Jakarta - Pemerintah mengucurkan dana ke Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam RAPBN 2014 sebesar Rp 845,1 miliar. Dana ini salah satunya dialokasikan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur Lapindo.

"Rp 845,1 miliar. Itu mengurus masyarakat dan pengelolaan lumpur tapi nantinya dikelola oleh pemerintah. Di luar itu, tanggungjawab Lapindo Brantas," ucap Ketua Komisi V DPR RI Laurens Bahang Dama kepada detikFinance di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (5/9/2013).

Ditambahkan Laurens, alokasi dana terhadap BPLS ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun dan diatur dalam undang-undang.

"Nggak karena itu ada di undang-undang, selama 5 tahun badan ini ada," sebutnya.

Adapun dana tersebut juga digunakan sebagai program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis. Selain itu akan dipergunakan untuk penyiapan program anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta penyelesaian peraturan dan hukum.

"Termasuk juga pengembangan kapasitas organisasi, tata laksana, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan dan keamanan. Termasuk juga untuk pengawasan pengelolaan keuangan dan barang," ungkap Laurens

"Termasuk untuk perencanaan operasi luapan lumpur, penanganan luapan lumpur dan mitigasi dan penanganan bencana geologi dan monitoring lingkungan," imbuh Laurens.

Sumber: [URL="http://finance.detik..com/read/2013/09/05/183335/2350621/4/pemerintah-anggarkan-rp-845-miliar-untuk-lumpur-lapindo-di-2014?f9911023"]detik..com[/URL]
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Silahkan raba raba sendiri gan apa yg tersirat dari kabar berita seperti diatas.

Baca juga gan:

Anggaran-lumpur-lapindo-tahun-ini-ternyata-rp-205-triliun

Jakarta - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mendapatkan alokasi anggaran Rp 2,05 triliun di dalam APBN-P 2013 untuk menanggulangi persoalan lumpur Lapindo. Dana tersebut turun dari awalnya Rp 2,25 triliun.

Kepala BPLS Sunarso mengungkapkan, dana tersebut akan digunakan untuk 2 hal, yakni penangangan masalah sosial kemasyarakatan akibat bencana tersebut, dan mitigasi bencana pengaliran lumpur ke Kali Porong untuk tahun ini.

Dari dana Rp 2,05 triliun, sebesar Rp 1,8 triliun untuk menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan. Di antaranya adalah untuk jual beli tanah di 3 desa, 9 RW, dan 56 RT di luar area peta terdampak. Tanah kering dihargai senilai Rp 1 juta/m2, tanah sawah senilai Rp 120 ribu/m2.

"Bansos itu ada uang evakuasi Rp 500.000 per KK diberikan 1 kali. Jatah hidup Rp 300 ribu per orang per bulan, selama 6 bulan. Satu lagi uang kontrak Rp 2,5 juta per tahun," kata Sunarso saat temu wartawan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Sedangkan untuk dana mitigasi bencana tersebut, BPLS menganggarkan sebesar Rp 139,5 miliar.

Beberapa hari ini ramai diperbincangkan BPLS mendapatkan tambahan anggaran dalam APBN-P 2013 sebesar Rp 155 miliar untuk penanggulangan lumpur Sidoardjo. Sunarso tidak membantah hal itu, bahkan menurutnya, anggaran tersebut telah turun di APBN-P 2013 menjadi Rp 139,5 miliar yang digunakan untuk mitigasi bencana.

"Pos anggaran tersebut bukan merupakan alokasi baru dan telah ada setiap tahunnya sejak 2009. Untuk setiap tahunnya alokasi pos tersebut memang bervariasi mulai dengan batasan plafond tertinggi senilai Rp 155 miliar," katanya.

Awalnya, BPLS mendapatkan anggaran Rp 2,256 triliun, kemudian melalui proses APBN-P 2013, anggaran tersebut dipotong sehingga menjadi Rp 2,05 triliun. Penghematan tersebut juga berlaku untuk pos anggaran mitigasi yang semula Rp 155 miliar menurun menjadi Rp 135,9 miliar.

"Berdasarkan hal itu, tidak benar jika melalui APBN-P 2013, BPLS mendapatkan penambahan dana sebanyak Rp 155 miliar," tegasnya.

Lumpur-lapindo-masih-sedot-uang-negara-sampai-2017

Jakarta - Pemerintah masih harus menganggarkan dana APBN hingga tahun 2017 untuk menuntaskan masalah Lumpur Sidoarjo atau Lapindo.

Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sunarso mengungkapkan, BPLS masih harus mengalokasikan anggaran dari APBN hingga tahun 2017 untuk menanggulangi masalah tersebut. Yang mencakup ganti rugi lahan, bangunan, sawah, bantuan sosial, termasuk melakukan mitigasi bencana.

"2017 kita serahkan ke dinas daerah. Sosial kemasyarakatan kita serahkan ke dinas sosial, infrastruktur kita serahkan ke dinas PU," kata Sunarso saat bertemu wartawan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Sunarso yakin pada 2017 nanti tak ada lagi alokasi anggaran dari APBN yang dikeluarkan untuk korban dan dampak dari bencana ini. Seluruh kegiatan yang telah selesai dilakukan, menurutnya akan diserahkan ke dinas di daerah Sidoarjo.

"Saya sedang berkonsultasi dengan pihak tertentu. Karena masalah tanggul kita sudah selesaikan. Masalah sosial Insya Allah tahun ini selesai. Jadi tinggal pengaliran ke Kali Porong," katanya.

Hal senada dikatakan oleh Sekretaris BPLS Her Wiyanto, menurutnya alokasi anggaran BPLS akan terus mengalami penurunan. Tahun depan, alokasi anggaran BPLS untuk menanggulangi lumpur Sidoarjo sebesar Rp 841,5 miliar.

"Trennya akan terus menurun. Tahun ini memang peak-nya (puncaknya). Tahun 2017, BPLS sudah tidak membebani APBN," katanya.

Untuk tahun ini, BPLS mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,05 triliun yang diperuntukkan bagi program mitigasi bencana atau pengaliran lumpur menuju Kali Porong senilai Rp 139,5 miliar, sedangkan sekitar Rp 1,8 triliun akan digunakan untuk masalah sosial kemasyarakatan, diantaranya ganti rugi sejumlah lahan dan bangunan. Tahun depan, anggaran BPLS turun menjadi Rp 841,5 miliar