DPRD DKI Jakarta nampaknya serius mengawasi program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebab, lembaga legislatif tersebut akan membuat Panitia Khusus (Pansus) mengenai monorail.

Alasan pembentukan Pansus agar proyek monorail tidak menggunakan APBD. Karena, di negara lain seperti Kuala Lumpur dan Sidney (Australia) monorail akhirnya diambil alih pemerintah.

"Jangan sampai monorail menggunakan dana APBD. Karena negara besar lainya mengangkat bendera putih maka diambil alih oleh pemerintah," ujar Wakil Ketua DPRD Triwisaksana (Sani) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/7).

Pansus Monorail tersebut akan menyoroti tiga hal utama, yakni legalitas, pembiayaan dan operasional. Sani menjelaskan dari segi legal harus dibahas karena jalur monorail belum semuanya tertuang dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2013-2030.

"Sebab yang dicantumkan itu hanya greenline dan blueline. Saya dengar ada jalur lain yang pengerjaan BUMN tapi kok belum dimasukan," ucap Sani.

Politisi PKS ini mengatakan aspek pembiayaan perlu diketahui apakah akan ada subsidi dari APBD jika pengerjaan proyek tersebut gagal dilakukan oleh pihak swasta. Karena, proyek tersebut sama sekali tidak tender dan tidak meminta persetujuan DPRD.

Ketiga aspek operasional, dalam hal ini terkait oleh penggunaan produk dari China untuk kereta monorail. Padahal, negara sedang krisis dan seharusnya menggunakan produk dalam negeri.

"kenapa pilih dari China, negara lagi krisis begini, bagusnya menggunakan produk dalam negeri supaya ada income masuk, pajak masuk, membuka lapangan pekerjaan. Adhi karya saja pakai produk dalam negeri," jelasnya.

Ia juga mengungkap dua kali mengundang pihak Jakarta Monorail sebagai pemegang proyek, tetapi selalu tidak dipenuhi. Padahal pemanggilan tersebut untuk meminta penjelasan mengenai 3 aspek tersebut.

"Pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi mengundang jakarta monorail enggak datang. Komisi B manggil juga enggak datang. Enggak tahu alasannya apa," jelasnya.

Mengenai darimana asal pembiayaan pengerjaan proyek merupakan sepenuhnya hak PT. Jakarta Monorail. Sebab, DPRD hanya meminta tidak melanggar aturan yang ada.

"Bisa saja asal jangan pakai APBD,"tandasnya.

Sumber