Dalam sambutan pembukaan kegiatan Dialog Publik Safeguards REDD+ Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh Yayasan Merah Putih pada Tanggal 28 Mei 2013, Gubernur Sulawesi Tengah menyatakan bahwa dalam konteks untuk memastikan landasan dan pemulihan hak-hak masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Peratuan Gubernur nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan FPIC pada REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah, yang dikategorikan sebagai social safeguard.

Lebih lanjut dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur menyatakan bahwa Pedoman FPIC disusun oleh Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah yang beranggotakan para pihak, meliputi: unsur pemerintah, NGO, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat adat. Dalam upaya penyiapan Pelaksanaan FPIC, Pokja REDD+ Sulteng telah melaksanakan Rintisan Pelaksanaan FPIC di tiga desa, meliputi: Desa Lembah Mukti (di sekitar KPH Dampelas Tinombo) serta Desa Pakuli dan Simoro (di sekitar Taman Nasional Lore Lindu).

Gubernur juga menyatakan bahwa rintisan pelaksanaan FPIC pada tiga desa di atas memberi pembelajaran bahwa peningkatan kapasitas amat penting. Sebab, walaupun untuk sebagian kalangan FPIC bukan merupakan konsep baru, namun dalam implementasinya penjelasan tentang FPIC kepada masyarakat dan para pihak dengan latar belakang berbeda-beda bukan pekerjaan yang mudah. Hal yang juga penting adalah bahwa dalam proses FPIC, dimungkinkan bentuk-bentuk persetujuan: penuh; sebagian; bersyarat; sementara; atau opsi lain yang disepakati bersama. Kemudian, FPIC menjadi awal dari proses konsultasi dan komunikasi yang dilakukan berkesinambungan dan berkala. Maka, harus disepakati mekanisme komunikasi dan penyampaian keberatan.

Lebih lengkap silahkan klik [URL="http://noerdblog.wordpress.com/2013/05/29/rintisan-fpic-redd-sulawesi-tengah/"]