Demokrat Minta Publik Beri Sanksi Sosial pada PKS
KAMIS, 04 JULI 2013 | 12:33 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat meminta masyarakat memberi hukuman kepada Partai Keadilan Sejahtera. Partai Demokrat menilai PKS sudah melanggar kesepakatan dan etika dalam berkoalisi.

"Saya tidak pernah merasakan keberadaan PKS di koalisi di parlemen," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di kompleks parlemen, Senayan, Kamis, 4 Juli 2013.


Menurut Nurhayati, PKS selalu berkilah hanya berkoalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal, kata dia, berkoalisi berarti membuat komitmen dalam berpolitik. Komitmen ini, menurut dia, berada pada tataran etika yang nilainya lebih tinggi ketimbang undang-undang. "Kalau sudah melanggar, ada yang namanya sanksi sosial," kata dia.

Dia menjelaskan, ketika masyarakat terganggu dengan tingkah laku kelompok tertentu, masyarakat harus memberi sanksi. Masyarakat, ujar dia, harus cerdas memberi sanksi kepada partai yang melanggar kesepakatan politik. Menurut dia, Presiden SBY terlalu sibuk jika hanya mengurusi koalisi dengan PKS. "Presiden urusannya banyak," katanya.


PKS beberapa kali tak sejalan dengan kebijakan partai koalisi. Terakhir, partai ini menolak kenaikan bahan bakar minyak yang diusung pemerintah dengan dukungan partai koalisi.

WAYAN AGUS PURNOMO

Sumber Berita

Beginilah jika partai korup mengomentari koalisinya yang (juga) korup...