Jakarta - Petang tadi (13/05) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membeberkan hasil investigasi mengenai carut marut penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA sederajat. Investigasi dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud atas desakan berbagai pihak untuk mencari biang kerok kekacauan dalam penyelenggaraan UN 2013. Menurut Nuh Dari hasil Investigasi Itjen setidaknya terdapat 4 alasan penyebab UN 2013 bermasalah.

Penyebab pertama Nuh menyebutkan keterlambatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menjadi titik awal masalah carut marutnya UN 2013. ” Belum turunnya anggaran untuk penyelenggaraan UN karena DIPA Balitbang baru dapat digunakan 13 maret 2013, sehingga tanda tangan kontrak baru dilakukan 15 maret ” keterangan M.Nuh pada konpres di KemenDikBud (13/05). “Padahal, persetujuan DPR sudah dari 21 Desember, lalu surat ke Kemenkeu tentang revisi DIPA pada 26 Desember, Namun bulan itu belum mendapat jawaban ” Lanjutnya. Kelemahan menejerial di kemendikbud menjadi penyebab ke kedua carut marutnya penyelenggaraan UN 2013. Ini berkaitan dengan proses penyampaian naskah UN dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) tidak menyerahkan pada percetakan secara menyeluruh, melainkan secara bertahap yaitu, tanggal 15 maret, 18 maret dan 23 maret.

Penyebab ketiga lanjut menteri kemendikbud
adalah manejerial di PT Gahlia Indonesia Printing bermasalah. “Terdapat permasalahan Teknis pada saat persiapan percetakan, yaitu percetakan ternyata tidak siap untuk mencetak naskah UN yang berwarna serta soal dan lembar jawabannya digabung ” Jelas M. Nuh. Menurut nya “kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya kontrol oleh PPK UN atas mekanisme pola kerja percetakan untuk mengantisipasi gangguan pekerjaan percetakan, tanggung jawab dan komitmen percetakan pun lemah”

Dan yang menjadi biang kerok keempat atas carut marutnya UN 2013 menurut M. Nuh adalah lemahnya tim pengawas dipercetakaan yang menimbulkan banyaknya naskah yang tertukar. “Kelemahan tim pengawas, tugas tim pengawas di percetakan untuk melakukan validasi data peserta UN dengan kebutuhan amplop naskah UN disetiap sekolah tidak berjalan dengan baik, sehingga masih ditemukan kekurangan amplop naskah dan salah alamat pengiriman amplop naskah UN” terang Nuh.

Hasil Investigasi Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat konferensi pres di Jakarta.