Bicara tentang pemberdayaan wanita
dalam upaya peningkatan peran
wanita, Aisyah Muttalib yang meraih
PhD di Columbia University, Amerika
Serikat, lebih menyukai terminologi
pemampuan daripada pemberdayaan.
Karena, kata pemberdayaan
memberikan kesan stereotip
perempuan sebagai kaum yang lemah
dan tidak berdaya. Walau demikian,
akhir-akhir ini kata pemberdayaan
lebih populer dan familiar, serta tidak
lagi berkonotasi negatif selalu yang
lemah dan tak berdaya.
Berdasarkan pengertian terminologi
yang positif tadi, konsep
pemberdayaan wanita sedikitnya
mengandung tiga pokok pikiran.
Pertama, bersifat holistik atau
menyeluruh, karena pemberdayaan itu
mencakup ekonomi, sosial-budaya,
politik dan psikologis. Kedua,
diarahkan kepada penanggulangan
hambatan struktural yang
menghambat kemajuan wanita dan
terwujudnya kemitrasejajaran pria
dan wanita. Ketiga, dilaksanakan
bersama-sama dengan pemberdayaan
pria dan pemberdayaan masyarakat
secara umum.
Dari uraian di atas, dan berdasar
perkembangan yang ada,
pemberdayaan wanita yang terjadi di
Indonesia saat ini dilaksanakan untuk
mewujudkan kemandiriannya, dengan
menitikberatkan pada sisi ekonomi
dan pendidikannya. Dengan segala
kendalanya, kenyataan menunjukan
bahwa tingkat pendidikan kaum
perempuan Indonesia jauh lebih
rendah bila dibandingkan kaum
prianya. Meski begitu, psikolog Rose
Marni mengakui, pada umumnya
rangking 10 besar kelas pada
pendidikan SD hingga SMA,
didominasi oleh kaum perempuan.
Dari sisi peningkatan pendidikan
inilah, pemberdayaan wanita harus
dimulai dan menjadi prasyarat
pemberdayaan wanita sesungguhnya.
Tidak demikian halnya dengan tingkat
atau status ekonomi. Dalam kenyataan
kehidupan sehari-hari terlihat, banyak
kaum perempuan dari golongan
ekonomi tinggi (kaya) belum tentu
memiliki derajat kemandirian yang
tinggi. Lihat saja, masih banyak
perempuan yang tidak mempunyai
penguasaan penuh atas pendapatan
yang diperolehnya. Sebagai contoh,
uang yang diperolah suami istri dari
hasil “noreh karet" pada masyarakat
Kalbar umumnya, seringkali
dipisahkan.
Hasil dari istri terutama untuk
keperluan makan sehari-hari yang
notabene mempertahankan hidup,
sedangkan hasil dari suami dapat
dipergunakan untuk hal lain
tergantung dari keputusan suami
sendiri. Demikian pula pada tingkat
masyarakat dengan strata sosial yang
lebih tinggi, jika suami istri sama-
sama bekerja dan menghasilkan uang,
umumnya kebutuhan sehari-hari yang
sifatnya primer lebih banyak dipenuhi
dari hasil keringat istri, sedangkan
hasil dari suami biasanya untuk
kebutuhan sekunder ke atas.
Sebaliknya, tingkat pendidikan yang
diraih kaum wanita belum semua
mampu membawanya ke tingkat
kemandirian. Minimal sisi
psikologisnya melepaskan diri dari
kaidah sosial stereotip dirinya sebagai
kaum perempuan. Orang sering
mengaitkan dengan kodrat perempuan
sebagai ibu rumah tangga, namun
sering pula kodrat itu dijadikan alat
pembenaran bahwa kaum perempuan
harus di belakang kaum laki-laki
dalam semua aspek kehidupan.
Termasuk dalam struktur
kepemimpinan, tidak semua golongan
dan atau kelompok yang dapat
menerima perempuan sebagai
pemimpinnya.
sumber : www.p2kp.org/wartaarsipdetil.asp?mid=1687&catid=2

Dengan demikian, untuk memuluskan
konsep pemberdayaan wanita secara
holistik, terlebih dulu diperlukan
analisis situasi kesenjangan gender
yang umumnya terjadi akibat
diskriminasi. Selanjutnya, diskriminasi
gender ini dapat terjadi di setiap
tahapan pembangunan, mulai dari
sosialisasi awal, perencanaan,
pelaksanaan, apalagi pemantauannya.
Oleh karena itu, sesuai dengan apa
yang dikatakan ahli studi wanita Sara
Longwe, tentang Kerangka
Pemberdayaan dan Persamaan Wanita
(Women’s Equality and Empowerment
Framework), pemberdayaan wanita ini
harus diterapkan bukan hanya pada
kaum wanita, namun (terutama)
pemahamannya dimengerti dulu oleh
kaum pria. (Tety Hartya, praktisi
pemberdayaan perempuan/Ari Hariadi,
mantan Community Development &
Women In Development NTT-WRDS
CIDA, KMW I P2KP-2 Kalbar; Nina)