Kabar tentang situs jual beli (eS E N S O Rmerce) Indonesia yang harus menggunakan domain lokal, .co.id menyeruak di berbagai media beberapa hari ini. Rencananya, April mendatang, peraturan tersebut akan muncul dalam salah satu pasal Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.

Kebijakan ini dilakukan oleh Kemenkominfo untuk melindungi masyarakat dari penipuan yang dilakukan oleh eS E N S O Rmerce tidak jelas sehingga mereka mewajibkan penyelenggara eS E N S O Rmerce untuk melakukan registrasi dengan domain lokal .co.id. Seperti yang diketahui, bagi Anda yang ingin memiliki domain .co.id, Anda harus memiliki badan hukum seperti SIUP, dsb.

Dengan adanya data yang jelas dari pemilik domain .co.id, pemerintah bisa melakukan pelacakan dan penegakan hukum terhadap situs eS E N S O Rmerce yang bermasalah. Hal ini disampaikan oleh Direktur E-Business Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Azhar Hasyim.

Azhar berkata, “Kalau dotcom, jika ada kasus penipuan mohon maaf pemerintah tidak bisa bantu, karena datanya kita tidak punya, sedangkan kalau domain .co.id pemerintah bisa bantu terutama mengetahui siapa pemilik domain tersebut, bisa memblokir situsnya dan melakukan penegakkan hukum,”

Lalu apakah aturan ini akan menguntungkan atau merugikan bagi pelaku bisnis eS E N S O Rmerce?

Ada dua hal yang bisa disorot dari aturan di atas. Hal pertama adalah eS E N S O Rmerce dengan domain Indonesia dan terdaftar, mungkin akan lebih dipercaya karena dipublikasikan oleh Kemenkominfo sebagai situs belanja yang aman. Namun, di sisi lain, aturan ini justru dianggap akan menghalangi kemajuan pertumbuhan eS E N S O Rmerce di dalam negeri.

Alasannya adalah dengan domain lokal, penyelenggara perdagangan eS E N S O Rmerce tersebut akan sulit berdagang di pasar internasional. Aturan tersebut justru akan semakin membebani pelaku usaha, seperti adanya biaya pendaftaran dan lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Yusuf IJsseldijk, selaku Managing Director and CEO GoIndonesia.

Yusuf mengatakan, “Di sisi di lapangan, menggunakan situs lokal akan sulit bersaingan dengan luar negeri. Karena bersaing lokal saja”

Yah, memang ada sisi-sisi lain yang harus diperhatikan dalam pembuatan sebuah kebijakan. Mari kita sama-sama menunggu kepastian dari Kemenkominfo ini hingga bulan April mendatang.



sekedar berbagi info gan jika berkenan silakan beri , asal jangan beri ane ya gan