp 14 juta per meter.

"Itu kesepakatan harga yang akan kami ajukan," tuturnya.

Menurut Ahmad, Gubernur DKI memang pernah menanyakan keinginan warga, apakah mau penawaran harga baru atau musyawarah. Namun, warga menolak proposal penawaran harga yang baru.

"Kami menolak jumlah di proposal itu. Kami minta musyawarah karena kan pasti ada tawar-menawar. Kami mengajukan ke tingkat yang berkepentingan karena kalau jual-beli, mereka sepihak yang menentukan harga," tuturnya. (Rahmat Patutie)

http://megapolitan.kompas.com/read/2...mu.Jokowi.Lagi

Warga minta 2 - 5 jt permeter

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta semua warga di Kelurahan Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, tidak saling mengibaskan suasana panas dalam proses pembebasan lahan dan penentuan harga ganti rugi terkait pembangunan Tol JORR-W2. Ia menjamin semua bisa diselesaikan dengan baik, tanpa ada yang dirugikan.
"Jalan tol ini kepentingan jutaan orang. Saya minta jangan saling mengompori, khususnya mereka yang bukan warga setempat. Kita selesaikan dikit-dikit, semua senang, dan warga di sini mendapat pahala," kata Jokowi saat audiensi bersama warga Petukangan Selatan, di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (24/4/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, proyek jalan tol tersebut dikerjakan oleh BUMD dan BUMN. Dia menegaskan tak ingin ikut campur terlalu jauh, khususnya untuk menentukan harga ganti rugi.
Proyek tersebut, kata dia, melibatkan ribuan lahan warga. Sebelumnya, proses ganti rugi telah diselesaikan untuk 1.019 warga, dan saat ini masih ada 140 warga yang lahannya belum dibebaskan.
Harga untuk ganti rugi lahan sebelumnya cukup bervariasi, tetapi umumnya dihargai Rp 500.000 per meter persegi. Di sisi lain, warga menuntut harganya dilipatgandakan menjadi Rp 2 juta sampai Rp 5 juta per meter persegi.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...aling.Memanasi

Jokowi janji temui warga petukangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan meninjau lokasi pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) West 2 di Kelurahan Petukangan Utara dan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pekan depan. Janji itu dia lontarkan setelah ratusan warga Petukangan Selatan menggeruduk gedung Balaikota Jakarta. Mereka menuntut Joko Widodo segera menggelar audiensi terkait pembebasan lahan di lokasi tersebut.
Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang mendampingi warga, Ahmad Baihaqi, membenarkan adanya janji Jokowi tersebut. Pada pekan depan, mantan Wali Kota Surakarta ini berjanji akan mengintervensi dan langsung melihat kondisi di lapangan.
"Kami harap ini bukan sekadar janji atau angin segar. Pak Gubernur harus lebih proaktif, dan berkinerja sesuai dengan janji-janjinya," kata Baihaqi sesaat setelah bertemu dengan Jokowi di ruang kerja gubernur, Rabu (17/4/2013).
Setelah bertemu dengan perwakilan warga, Jokowi menyempatkan diri menyapa langsung ratusan warga yang telah berunjuk rasa sejak pagi tadi. Selain menyapa, dia juga berjanji bakal datang ke lokasi pada pekan depan.
"Ini proyek dari 2010. Saya ndak tahu lapangannya seperti apa. Nanti kami cek dulu," ujar Jokowi.
Koordinator aksi sekaligus warga Petukangan Selatan, Munasik (48) mengungkapkan, pihaknya menginginkan Jokowi mempercepat digelarnya audiensi pembebasan lahan dengan warga pemilik tanah, agar setelahnya dapat tercapai mufakat antara Pemerintah Provinsi DKI dengan warga.
"Kami ingin audiensi untuk menggiring Gubernur bermusyawarah dengan warga petukangan, terkait pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol," kata Munasik.
Untuk diketahui, musyawarah merupakan perintah pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya gugatan warga Petukangan Selatan terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 1907/2010 tentang perubahan besarnya ganti kerugian tanah dan bangunan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) West 2 di Kelurahan Petukangan Utara dan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Pada 28 Maret 2013, Mahkamah Agung telah mengeluarkan salinan resmi yang pokoknya berisi menolak permohonan yang diajukan oleh Gubernur DKI. Oleh karena itu, para warga meminta Joko Widodo mencabut SK tersebut dan bisa merealisasikan harga ganti rugi yang layak.
"Pembangunan JORR bersifat komersial, maka itu harus melibatkaan warga," ujar Munasik.
Jokowi sempat menyatakan bahwa tol JORR West 2 akan selesai pada Desember 2013, dan tahun depan sudah mulai dioperasikan. Namun sampai saat ini warga di lokasi tersebut belum pernah sekalipun diajak bermusyawarah.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...kangan.Selatan