JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, kebijakan yang tengah dikaji oleh Pemerintah Provinsi DKI bukanlah pemberlakuan jam malam bagi anak. Yang dikaji itu adalah jam wajib belajar bagi anak-anak di Jakarta.

"Siapa yang ngomong jam malam? Bukan jam malam, tapi jam wajib belajar. Kayak di mana saja pakai jam malam, jam malam," kata Jokowi kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Meski demikian, Jokowi belum memutuskan apakah pemberlakuan jam wajib belajar tersebut akan dituangkan dalam peraturan gubernur atau sosialisasi dari Dinas Pendidikan. Kajian Pemprov DKI akan dikonsultasikan kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk orangtua siswa, komite sekolah, dan guru.

Secara umum, jam wajib belajar anak itu dapat diartikan bahwa pada jam-jam tertentu, anak-anak di Jakarta tidak diperkenankan melakukan aktivitas selain belajar. Namun, Jokowi belum bisa menjelaskannya lebih teknis karena kebijakan itu masih dalam kajian. "Misalnya, jam 18.30 harus belajar," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyatakan prihatin atas kondisi anak-anak di Jakarta. Meski telah larut malam, masih banyak anak-anak yang nongkrong di pusat perbelanjaan atau tempat kumpul lainnya. "Untuk mahasiswa sih enggak ada masalah. Kalau SMP, SMA, belajar adalah yang utama," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menerapkan jam khusus belajar untuk para pelajar. Tujuannya untuk meminimalisasi perbuatan negatif yang berpotensi dilakukan siswa, seperti membolos dan berujung tawuran.

"Tapi ini bukan jam malam ya, beda," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo seusai menghadiri acara Majelis Tafsir Agama di Istora Senayan bersama Wakil Presiden Boediono, Ahad, 15 September 2013. Titik tekan program ini, Jokowi melanjutkan, bagaimana siswa disiplin.

Misal, dia memberi contoh, saat jam sekolah, seorang siswa dilarang keras kelunyuran di luar tanpa alasan jelas. “Memang terkesan biasa seperti yang sudah berlaku saat ini,” kata dia. Hanya, Jokowi menegaskan, jam wajib belajar ini akan memantau pergerakan siswa di luar.

Aturan yang ada saat ini masih dinilai longgar. Siswa masih bisa berkeliaran di luar saat jam sekolah. Mereka baru ditangkap jika berbuat onar atau ada razia.

Namun, Jokowi tidak mau terburu-buru mengesahkan program jam wajib belajar tersebut.
Dia menuturkan, pihaknya musti meminta pendapat terlebih dahulu dari semua pihak. "Perlu bicara dengan Dinas Pendidikan, juga komite sekolah dan orang tua murid," ujarnya.

Menurut lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ini, pelajar harus dilatih untuk berjuang. Dia meminta agar orang tua tidak terlalu memanjakan anaknya.