Jusuf Kalla: Tak Adil jika Mobil Murah Dilarang
Sabtu, 21 September 2013 | 08:07 WIB


Jusuf Kalla

SINGAPURA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum PMI pusat, mendukung kebijakan mobil murah di Indonesia. Menurut Kalla, tidak adil jika ada pihak yang melarang dan tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Hal itu menghilangkan hak rakyat berkemampuan pas-pasan yang ingin memiliki mobil. "Tujuannya untuk melarang atau tidak setuju dengan adanya mobil murah karena dinilai bisa menimbulkan kemacetan, itu boleh-boleh saja, tetapi tidak tepat. Kalau rakyat kecil tak boleh membeli mobil murah, mengapa orang kaya boleh membeli mobil. Bukankah itu juga membuat menambah kemacetan?" tanya Kalla seusai mengikuti Singapore Summit di Singapura, Jumat (20/9/2013) tengah malam.

Sebelumnya, saat pembukaan pameran mobil di Jakarta baru-baru ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengisyaratkan keberatannya dengan adanya program mobil murah. Alasannya, tak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang tengah berjuang mengatasi kemacetan. Menurut Kalla, sebenarnya program mobil murah cukup baik. Alasannya, pemerintah tidak diskriminatif terhadap rakyatnya. "Sebab, rakyat yang uangnya tak banyak bisa punya kesempatan beli murah dengan harga minimal Rp 70 juta. Jangan hanya orang kaya yang bisa beli mobil," katanya.

Kalla menyatakan, dari sisi keuntungan, para pemasok kendaraan, termasuk dirinya, juga tidak bisa mengambil keuntungan besar jika menjual mobil murah. "Coba hitung kalau keuntungan 5 persen x Rp 70 juta, berapa? Bandingkan dengan mobil mahal yang harganya di atas Rp 200 juta. Tentu, kalau jual mobil mahal, keuntungannya juga jauh sangat besar," ungkapnya. Dari sisi ukuran, tambah Kalla, mobil murah lebih pendek dan kecil sehingga tidak memakan banyak tempat atau ruas jalan. "Kalaupun dia punya mobil murah dan mahal, kan, tidak semua mobil dipakai jalan semuanya. Yang satu pasti ditinggal di rumah," ujarnya. Menurut Kalla, agar program mobil murah bisa efektif dan mengurangi kemacetan, pemerintah bisa mengenakan pajak tinggi secara progresif, pengaturan lalu lintas yang baik, dan kenakan biaya parkir yang mahal kalau mobil itu parkir di mal-mal atau tempat umum. "Jadi, tidak usah dilarang karena bisa diskriminatif," tandasnya.
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...ampaign=Kkomwp

Wapres: Jangan Larang Orang Membeli Mobil
Kamis, 19 September 2013 10:50




108Jakarta.com - Wakil Presiden RI, Boediono menegaskan supaya Pemerintah DKI Jakarta jangan melarang orang yang ingin membeli mibil. "Mobil dibutuhkan di daerah-daerah, dan jangan menumpuk di Jakarta, Surabaya, Medan, atau kota-kota besar saja, tapi merata hinga ke daerah," jelas Wapres Boediono saat memberi sambutan pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta. Hal ini dikatakan Boediono menanggapi surat komplain dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengenai keberadaan mobil murah.`

Diakui Wapres, mengenai apa yang dikhawatirkan Pemprov DKI soal adanya mobil murah bakal berdampak pada kemacetan, Pemerintah pusat tidak akan lepas tangan untuk membantu Pemprov DKI mengatasi permasalahan yang ada, termasuk kemacetan, banjir, dan lainnya. Untuk itu, Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat untuk segera mempercepat public transportation. Kemudian untuk mengatasi kemacetan juga segera dilaksanakan ERP (Electronic Road Pricing).
http://www.108jakarta.com/lifestyle/...-Membeli-Mobil



Sri Mulyani: Infrastruktur Lebih Penting dari Mobil Murah
Jum'at, 20 September 2013 15:48 wib


Sri Mulyani.

NUSA DUA – Pemerintah berusaha mencanangkan era mobil murah ramah lingkungan alias low cost green car (LCGC). Sayangnya, kebijakan pemerintah ini tidak melihat pertumbuhan infrastruktur Indonesia. Chief Operating Officer (COO) World Bank Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Pemerintah Indonesia seharusnya lebih fokus pada pengembangan infrastruktur, ketimbang memopulerkan LCGC. "Mungkin saya akan komentar Indonesia butuh investasi infrastruktur, termasuk dalam hal tentang kebutuhan rakyat," kata mantan Menteri Keuangan ini pada acara APEC Finance Minister Meeting di Nusa Dua, Bali, Jumat (20/9/2013).

Perempuan yang juga menjabat sebagai Managing Director World Bank ini menjelaskan, pertumbuhan infrastruktur Indonesia saat ini dinilai belum cukup mumpuni, sehingga tidak dapat mengiringi pertumbuhan ekonomi Tanah Air. "Untuk bisa lakukan aktivitas kebutuhan investasi, (infrastuktur) ini dianggap salah satu halangan (perekonomian) Indonesia tumbuh tinggi untuk menimbulkan inflasi maupun cadangan devisa," tuturnya. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah kembali memusatkan perhatiannya pada investasi yang dapat membangun infrastruktur. "Jadi investasi di bidang infrastruktur jauh-jauh lebih penting dalam hal fokus pemerintah," tukasnya.
http://economy.okezone.com/read/2013...ri-mobil-murah

------------------------------

Kalo saya, yang penting itu bukan mobil murah atau infrastruktur .... tapi bijimna caranya itu harga tempe, kedele, tahu, daging ayam dan bawang merah serta daging sapi, bisa terjangkau kayak dulu lagi!