JAKARTA, KOMPAS.com — Basuki Tjahaja
Purnama masih terheran-heran dengan Komnas HAM yang sibuk membela warga Muara Baru yang tinggal di bantaran Waduk Pluit. Padahal, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, warga di sana menduduki tanah pemerintah.
Menurut Basuki, Komnas HAM salah sasaran dengan membela warga di Waduk Pluit. Mereka yang sudah
lama tinggal di bantaran Waduk Pluit dibiarkan oleh pemerintah sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena warga di Waduk Pluit lebih galak dibanding pemerintah sebagai pemiliki lahan.
Basuki mengisahkan, saat dia berada di lapangan futsal Cometa Pluit pada Januari lalu, dia sempat dipukul oleh salah satu warga karena ingin melakukan normalisasi waduk. Namun, ketika dia bertanya siapa yang melakukan hal tersebut, tidak ada seorang pun yang mengaku. "Masa saya harus minta saudara saya buat beli 10
softgun. Jadi, ini orang mau ngomong apa? Mau bantai-membantai?" kata Basuki dengan nada tinggi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (17/5/2013). Untuk itu, lagi-lagi Basuki mempertanyakan Komnas HAM, apa sebenarnya yang mereka bela dalam kasus ini. Basuki menambahkan, saat Kepala Dinas
Perumahan datang ke Rusun Muara Baru Waduk Pluit pun mereka mengancam dengan menunjukkan senjata tajam. Belum lagi petugas Pemprov ada yang diancam akan dibakar hidup-hidup. Ancaman-ancaman semacam itu, kata dia, sebenarnya juga melanggar
HAM dan intimidasi kepada petugas Pemprov. Jika warga di Waduk Pluit datang ke rumahnya dan menyerbu dia dan Basuki tewas terbunuh, kemungkinan mereka hanya akan mengatakan turut berduka cita saja. Namun, jika Basuki melakukan hal sebaliknya, itu bisa disebut sebagai
pelanggaran HAM. Untuk itu, Basuki meminta supaya Komnas HAM
mengurus hal yang lebih penting dibanding pengusaha Waduk Pluit. Menurutnya, orang-orang yang melarang orang lain pindah merupakan orang yang benar-benar melanggar HAM. "Dulu itu kan orang yang sekarang sudah pada pindah sempat diancam sama orang yang enggak mau pindah," kata Basuki. Mengenai kepemilikan KTP, Basuki mengatakan, hal itu sudah menjadi aturan bagi pemerintah untuk
tidak menghilangkan hak warga dengan
mendapatkan identitas.

Komnas HAM tindak tanduknya selalu bukan pada yg tepat orang itu tanah pemerintah..
Ane bayangin kalo ane punya dan tanah ane ditempatain orang padahal ane butuh buat usaha karena kebutuhan ekonomi, tapi orang yg tinggal ilegal ditanah ane melawan dan merasa memiliki tanah ane bahkan minta dibayar buat pindah..