Indonesia mencatat sejarah penting. Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, lengser dari jabatannya dan kemudian digantikan wakilnya, BJ Habibie.

Di usia 77 tahun, 1998 Soeharto kembali dilantik sebagai presiden untuk ketujuh kalinya pada 11 Maret 1998 bersama wakilnya BJ Habibie.

Namun, krisis moneter 1997 hingga 1998 rupanya menghantam dan merontokkan perekonomian Indonesia. Krisis ini memicu aksi demonstrasi besar-besaran yang digerakkan para mahasiswa, termasuk Jakarta.

Tak sedikit, demo tersebut berujung ricuh. Bahkan, pada demo di Trisakti pada 12 Mei 2013, empat mahasiswa kemudian tewas tertembus peluru tajam aparat.

Tewasnya empat mahasiswa itu kemudian memicu aksi demontrasi besar mahasiswa dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Trisakti keesokan harinya sebagai bentuk belasungkawa. Aksi ini pun berujung ricuh.

Sejak 13 hingga 15 Mei 1998, Jakarta dan beberapa kota besar lainnya mencekam. Warga kemudian menjarah dan membakar toko serta pusat perbelanjaan yang disebut milik keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan besar terjadi di Jakarta, Bandung, dan Surakarta. Tak sedikit warga terbakar hidup-hidup saat menjarah toko.

Warga keturunan yang pun berlomba-lomba meninggalkan Indonesia karena takut mengalami kekerasan.

Untuk menyelesaikan berbagai masalah, Soeharto sempat berencana membentuk kabinet baru dan Komite Reformasi. Seperti dikutip dari buku '34 Wartawan Istana Bicara Tentang Pak Harto,' rencana itu ditentang oleh 14 menteri di Kabinet Indonesia VII saat itu.

Dalam surat mereka tertanggal 20 Mei 2013, ke-14 menteri tersebut menilai pembentukan kabinet baru tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi Indonesia saat itu, khususnya masalah ekonomi.

"Kami berkesimpulan bahwa situasi ekonomi kita tidak akan mampu bertahan lebih dari satu minggu apabila tidak diambil langkah-langkah politik yang cepat dan tepat sesuai aspirasi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususnya mengenai reformasi di segala bidang..."

Ke-14 menteri itu adalah Akbar Tandjung, AM Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Justika S Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahadi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L Sambuaga, dan Tanri Abeng.

Pada 20 Mei 1998, aksi besar-besaran mahasiswa menggeruduk Gedung DPR MPR Jakarta. Merek mendesak agar Soeharto mundur.

Tuntutan mereka dikabulkan Soeharto keesokan harinya, 21 Mei 1998. Kamis, pukul 09.05 Soeharto mengumumkan mundur dari kursi Presiden di Istana Merdeka. Berikut isi pidato terakhir Presiden ke-2 RI itu:

“Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional.

Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.

Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.
Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998.

Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden RI, Prof. Dr. BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945.

Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan kepada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara wakil presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung RI.

http://politik.news.viva.co.id/news/read/414507-15-tahun-lalu--soeharto-lengser-keprabon