KBR68H, Jakarta - Anggota Komisi Energi DPR, Satya Yudha meminta pemerintah segera menerapkan alat pengendali konsumsi BBM (Radio Frequency Identification) bersubsidi pada mobil pribadi. Dia yakin, alat itu bisa menghemat subsidi bensin hingga Rp 14 triliun atau setara dengan 1,4 juta kiloloter.
“Di banding dengan jumlah penghematan. Misalkan sekarang apabila pemerintah menerapkan bahwa titik cerah penjualan itu bukan lagi di Depo, tapi di SPBU misalkan, kalau itu dijalankan dengan baik, direksi Pertamina mengakui akan ada penghematan 1,4 juta kiloliter. Jadi kalau kita hitung 1,4 juta kiloliter itu sama saja dengan belanja Rp 14 triliun, sementara pemasangan itu cukup murah kalau menurut hemat saya, “ tutur Satya kepada KBR68H.
Sebelumnya, Pertamina mengusulkan penggunaan RFID atau alat pengendali konsumsi BBM bersubsidi pada kendaraan. Alat ini nantinya akan memantau pemakaian BBM pada kendaraan secara detail, mulai dari konsumsi BBM, nomor polisi, frekuensi pembelian, hingga lokasi SPBU. Program ini termasuk dalam program Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) yang saat ini tengah digagas Pertamina. Namun, pemerintah belum menyetujui sistem pengawasan ini.
sumber
Teknologi Kartu Pintar (Smart Card) untuk Pengaturan Penggunaan BBM Bersubsidi layak menjadi solusi pembatasan subsidi BBM. Kartu kendali berbasis smart card memiliki keunggulan, yakni dapat menyimpan dan menyajikan data transaksi secara dinamis. Kartu kendali dapat merekam data secara aman (dengan dilengkapi fitur enkripsi untuk keamanan) data identitas pemilik kendaraan, data kendaraan, jatah/kuota subsidi BBM, dan data terkait lainnya. Di lain pihak, SPBU dapat dilengkapi dengan sistem transaksi BBM yang memiliki kemampuan membatasi pembelian BBM bersubsidi sesuai dengan jatah/kuota BBM bersubsidi yang tercatat di dalam kartu pintar. Data-data tersebut dikirim ke pusat data, sehingga pemerintah dapat mengawasi pola konsumsi BBM dan mengimplementasikan kebijakan pengaturan dan pengendalian BBM bersubsidi.
Konsep awal dari sistem kerja kartu kendali BBM adalah menggunakan kartu pintar nirkontak (contactless smart card) yang menyimpan jatah/kuota BBM bersubsidi di dalam memorinya, dan akan dikurangi nilainya setiap melakukan transaksi di SPBU. Kartu kendali ini dapat juga digunakan bersama-sama dengan kartu pintar ringkas untuk label identifikasi kendaraan dalam bentuk stiker yang ditempelkan di kendaraan (optional). Kartu kendali BBM diterbitkan dengan menggunakan data KTP (e-KTP) dan STNK pemilik kendaraan. Verifikasi identitas dan penyimpanan data transaksi dilakukan secara teramankan dengan mekanisme pengamanan komunikasi data (secure messaging) seperti mekanisme di e-KTP. SPBU akan dilengkapi dengan alat pembaca kartu kendali nirkontak yang dilengkapi dengan Secure Access Module (SAM) untuk mengamankan transaksi dan data.
Apabila pemilik kendaraan akan membeli BBM premium atau solar, maka SPBU membaca jatah/kuota BBM bersubsidi yang dimiliki oleh kendaraan tersebut dari kartu kendali BBM. Pemilik kendaraaan membayar BBM tersebut dengan harga subsidi sesuai dengan jumlah yang dibeli. Secara periodik, data transaksi akan dikirim ke suatu pusat data.
BPPT berencana akan menguji coba sistem tersebut dalam waktu dekat dari aspek kehandalan, keamanan, usabilitas dan pemenuhan terhadap kebijakan (policy compliance). BPPT akan berkoordinasi dengan BPH Migas, Kementerian ESDM dan Pertamina untuk koordinasi penyempurnaan skema dan mekanisme implementasi kartu kendali BBM di lapangan. Teknologi identifikasi berbasis RFID / NFC dapat pula dimanfaatkan untuk identifikasi kendaraan dengan kriteria tertentu, misalnya kriteria kapasitas mesin kendaraan (cc mobil). Hal ini merujuk pada salah satu opsi kebijakan pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM berdasarkan jenis cc kendaraan.
sumber
