Liputan6.com, Jakarta : Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyebut DPR adalah institusi terkorup kedua setelah Polri. Namun, untuk kawasan Asia Tenggara, DPR memuncaki parlemen terkorup. Penilaian ini ternyata dibenarkan oleh DPR, tapi semata-mata atas dasar jumlah kasus yang diungkap KPK.

"Kalau dari yang diurusin KPK ya bener, DPR yang terbanyak. Tapi yang korupsi kan banyak, yang diurusin jaksa juga banyak," tegas Ketua DPR Marzuki Alie, saat akan mengikuti rapat konsultasi dengan pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/9/2013).

Marzuki juga mengatakan, setiap korupsi melibatkan anggota parlemen, pemicunya dipastikan bukan dari anggota DPR. "DPR itu kalau tidak kerja sama dengan eksekutif tak akan jadi. Satu kasus dikerjakan satu eksekutif bisa melibatkan 10 orang anggota DPR," katanya.

Akibatnya, lanjut Marzuki, dari sisi kuantitas terlihat anggota DPR banyak yang korupsi. "Kalau pemerintah cukup dirjen sendiri, misalnya. Kalau DPR tidak bisa sendiri, bisa 10 orang," ujarnya.

Kalau dilihat lebih jernih, lanjut Marzuki, yang satu orang itu lebih berperan dalam terjadinya korupsi karena dia mengelola anggaran. "DPR kan bukan pengelola anggaran, karena itu seluruh kasus di DPR itu gratifikasi. Yang ngasih siapa? Kan pemborong dan pemenang tender itu," tegas Marzuki.

Karena itu, Marzuki meminta KPK untuk mencarikan solusi mengatasi pejabat yang korups. Jangan hanya menindak setelah kejadian. "Jangan hanya represif, tapi mencari di mana celahnya, kenapa orang melakukan itu," tutup Marzuki. (Ado/Riz/Ism)