JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT Askes akan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penandatanganan itu akan berlangsung pada 1 Maret 2013. KJS juga merupakan bagian pelaksanaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang dikelola PT Askes sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).

"Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2012 tentang BPJS, jadi pada tanggal 1 Maret nanti, kita akan tanda tangani MoU untuk pengelolaan KJS melalui sistem BPJS," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (25/2/2013).

Basuki mengatakan, Jakarta akan menjadi proyek percontohan pelaksanaan BPJS di seluruh Indonesia. Selanjutnya, PT Askes akan dijadikan pengelola oleh pemerintah pusat yang telah merencanakan untuk memberikan asuransi kesehatan kepada seluruh warga Indonesia.

Untuk uji coba dalam KJS, Pemprov DKI dan PT Askes akan melakukan uji coba alokasi anggaran premi asuransi kesehatan sebesar Rp 23.000 per orang per bulan untuk membiayai perawatan kesehatan warga miskin di Ibu Kota.

"Jadi, uangnya tidak kita serahkan sama PT Askes. Dia kan mau jadi BPJS pada tahun 2014. Nah, kita ingin uji coba di Jakarta, apa betul dengan Rp 23.000 itu cukup atau tidak untuk membiayai warga miskin. Padahal, Kementerian Keuangan saja hanya memberi Rp 15.500 per orang per bulannya," ujar Basuki.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menyatakan, uji coba di lakukan untuk mengetahui berapa nilai asuransi yang tepat untuk menjadi premi dasar asuransi kesehatan warga Ibu Kota. Jakarta akan menjadi yang pertama dalam pelaksanaan uji coba tersebut. Jika penerapan di Jakarta berjalan baik, Basuki yakin bahwa penerapan di daerah lain pun akan berjalan lancar.

Selain itu, kata Basuki, akan dikaji pula mengenai keterlibatan rumah sakit swasta dalam uji coba asuransi tersebut. Salah satu contoh rumah sakit swasta yang sudah mau bekerja sama dengan PT Askes adalah Rumah Sakit Siloam. "Memang jumlahnya swasta hanya 25 persen untuk penyediaan kelas III-nya. Terlalu kecil memang 25 persen. Itu yang mau kita dorong juga ke mereka setelah bekerja sama dengan PT Askes," kata Basuki.

Dengan bermitra bersama Askes, Basuki menyatakan bahwa upayanya untuk mewujudkan penerapan sistem online di tiap rumah sakit akan segera terwujud lebih cepat. Dengan sistem online itu, maka rumah sakit akan memberikan rujukan pasien apabila ruang kelas III di RS itu telah penuh dan pasien tak lagi repot mencari rumah sakit lain.

"Mekanismenya sederhana saja, semua ambulans ada nomor 119. Jadi ambulans mau kirim apa atau RS perlu rujuk ke mana, dia sudah bisa tahu. Selain itu, juga tahu RS mana yang ada kelas III kosong dan terdekat di mana," kata Basuki.

Sumber

Semoga bisa berjalan dengan baik dan bisa segera menyebar keseluruh Indonesia, ane yakin kalau pemerintah daerah maupun pusat benar memikirkan rakyatnya ane yakin tingkat kejahatan juga akan berkurang dengan sendirinya...

Dan semoga para koruptor segera mati... Amin



Bonus Dokter Cantik