MigasReview, Jakarta – Makin sulitnya mencari gas alam membuat harga komoditas ini semakin mahal. Di sisi lain, sebagian pihak menentang ekspor gas karena dinilai tidak berpihak pada industri dalam negeri dan malah cenderung merugikan. Namun, apabila gas tidak diekspor dan semua dijual di dalam negeri, industri hulu gas akan kembang-kempis karena harga di dalam negeri tidak ekonomis dan sangat jauh dari harga jual ekspor. Untuk itu, diperlukan sebuah siasat untuk mengakalinya agar semua pihak sama-sama diuntungkan.

———

Beberapa waktu lalu, Dewan Energi Nasional (DEN) meminta pemerintah mengurangi ekspor gas dan batubara agar bisa digunakan sebagai modal dasar dalam menggerakkan pembangunan nasional. Menurut anggota DEN Herman Darnel Ibrahim, kebijakan ekspor gas dan batubara secara masif akan mengancam ketahanan energi nasional. Oleh sebab itu, pengurangan ekspor harus dilakukan namun bertahap agar Indonesia tidak terkena tuntutan dari negara tujuan

Sementara itu, Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Qoyum Tjandranegara mengatakan, kebijakan ekspor gas telah merugikan negara.

“Soal ekspor energi, yang paling krusial adalah ekspor gas. Selalu dikatakan bahwa ekspor gas itu menguntungkan padahal tidak. Ekspor gas merugikan negara karena kita sebetulnya kehilangan devisa,” kata Qoyum.

Menurut Qoyum, Indonesia mengekspor gas dengan harga setara bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 4.500 per liter, namun di sisi lain mengimpor BBM seharga Rp 9.000 per liter.

Dia mengatakan bahwa Indonesia mengekspor gas sekira 650.000 barel per hari. Menurut hitung-hitungan Qoyum, akibat ekspor gas, Indonesia kehilangan devisa selama 2010 sebesar Rp 178 triliun, 2011 sebesar Rp 190 triliun dan 2012 sebesar Rp200 triliun.

Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini saat berbuka puasa bersama wartawan, Selasa (23/7), harga gas Tangguh yang dijual ke Fujian, China sudah terkontrak sebesar US$ 3.

“Akhirnya orang meributkan kita yang terlalu murah menjual gas. Padahal itu adalah perjanjian lama yang tidak bisa serta-merta bisa diubah ke harga yang lebih tinggi meskipun ada klausul bahwa perubahan bisa dinegosiasikan setiap 4 tahun,” kata dia.

Rudi menambahkan, Indonesia pernah sekali merevisi harga dan saat sedang dilakukan renegosiasi untuk revisi kedua oleh Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas Widyawan Prawiraatmaja.

Formula Siasati Harga

Rudi juga mengatakan, sebenarnya tidak masalah jika Indonesia berhenti mengekspor gas. Namun tentu saja ada hitung-hitungan yang harus dipikirkan.

Dia menuturkan, sejak dioperasikannya Lapangan Arun dan Bontang pada 1975, produksi naik terus. Namun, saat ini sudah sulit untuk mencari gas di darat. Satu-satunya jalan adalah mengeksplorasi laut, terutama laut dalam.

“Biayanya untuk mencari gas di laut dalam itu jauh lebih mahal, jauh lebih sulit dan risiko kegagalannya lebih besar. Jadi sekarang tidak mungkin lagi kita ketemu harga gas yang murah,” kata Rudi.

Saat ini harga internasional mencapai kurang lebih US$ 15. Namun ketika gas dijual di dalam negeri, harganya hanya sebesar dijual US$ 5. Artinya, ada subsidi sebesar US$ 10 namun negara tidak mengeluarkan dana subsidi.

“Caranya bagaimana? Industri hulu yang langsung menjual US$ 5. Subsidi terjadi, tapi tidak secara langsung,” kata Rudi.

Ketika gas dijual di harga US$ 5, apakah industri hulu tidak rugi?

Menurut Rudi, lapangan gas satu dengan lapangan lain memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang bisa hidup (ekonomis) dengan harga jual US$ 5 namun ada yang baru hidup dengan harga US$ 10. Untuk lapangan-lapangan yang harga ekonomisnya mahal, seperti di laut dengan harga ekonomi misalnya US$ 10, apakah mungkin gas dijual di dalam negeri dengan harga sebesar US$ 5?

“Bisa. Caranya, gas dijual ke dalam negeri dengan harga itu, tapi hanya 30 persen. Sisanya dijual ke luar negeri dengan harga rata-rata US$ 15. Nanti jatuhnya rata-rata adalah US$ 10,” terang Rudi.

Bagaimana kalau domestik minta tambah jatah jadi 40 persen? Inipun masih bisa dilakukan namun harga domestik dinaikkan menjadi US$ 7, sementara yang 60 persen dijual ke luar negeri seharga US$15.

“Jatuhnya rata-rata US$ 10 lagi,” kata Rudi.

Kalau misalnya domestik minta alokasi gas sebesar 50 persen, harga harus dinaikkan menjadi US$ 9, sementara harga jual ekspor untuk sisa 50 persennya di luar negeri sebesar US$ 15, sehingga rata-rata harga tetap sebesar US$ 10.

“Kalau tidak boleh diekspor, maka domestik harus berani membeli dengan harga US$ 10. Jadi di sini, intinya adalah menentukan berapa volume untuk domestik dan ekspor,” terang Rudi.

Bantah Naikkan Harga

Rudi juga membantah pemberitaan yang mengatakan bahwa pihaknya berniat menaikkan harga gas sebesar 40 persen.

“Tidak ada kenaikan harga gas yang ditetapkan sama sekali. Tetapi, logikanya kalau kita pada 20 tahun mendatang memiliki cadangan gas yang bertambah, harga gas domestik harus naik mendekati keekonomian,” kata dia.

Saat ini, kata dia, sejumlah lapangan hanya bisa ‘hidup’ dengan harga gas US$ 8-10.

“Sekarang, gas dari Husky harganya US$ 7,6, yang semuanya dijual di dalam negeri. Gas dari Tiung Biru seharga US$ 8, juga dijual semua ke dalam negeri semua. Begitu pula gas dari PHE ONWJ yang seharga US$ 5,6-6, semuanya tidak ada yang untuk diekspor. Kalau kita tidak mau gas diekspor, domestik harus beli pada harga mendekati keekonomian, yang saat ini masih jauh di bawah ekspor. Suka tidak suka, tidak mungkin harga gas turun,” kata dia. (cundoko aprilianto)

Sumber : MigasReview.com