Ini Alasan Ekonomi Kenapa Harga BBM Harus Naik
Kamis, 14 Maret 2013, 14:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Universitas Indonesia I Kadek Dian Sutrisna Artha meminta pemerintah melihat realita yang ada terkait konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pada kenyataannya, terbukti yang menikmati subsidi BBM adalah kalangan masyarakat mampu.

Beberapa waktu lalu, Komite Ekonomi Nasional (KEN) menyebut tak kurang dari 70 persen penikmat BBM bersubsidi adalah mobil pribadi. Lebih lanjut, Artha menuturkan, dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengeluaran untuk subsidi BBM telah melebihi pengeluaran untuk belanja modal. Padahal belanja modal memiliki multiplier effect yang nyata seperti penciptaan lapangan kerja.

"Itu investment pemerintah," kata Artha saat dihubungi ROL, Kamis (14/3).

Sebagai gambaran, dalam APBN 2013, alokasi subsidi BBM mencapai Rp 193,8 triliun. Sedangkan alokasi belanja modal lebih rendah yakni sekitar Rp 184,4 triliun. Pada APBN-P 2012, realisasi belanja modal mencapai Rp 140,2 triliun dari pagu Rp 176,1 triliun.

Selain itu, Artha menyebut dari sisi neraca perdagangan, impor minyak mentah maupun impor hasil minyak terus menunjukkan tren peningkatan. Sedangkan ekspor minyak terperosok akibat rendahnya produksi dan ketiadaan penemuan lapangan minyak yang baru.

Defisit neraca ini, kata Artha, berdampak pada tingginya permintaan terhadap dolar AS. Kondisi ini jelas akan memengaruhi kestabilan nilai tukar rupiah. Jika rupiah tidak stabil, dampaknya beraneka ragam, termasuk di dalamnya adalah inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), defisit neraca perdagangan pada Januari 2013 disebabkan oleh tingginya defisit minyak dan gas yang tercatat 1,43 miliar dolar AS (Rp 13,8 triliun).

Lebih lanjut, Artha menjelaskan, jika pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, kelompok masyarakat yang paling terkena dampak inflasinya adalah masyarakat miskin kota. Sementara masyarakat miskin desa selalu memiliki alternatif jika kenaikan harga bahan pangan terjadi.
sumbernya gan


setuju BBM tidak di subsidi lagi, toh kenyataannya saat ini yang paling banyak menikmati BBM subsidi adalah golongan menengah ke atas. Silahkan di cabut subsidi BBM dan alihkan untuk pendidikan dan pembangunan sarana2 vital yang dapat meningkatkan ekonomi rakyat.

Kondisi Politik Buat SBY Enggan Naikkan Harga BBM?
Kamis, 14 Maret 2013, 12:31 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keengganan pemerintah mengambil opsi menaikkan harga dalam perumusan kembali kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tak lepas dari semakin memanasnya situasi politik Tanah Air.

Ekonom Universitas Indonesia I Kadek Dian Sutrisna Artha menyatakan 2013 merupakan periode politik sehingga riskan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. "Ini kebijakan tak populis," tutur Artha saat dihubungi ROL, Kamis (14/3).

Walaupun masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berakhir pada 2014, Artha menilai SBY memiliki kepentingan lain yang lebih besar. Dengan kondisi Partai Demokrat yang tengah limbung, tentu kebijakan tak populis akan dihindari oleh presiden. "Karena pasti akan memengaruhi suara Partai Demokrat," ujarnya.

Sebagai catatan, pemerintah pada tahun anggaran 2013 dapat menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa restu DPR. Hal tersebut tertuang dalam pasal 8 ayat (10) Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun 2013.

Jika salah satu dari patokan dasar harga BBM bersubsidi meleset misalnya harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), pemerintah punya dasar untuk menaikkan harga. Sebagai catatan, Tim Harga Minyak Indonesia mencatat ICP rata-rata per Februari 2013 berdasarkan perhitungan formula ICP meningkat menjadi 114,86 dolar AS atau sekitar Rp 1,1 juta per barel.

Harga ini meningkat 3,79 dolar AS atau sekitar Rp 36 ribu per barel dari harga rata-rata per Januari 2013 yang menyentuh 111,07 dolar AS (Rp 1,07 juta) per barel. Sementara dalam asumsi dasar ekonomi makro APBN ICP dipatok sebesar 100 dolar AS (Rp 9,68 juta) per barel.
sumbernya gan
populis bukan alasan untuk tidak mencabut subsidi BBM. ini penyesatan opini, kalau merasa kinerja bagus, mengapa takut untuk tidak populer? atau ada hal lain dari ini semua agar dapat dimanfaatkan untuk 2014 mendatang?