Metrotvnews.com, Jakarta: Biaya menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014 tidak murah. Setiap caleg diperkirakan membutuhkan kisaran Rp3-Rp5 miliar untuk bisa menempati kursi DPR.

"Untuk menjadi anggota DPR membutuhkan dana sebesar Rp3 miliar sampai Rp5 miliar. Itu membuat caleg saat menjadi DPR ingin mencari dana pengganti modal yang telah dikeluarkannya," tegas Ketua DPP Persatuan Pembangunan Pembangunan (PPP) M Sholeh Amin di Jakarta, Rabu (20/3).

Menurutnya, biaya politik di Indonesia sangat tinggi. Hal ini memicu penyalagunaan wewenang di bidang anggaran atau lainnya. Sehingga, menurut dia, harus ada perubahan struktur politik di Indonesia. Semisal, peraturan perundangan harus juga mengakomodasi partai politik yang lolos parliemantary threshold (PT) dibiayai oleh APBN secara keseluruhan. "Untuk mencegah semakin banyaknya korupsi yang dilakukan oleh politisi, Parpol yang anggotanya masuk ke parlemen sebaiknya dibiayai negara secara keseluruhan. Pembiayaan parpol oleh APBN, nilainya lebih kecil daripada jika parpol itu mengambil uang melalui korupsi politik," ujarnya.

Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengatakan, di Indonesia korupsi terjadi karena ada habitus yang berulang kali dipraktikkan sehingga menjadi sebuah sistem yang baku. Dan, menurutnya, banyak politisi yang tidak lagi sadar kalau dia berada dalam habitus yang buruk tersebut.

Danang menambahkan, habitus yang buruk tersebut didukung oleh lemahnya undang undang mengatur pendanaan partai sehingga modal finansial menjadi patokan dalam berpolitik. Danang mengusulkan agar seluruh paket UU politik harus diintegrasikan dengan UU Tindak Pidana Korupsi. (Herybertus Lesek)