Sejumlah Ketua Umum Kadin Daerah (Provinsi) menyatakan tetap menolak usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagaimana hasil Rakornas Senin lalu.

Hingga saat ini, hanya lima Kadin Daerah yang tetap mengusung Munaslub, sedangkan 24 Kadin Daerah lainnya menolak usulan Munaslub.

“Sebanyak 24 Kadin Daerah masih menolak Munaslub, sedangkan 9 Kadin Daerah masih merasa memerlukan pertanggungjawaban Kadin Pusat. Namun setelah dilakukan sosialisasi, hanya tersisa lima Kadin Daerah saja yang masih menginginkan Munaslub,” ujar Ketua Umum Kadin Bengkulu, Fery Rizal di Jakarta, seperti dalam surat elektronik yang dterima wartawan, Jumat (19/4).

Menurut Fery, sikap lima Kadin Daerah yang terus mendesak Munaslub ini menimbulkan tanda tanya. Sebab, sebagian besar Kadin Daerah bersama-sama dengan Kadin pusat sudah melakukan upaya sosialisasi dan komunikasi, namun tidak direspon positif.

“Agak aneh, ini sebenarnya motifnya apa, karena Kadin pusat dan kadin-kadin daerah lainnya sudah melakukan pembahasan dengan mereka, namun mereka tetap ngotot tidak mau mencari solusi, melainkan dengan Munaslub. Ada apa?” tanya Fery.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Fahmi Idris juga telah mengimbau dalam organisasi bisnis seperti Kadin, permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama, bukan seperti mekanisme politik (Munaslub).

“Seperti pernah diimbau Pak Fahmi, bahwa Kadin ini organisasi bisnis, Munaslub bukan jalan penyelesaian masalah. Kita biasa melakukan penyelesaian dengan duduk bersama-sama seperti layaknya orang berbisnis. Jadi saya kira ada gelagat tidak baik dibalik desakan Munaslub yang semakin terlihat mengada-ada,” ujar Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Agung S Sutisna.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Kadin Jawa Timur, La Nyalla Mataliti. Menurutnya, agenda Munaslub itu kurang tepat untuk dilakukan dalam organisasi Kadin.

Hingga saat ini, sebanyak 24 Kadin Daerah telah menyatakan dukungannya kepada Dewan Pengurus menjabat hingga masa akhir jabatannya di tahun 2015. Dukungan yang sama juga telah disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Fahmi Idris.

Selain itu, seluruh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yaitu Sofjan Wanandi, Agus Gumiwang Kartasasmita, Toni Uloli dan Azis Sjamsuddin, serta sejumlah asosiasi besar seperti REI, API, Apindo, Gapmmi dan sebagainya juga menyatakan menolak usulan Munaslub karena tidak sejalan dengan visi misi organisasi Kadin Indonesia.

Sementara desakan Munaslub sejauh ini hanya didukung oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Oesman Sapta Odang dan 5 Kadin Daerah.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Kadin telah melakukan perubahan struktur kepengurusan dari semula berjumlah 21 jabatan menjadi 36 jabatan. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan kinerja organisasi.

Namun ternyata perubahan ini tidak disetujui sejumlah Kadin daerah dan asosiasi/himpunan anggota Kadin. Mereka justru ingin melengserkan Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulistio karena dinilai telah mengabaikan keluhan para pengusaha daerah.

Mereka menilai, kebijakan-kebijakan Kadin dibawah kepemimpinan Suryo tidak memperhatikan perkembangan dan penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi oleh asosiasi, gabungan pengusaha atau himpunan anggota Kadin Indonesia. Bahkan Ketua Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta Nur Achmad Affandi sempat mendirikan organisasi tandingan dalam bentuk Forum Kadin Provinsi Se-Indonesia.

Namun yang bersangkutan akhirnya dipecat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kadin Indonesia dengan nomor SKEP/012/DP/II/2012 karena dinilai memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik 2014 yang notabene bukan merupakan agenda utama Kadin.

Sumber: http://www.beritasatu.com/ekonomi/10...lub-kadin.html