AdaTerus- Kerusuhan Mesir yang semakin meluas, menjadi sorotan dunia. komunitas internasional pun didesak untuk mengambil langkah cepat guna menghentikan kerusuhan tersebut. Komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB dan Liga Arab, harus bertindak cepat guna menghentikan 'pembantaian' itu," kata Perdana Menteri Turki di kantornya.

Bukan hanya Turki, Iran juga menyebut aksi tersebut sebagai sebuah "pembantaian". "Iran terus mengikuti peristiwa pahit yang terjadi di Mesir dan tidak setuju atas aksi kekerasan yang dilakukan serta mengutuk pembantaian warga sipil dengan segala konsekuensinya," kata pihak kementerian luar negeri dalam pernyataan.

Tetapi Prancis, Jerman dan Italia menahan diri untuk menyalahkan pihak dalam krisis tersebut, mereka sepakat untuk mengajak kedua pihak tetap tenang. "Kekerasan itu perlu dihentikan dan kedua pihak harus diliputi perasaan saling menahan diri," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Prancis.

Menteri Luar Negeri Italia Emma Bonino mengatakan dirinya sangat sedih atas kejadian di Mesir. "Saya minta kepada mereka yang terlibat di Mesir untuk melakukan segala upaya untuk menghentikan kekerasan dan menghindari pertumpahan darah. Pihak angkatan bersenjata harus menahan diri," ktanya.





AdaTerus- Kementerian Kesehatan Mesir mengatakan, 278 orang tewas dalam kerusuhan Rabu setelah polisi menindak loyalis Presiden terguling Mohamed Morsi.Jumlah korban tewas terbesar berada di kamp protes Rabaa al-Adawiya di Kairo, dimana seorang koresponden AFP menghitung 124 mayat.

Namun, juru bicara kementerian kesehatan Mohammed Fathallah mengatakan, hanya 61 orang tewas di tempat protes itu. Fathallah menyatakan, 21 orang tewas di kamp Nahda Square di Kairo, 18 di Helwan sebelah selatan ibu kota Mesir tersebut dan sisanya di provinsi-provinsi lain.

Selain itu, 43 anggota kepolisian juga tewas, kata juru bicara tersebut. Kerusuhan Mesir yang semakin meluas, menjadi sorotan dunia. komunitas internasional pun didesak untuk mengambil langkah cepat guna menghentikan kerusuhan tersebut.





AdaTerus- Mick Deane (61 tahun), seorang juru kamera televisi veteran yang bekerja untuk Sky News tewas tertembak ketika meliput kekerasan mematikan yang berlangsung di Kairo pada hari Rabu, kata stasiun televisi Inggris itu.

Selain Deane, Habiba Ahmad Abdel Aziz, wartawan berusia 26 tahun yang bekerja untuk halaman tambahan Xpress milik Gulf News yang berpusat di Dubai, tewas ketika pasukan pemerintahan bentrok dengan para pendukung Morsi.

Organisasi perlindungan jurnalis yang bermarkas di Amerika Serikat, Committee to Protect Journalists (CPJ), mengecam peristiwa tewasnya para jurnalis akibat bentrok itu dan mendesak pihak berwenang Mesir agar membawa pelaku ke pengadilan.

"Bagi semua pihak diharapkan untuk menahan diri dan memberikan ruang bagi media untuk menjalankan tugas mereka," kata Wakil Direktur CPJ Robert Mahoney.

Lebih dalam ia menyebukan bahwa Pembunuhan terhadap jurnalis (Mick Deane, Habiba), harus dicari pelakunya, "Pihak berwenang harus menyelidiki semua serangan terhadap jurnalis dan membawa mereka yang bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut ke pengadilan."

Hingga saat ini, CPJ mencatat bahwa setidaknya sudah 78 serangan yang dialami oleh para jurnalis sejak Agustus 2012 hingga Morsi digulingka pada 3 Juli, 2013.





AdaTerus- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendesak agar komunitas internasional mengambil langkah untuk menghentikan aksi kekerasan yang terjadi di tengah gejolak politik di Mesir. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Kamis dini hari mengatakan bahwa Indonesia sangat prihatin atas perkembangan terkini di Mesir yang semakin memburuk. "Penggunaaan kekerasan yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa tidak akan menyelesaikan permasalahan," kata Menlu Marty.

Marty mengatakan bahwa internasional perlu terus mendukung upaya rekonsiliasi antara pihak-pihak di Mesir dan mendesak penghentian kekerasan di negara yang terletak di Afrika Utara itu.
Sebelumnya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Amerika Serikat, Inggris, Iran, Qatar dan Turki telah secara tegas mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah guna membubarkan demonstran di dua kamp protes di Kairo itu.

Pertumpahan darah terjadi ketika pasukan keamanan dari tentara dan polisi mulai melancarkan serangan terhadap pendukung presiden terguling Mohamed Moursi di Bundaran Rabiah Adawiyah, Kairo timur, dan Bundaran Al Nahdhah di Kairo Barat.





AdaTerus- Pemerintah Mesir pada Rabu memberlakukan jam malam harian di Kairo dan 13 provinsi lain di Mesir guna menangkal aksi kekerasan yang terus berkecamuk di negara itu sejak penggulingan presiden Mohamed Moursi. Jam malam dimulai pada pukul 7 malam waktu setempat sebelum terbenamnya matahari dan berlaku hingga pukul 6 pagi, kata juru bicara pemerintah dalam pernyataan yang dibacakan di televisi nasional.

Aturan tersebut berlaku di sejumlah provinsi yang meliputi Kairo, Giza, Alexandria, Beni Sueif, Menya, Assiut, Beheira, Sinai Utara, Sinai Selatan dan Suez, tulis pernyataan itu. Pemerintah Mesir kemudian menambahkan tiga provinsi lagi ; Ismailiya, Fayoum dan Qena ke dalam wilayah yang terkena jam malam, sehingga seluruhnya berjumlah 14 provinsi dari 27 provinsi di negara itu.

Aturan itu akan berlaku hingga satu bulan ke depan, kata pemerintah, setelah sebelumnya juga diumumkan status darurat nasional selama satu bulan penuh. Pemerintah menyatakan siapapun yang melanggar jam malam akan dijebloskan ke dalam penjara.





AdaTerus- Ratusan orang yang tergabung dalam beberapa LSM melakukan aksi simpatik di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8). Mereka mendesak pemerintah RI bersikap untuk mengutuk aksi kekejaman militer Mesir.

Dalam aksinya mereka menyerukan agar dihentikannya pembantaian massal terhadap warga Mesir yang tidak berdosa. Disela aksinya mereka juga melakukan shalat ghaib bagi para korban yang telah banyak berjatuhan. Militer Mesir dalam waktu tujuh jam telah membunuh sekitar 2.200 orang lebih.

Seperti diberitakan, militer Mesir bukan hanya membunuh warga Mesir saja, bahkan mereka membakar ratusan korban yang dibantai guna menghilangkan jumlah korban jiwa. Tidak hanya membakar para rakyat Mesir, mereka juga menghancurkan camp-camp para pendemo serta melindas tubuh massa yang mendukung dikembalikannya Moursi menjadi Presiden Mesir.





AdaTerus- Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengusulkan pemerintah Indonesia perlu menggagas rapat luar biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk mengatasi krisis Mesir.

"Pemerintah perlu memanggil anggota OKI untuk melakukan rapat darurat dan membahas apa yang terjadi di Mesir dan mencari solusi yang efektif," katanya, mengomentari "perang saudara" di Mesir, Kamis (15/8). Menurutnya, pemerintah Indonesia harus segera bersikap dan memberi usulan solusi. Pemerintah, lanjutnya, tidak cukup menyampaikan keprihatinannya atas apa yang dilakukan oleh otoritas di Mesir.

"Bila perlu mengutuk keras terhadap mereka yang memegang kendali militer," ujar Hikmahanto. Ia menegaskan, pemerintah perlu mendesak agar Dewan Keamanan PBB bersidang untuk mengeluarkan resolusi yang secara efektif menghentikan terjadinya perang saudara dan pembantaian oleh otoritas terhadap rakyat sipil. Ia menilai, pemerintah juga perlu menyampaikan komitmen untuk menurunkan pasukan yang akan menjaga "status quo" bila disepakati oleh pihak-pihak di Mesir agar suasana kondusif tercipta.

Diungkapkan Hikmahanto, pemerintah Indonesia dan dunia internasional perlu menekan Mesir agar penggunaan kekerasan oleh otoritas terhadap rakyat sipil tidak berlanjut. Konflik antara pendukung mantan Presiden Mesir Mohamad Moursi dengan pendukung pemerintahan baru hasil kudeta militer makin memburuk dan menambah korban jiwa rakyat Mesir lebih banyak, bahkan Wakil Presiden Mesir Elbaradei mengundurkan diri.