Presiden SBY mulai melancarkan lobi politik untuk mengegolkan rencana kenaikan harga bensin bersubisidi. Ada apa di balik kenaikan harga (yang dalam bahasa pemerintah disebut sebagai “pengurangan subsidi”) ini?

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa memberi bocoran, harga bensin bersubsidi akan dinaikkan dari Rp4500 per liter menjadi Rp6000. Menurut Firmanzah, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, dengan menaikkan harga bensin, pemerintah dapat menghemat anggaran subsidi hingga Rp100 triliun lebih. Untuk apa kelebihan dana yang didapat dari pengurangan subsidi? Belum jelas.

Tapi yang pasti, ada tambahan kucuran dana tunai kepada masyarakat tergolong miskin. Karena ini proyek bagi-bagi duit, banyak yang memandang pengurangan subsidi adalah trik politik pemerintah menjelang akhir masa tugas.

Pemerintah memberi dua alasan menaikkan harga bensin bersubsidi. Pertama, subsidi makin memberatkan anggaran belanja negara.

Mari kita kupas alasan yang pertama ini. Ketika anggaran terasa makin berat, maka cara mengatasinya sebenarnya ada dua. Menekan pengeluaran (misalnya, dengan mengurangi subsidi), dan menggenjot pendapatan (misalnya pajak). Tetapi pemerintah lebih suka menekan pengeluaran daripada menggenjot pendapatan.

Pertumbuhan pajak sebagai pendapatan negara, misalnya, tidak sejalan dengan laju pengeluaran. Di lain pihak, daya serap anggaran yang sudah dialokasikan pun tidak maksimal. Dari catatan Depertemen Keuangan, anggaran 2012 yang terserap hanya 87,5 persen. Berarti ada kelebihan alokasi anggaran.

Selain pajak, apa lagi yang dapat dijadikan sumber pendapatan negara? Ya, minyak bumi.

Saat ini, kemampuan produksi minyak mentah Indonesia terus menurun. Di saat yang bersamaan, impor terus naik. Lalu pemerintah pun berteriak beban anggaran makin berat. Padahal itu terjadi karena laju kenaikan pendapatan yang tak mengimbangi kenaikan pengeluaran. Besar hasrat daripada kemampuan.

Alasan kedua untuk menaikkan harga bensin: subsidi bensin tidak tepat sasaran. Menyubsidi bensin berarti menyubsidi orang kaya — yang mampu membeli mobil baik tunai maupun kredit.

Alasan ini bisa jadi benar (karena pemilik mobil pribadi pasti memiliki alokasi dana lebih daripada mereka yang tidak punya mobil). Namun yang perlu diingat juga, bukankah subsidi sudah dianggarkan sejak awal? Jika di tengah jalan ada yang tidak cocok dengan pembukuan pemerintah, mungkin lebih arif dicek ulang: masalahnya di pengeluaran atau pendapatan.

Selain itu, ada yang layak dipertanyakan kepada pemerintah. Bagaimana dengan subsidi listrik untuk para pengusaha? Bahkan industri kakap pun menikmati subsidi listrik, dari total subsidi yang nilainya triliunan rupiah.

Jangan heran jika para pengusaha lebih suka bila subsidi bensin yang dikurangi, bukan subsidi listrik. Bila harga listrik dinaikkan, para pengusaha selalu mengancam menaikkan harga-harga barang. Kalau sudah begini, pemerintah pun ciut. Pemerintah pun berpikir ulang mengurangi subsidi bagi para pengeruk keuntungan yang biasanya, sekaligus penyokong kegiatan politik itu.

Belum lagi soal subsidi dadakan. Misalnya seperti subsidi untuk Bank Century yang nilainya mencapai Rp 6,7 triliun. Pemerintah cukup digertak dengan ancaman efek domino kalau usaha konglomerat itu ditutup. Sim salabim, dengan sigap walaupun harus menerbitkan aturan kontroversial, dana subsidi pun mengucur lancar.

Nah, untuk urusan rakyat yang tak kuasa menggertak, pemerintah begitu bersemangat mengurangi subsidi bensin. Selain alasannya rada dibuat-buat oleh pemerintah, yang menarik adalah munculnya dua proyek baru dari program “BBM Menjelang Pemilu” ini. Apa saja?

Setidaknya ada dua yang sudah kelihatan. Pertama, proyek bantuan langsung tunai. Program ini sejatinya sudah masuk dalam anggaran. Namun, tentu saja perlu ada alasan kalau jumlahnya ingin dinaikkan. Jadilah pengurangan subsidi bensin itu.

Kedua, proyek sistem pemantauan dan pengendalian bensin bersubsidi. PT Inti, sebagai pemenang tender, akan memasang alat pemantau berteknologi RFID, guna memastikan bensin bersubsidi tidak mengucur ke mobil yang salah. Proyek ini akan dimulai bulan Juli.

Pertamina akan membayar “ongkos pemantauan” kepada PT Inti sebesar Rp18 per liter bensin yang mengalir. Bayangkan jumlah yang harus dibayar bila ada puluhan miliar liter bensin per tahun!

PT Inti membeli RFID dari sebuah pabrik di Cina, dan mendatangkan 100 juta unit untuk dipasang di pom bensin dan kendaraan. Jadi seperti pedagang, cari untung dari selisih beli di Cina dan jual jasa ke Pertamina.

Itulah dua proyek yang baru terlihat muncul setelah adanya kenaikan harga bensin bersubsidi. Rasanya tak jauh berbeda dengan KTP elektronik. Setelah keluar surat edaran larangan fotokopi terhadap kartu identitas itu, terbitlah proyek baru: pengadaan alat pembaca kartu alias card reader.

Entahlah, setelah ini bakal muncul proyek apa lagi ketika Pemilu 2014 makin dekat.