Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, keberatan terhadap mobil murah yang disuarakan beberapa kalangan termasuk kepala daerah sebagai bentuk sikap yang diskriminatif. Melarang mobil murah berarti menutup kesempatan bagi mereka yang berpenghasilan pas-pasan untuk memiliki kendaraan roda empat.

"Kalau alasannya mobil murah menambah kemacetan, apakah mobil mahal tidak menyebabkan kemacetan," cetus JK di sela-sela acara Singapore Summit, Jumat (20/9) malam di Singapura.

Menurut JK, sepuluh tahun lalu, orang mendesak perlunya mobil murah. Setelah pemerintah memberi kesempatan justru ditentang. "Itu tidak adil bagi mereka yang berkemampuan rendah."

Selain itu, kata JK, pelarangan tersebut bisa membahayakan Indonesia jika aksi seperti itu menjalar ke daerah daerah lain, misalnya ada juga daerah di Indonesia yang melarang peredaran mobil mahal atau melarang peredaran komoditas tertentu.

Di sisi lain, JK setuju semua pihak harus sepakat untuk mengatasi kemacetan, tetapi melarang mobil murah itu jelas diskriminatif. Untuk mengatasi kemacetan dari dampak pertumbuhan kendaraan, bisa dilakukan dengan cara lain seperti pemberlakuan pajak yang tinggi bersifat progresif untuk semua jenis kendaraan secara adil atau menaikkan tarif parkir di tempat tempat umum.

"Dan di saat yang sama transportasi massal ditingkatkan. Sehingga orang bisa beralih ke moda transportasi umum," ujar ketua PMI ini.

Menurut JK, bagi distributor, sebenarnya menjual mobil murah tidaklah lebih menguntungkan dari pada menjual mobil mahal. Karena persentase keuntungannya sama, sedangkan nilai barangnya rendah.

"Menjual mobil mahal dengan keuntungan 5 persen, keuntungan lebih besar dibanding menjual mobil murah dengan keuntungan 5 persen. Jadi bukan soal kepentingan bisnis," tandasnya.

sembur

Kata Risma Nih :

"Jadi kita tidak bisa mencegah terlalu jauh, soalnya kebijakan ada di tangan pemerintah pusat. kita juga tidak bisa membatasi, seperti pembatasan sepeda motor. Aturan dari pemerintah pusat. Yang bisa kita lakukan adalah saya evaluasi di izin-izin distribusi. Kalau untuk pembatasan kita tidak bisa," ungkap Tri saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Jumat (20/9/2013).

Tri menuturkan jika konsumen berhak untuk membeli. Namun ia mengaku punya strategi khusus untuk menangani banjirnya mobil murah di Kota Surabaya

[url]http://finance.detik..com/read/2013/09/20/183955/2365135/1036/jadi-tujuan-pasar-mobil-murah-ini-jurus-walikota-surabaya?f991104topnews[/url]