Sikapi Kenaikan BBM & Program BLSM, Internal PKS Benar-benar Terbelah

Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidinya dan menggantinya dengan penyaluran BLSM disikapi berbeda oleh PKS. Sebagai anggota koalisi, suara PKS benar-benar terbelah menyikapi rencana kebijakan pemerintah tersebut.

Menurut seorang sumber di lingkungan elite PKS kepada detikcom, Jumat (14/6/2013), sebenarnya upaya penyatuan sikap antara dua pihak yang saling berselisih pendapat di internal PKS telah dilakukan dalam rapat Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) pada Rabu (12/6) lalu di Lembang, Jawa Barat. Bahkan rapat itu berlangsung seru hingga pukul 02.00 WIB, Kamis (13/6) dini hari.

Poin utama yang dibahas dalam rapat itu adalah pencopotan spanduk dan penghentian aksi unjuk rasa karena menimbulkan komplikasi di masyarakat.

"Sebagai partai politik besar, nomor empat secara nasional berdasarkan hasil pemilu 2009, PKS harus menempuh cara elegan, bukan aksi jalanan," ujar sumber tersebut.

Anggota DPTP yang hadir lengkap yakni Ketua Majelis Syura Hilmi Aminuddin, Ketua MPP Untung Wahono, Ketua DSP Surahman Hidayat, Presiden Anis Matta, Sekjen Taufik Ridha dan Bendahara Umum Mahfuzi Abdurrahman. Rapat itu diperluas dengan kehadiran tiga kader PKS yang menjadi Menteri dalam KIB II.

Karena pentingnya agenda rapat yang menentukan masa depan PKS dalam koalisi pemerintahan, maka menteri asal PKS minta izin kepada Presiden SBY untuk tidak hadir dalam acara di Jakarta.

Dia mengatakan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nurwahid dan anggota yang terkait APBN juga diundang untuk diminta masukan dalam rapat itu. Mereka melaporkan sikap penolakan atas rencana kenaikan BBM sudah disosialisasikan secara massif, sehingga sulit ditarik. Meskipun mengakui hak pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM.

"Sebenarnya kalau pemerintah menetapkan kenaikan BBM jauh hari dan tidak menunggu pembahasan APBN-P di DPR, tak masalah. Yang memicu cuma soal waktu keputusan yang tidak tepat karena berdekatan dengan bulan Ramadhan dan tahun ajaran baru," jelas sumber tersebut.

"Fraksi PKS tidak boleh menolak BLSM, Raskin, pembangunan infrastruktur pedesaan dan perluasan PKH yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat," demikian salah satu kesimpulan rapat yang dituturkan sumber tersebut.

Dengan disepakatinya postur APBN-P dan rencana kompensasi pengurangan subsidi BBM di Badan Anggaran, nyaris tak ada lagi hal krusial. PKS telah menyuarakan aspirasi rakyat dengan lantang, namun harus mengikuti proses penganggaran di parlemen.

Dia juga menjelaskan rapat DPTP tersebut menghasilkan dua keputusan, yakni dilakukannya pendinginan suasana dengan menurunkan spanduk penolakan sejak putusan tersebut dikeluarkan, dan tidak ada lagi turun ke jalan dengan nama dan atribut PKS serta tidak ada pengerahan kader atas nama struktur untuk menolak kenaikan BBM.

Namun demikian, terkait isu koalisi, sumber tersebut mengatakan PKS akan tetap mempertahankan sikap kritis rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Di sisi lain DPP PKS melalui fraksinya mengelola proses-proses pengambilan keputusan RAPBNP 2013 di DPR dengan menghindari benturan dengan kepentingan rakyat. Sementara masalah keberadaan menteri di kabinet diserahkan kepada hak prerogatif presiden.

"Ini ujian PKS berorganisasi dan berdemokrasi," pungkasnya.

PKS Tolak Harga BBM Naik Tapi Setuju BLSM

inilah..com, Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hampir merampungkan pembangunan APBN-P 2013 setelah sejumlah masalah krusial berhasil disepakati kedua pihak.

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR mencapai kesepakatan alokasi anggaran untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang menjadi bagian penting paket kompensasi dan perlindungan sosial untuk menolong kelompok masyarakat kurang mampu yang paling rentan terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Alokasi anggaran BLSM sebesar Rp 9,3 triliun atau lebih hemat Rp 2,3 triliun dari anggaran sebelumnya yang dipatok Rp 11,625 triliun. Sementara, anggaran tambahan untuk raskin tetap Rp 4,3 triliun, bantuan siswa miskin (BSM) sebesar Rp 7,5 triliun, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 0,7 triliun

“Penghematan ini dimungkinkan karena penyaluran BLSM sebesar Rp 150.000 perbulan yang semula lima bulan dipotong menjadi empat bulan,” kata Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6).

Mengenai dana penghematan anggaran BLSM sebesar Rp 2,3 triliun, menurut Ahmadi, akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan sebesar Rp 1,2 triliun.

Selain dialihkan untuk perbaikan infrastruktur pedesaan, dana hasil penghematan ini juga dialihkan untuk memenuhi permohonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang selama ini belum terealisasi. Namun untuk KPU, akan dibicarakan lebih lanjut dengan melibatkan Komisi II DPR.

Perubahan anggaran BLSM itu sudah disetujui semua fraksi di DPR, termasuk Fraksi PKS yang menolak harga BBM bersubsidi naik. Hanya saja, Fraksi PDIP menginginkan penyaluran BLSM hanya untuk tiga bulan.

Sementara tiga fraksi, yaitu FPKB, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Hanura tidak hadir dalam pembahan anggaran BLSM itu. "(PKS) Sudah sepakat dengan pemerintah. (Gerindra) Tadi tidak ada. Kita sepakat kalau enggak hadir berarti setuju," ujar Ahmadi Noor Supit.

Dengan keputusan Banggar DPR tersebut maka kebijakan anggaran untuk BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi, saat ini tinggal menunggu hasil putusan Rapat Paripurna DPR yang sedianya akan digelar pada Senin (17/6) mendatang.

Tifatul: PKS Dukung Kenaikan BBM

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan partainya mendukung penuh kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Keputusan rapat DPP PKS dua hari lalu bahwa Fraksi PKS maupun DPP tidak boleh menolak sesuatu yang untuk kepentingan masyarakat seperti program BLSM, beras miskin, dan lainnya," kata Tifatul di sela-sela acara Forum Pemimpin Redaksi di Nusa Dua, Bali, Jumat.

Ia mengatakan pihaknya tidak pernah berbeda sikap dengan presiden. Dan di setiap negara manapun antara menteri dan presiden tidak pernah beda sikap. Tifatul juga meyakini jika posisi PKS dari rapat terakhir tetap tidak berubah dan tetap dalam koalisi.

Ia optimistis PKS mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM.
"Dari rapat terakhir tetap tidak berubah. Tetap dalam koalisi, namun soal kementerian adalah hak prerogratif presiden. Tidak ada utusan dari istana yang 'nyuruh' PKS keluar dari Setgab, dan kita serahkan sepenuhnya kapada presiden," katanya.

Yang jelas, kata dia, partainya mendukung sepenuhnya kebijakan kenaikan harga BBM.
"Kami masih solid dalam koalisi dengan pemerintah," kata Tifatul menegaskan.

Pengamat: PKS Kurang Etis dalam Komunikasi Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Prof Asep Saeful Muhtadi, menilai PKS kurang etis dalam menjalankan komunikasi politik terkait dengan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi yang bertentangan dengan keputusan koalisi.

"Ada ukuran perilaku politik etis atau tidak, yaitu berkaitan dengan konsistensi dan rasionalitas dari kebijakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu," kata Asep Saeful Muhtadi di Jakarta, Jumat.

Asep menjelaskan bahwa PKS menolak kenaikan BBM hanya sebagai pencitraan partai tersebut untuk meningkatkan elektabilitas.

Keputusan PKS itu, menurut dia, tidak rasional karena apabila keputusan itu divoting, suara PKS akan kalah meskipun bergabung dengan partai oposisi.

"Kalau hitungan jumlah kursi di parlemen meskipun PKS menolak bukan berarti gabung dengan oposisi, tetap suara mereka tidak menang. Karena itu keputusan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak rasional," ujarnya.

Fraksi PKS DPR RI dan DPP PKS menegaskan menolak penaikan harga BBM karena menyengsarakan rakyat dan tidak berdasar sebab ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah dengan baik.

Salah satunya Pemerintah dinilai tidak bisa menghentikan adanya penyelundupan BBM bersubsidi, dan gagal membuat transportasi massal.

Namun, kader PKS di pemerintahan bersikap terus mendukung kenaikan harga BBM dengan terus menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat.

Dalam rapat Sekretariat Gabungan Koalisi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di rumah dinas Wakil Presiden Boedino pada hari Selasa (4/6), PKS tidak hadir.

Taufik Ridho mengklarifikasi bahwa awalnya tidak ada undangan untuk Presiden PKS, tetapi partai itu mengutus fraksi untuk hadir.

"Namun, pada pukul 18.00 WIB, fraksi kami dihubungi protokol Wakil Presiden bahwa pertemuan tidak jadi mengundang Ketua Fraksi PKS tetapi presiden partai," kata Sekjen PKS Taufik Ridho di Jakarta, Kamis (13/6).

Dia mengatakan bahwa pada pertemuan Setgab Selasa (11/6) partainya tidak diundang untuk hadir.

Dalam Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPTP PKS) pada hari Rabu (12/6) menghasilkan keputusan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Rapat itu dihadiri para petinggi partai, antara lain, Majelis Syuro PKS, Presiden PKS, Sekjen partai, Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Syariah Pusat, dan Bendahara DPP PKS. Selain itu, menteri PKS di pemerintahan dan Fraksi PKS di DPR RI diinformasikan hadir dalam rapat tersebut.

Balik Dukung Kenaikan Harga BBM, Publik Semakin Tidak Percaya ke PKS
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera(PKS) akan menerima hukuman dari publik apabila berbalik sikap mendukung pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak(BBM). Rasa percaya publik akan luntur jika PKS justru berubah sikap.

"Jika PKS pada akhirnya nanti ikut menyetuji kenaikan BBM maka ketidakpercayaan publik terhadap PKS semakin kuat," kata Pakar Komunikasi Politik Heri Budianto, kepada Tribunnews, Jumat(14/6/2013).

Heri menjelaskan jika pada akhirnya PKS mendukung pemerintah, maka kepentingan pragmatisme politik akan sangat terlihat, dimana kekuasaan menjadi ukuran.

"Menurut saya patut dipertanyakan jika pada akhirnya jika PKS menyetujui kenaikan BBM, karena menyelamatkan 3 menteri di kabinet. Nah jika ini terjadi, asumsi publik bahwa partai-partai politik menjadikan posisi-posisi strategis di pemerintahan sebagai sapi perahan semakin menguat," kata Heri.

Sebelumnya, Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan partainya mendukung penuh kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Di Banggar DPR, PKS Setuju Kenaikan Harga BBM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Banggar menerima kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dan paket program kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara (BLSM).

Menurutnya, sikap PKS yang mendukung kebijakan pemerintah, terlihat mulai dari tahapan pembahasan dalam rapat kerja, sampai pada rapat panja pusat.

"Semua fraksi termasuk PKS setuju empat bulan diberikan BLSM. Artinya, pembahasan di banggar berjalan mulus. PKS memang memberikan catatan-catatan, tapi sepakat bahwa semua acuan yang dipakai adalah yang disampaikan oleh pemerintah," ungkap Ahmadi di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Terkait penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM, menurut Ahmadi, sikap itu tidak terlihat di forum Banggar.

Karena, menurut politisi Partai Golkar, DPR tidak dalam kapasitas menolak atau menerima kenaikan harga BBM, karena itu merupakan domain pemerintah.

Dalam forum Banggar yang membahas APBN-Perubahan 2013, tidak ada istilah menolak atau menerima BBM.

"Hanya RAPBN-P yang dibahas, yang skenarionya berdasarkan kenaikan BBM yang oleh pemerintah direncanakan Rp 2.000 untuk premium, dan Rp 1.000 untuk solar," jelasnya.

"Indikator ekonominya disepakati dalam RAPBNP, berarti sepakat dengan kenaikan harga BBM," imbuh Ahmadi.

Sebelumnya diberitakan, PKS menegaskan tetap menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Karena, kenaikan harga BBM akan memberatkan masyarakat. Namun, PKS mendukung program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). (*)

Mentan Sudah Pasang Iklan Dukung Kenaikan Harga BBM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian Suswono yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tetap mendukung kenaikan harga BBM. Meskipun, sikap PKS menolak kenaikan harga BBM.

"Ya, ini kan sudah kami sosialisasikan, maka kami pun sudah memasang iklan segala. Bahwa memang kenaikan itu sesuatu yang sudah pada tempatnya," kata Suswono di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Suswono mengakui adanya perbedaan sikap dengan DPP PKS mengenai rencana tersebut.

"Kalau DPP kan sudah urusan dan wilayahnya DPR. Jadi, silakan saja dibahas," ujarnya.

Namun, Suswono membantah adanya perpecahan dengan pengurus PKS. Ia mengatakan, posisi menteri adalah pembantu presiden, sehingga diharuskan loyal kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mengenai informasi dirinya akan di-reshuffle terkait kasus dugaan suap impor daging sapi, Suswono menyatakan siap diberhentikan dari jabatannya.

"Sejak awal saya katakan, sejak jadi menteri, harus siap setiap saat di-reshuffle. Karena, itu hak prerogatif presiden. Jadi, ada atau tidak ada kasus, itu hak prerogatif presiden, dan itu harus kami hormati," tuturnya. (*)