Ringkasan

Puluhan ribu umat Buddha di Korea Selatan memprotes diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Lee Myung-bak.

Mereka menuntut Presiden Lee Myung-bak yang beragama Presbiterian untuk menghentikan diskriminasi agama dan meminta maaf atas perilaku beberapa pejabat senior pemerintahan dan juga dirinya yang cenderung menganaktirikan Buddhisme dan menganakemaskan agama Kristen.

President Lee dikritisi oleh para demonstran karena mengisi Kabinet dalam pemerintahannya oleh anggota-anggotanya yang seagama dengannya dan Lee tidak mengirimkan pesan ucapan selamat di hari kelahiran Buddha, padahal mayoritas rakyat Korea Selatan memeluk Buddhisme.

Park Kwang-seo, wakil dari Institut Korea untuk Kebebasan Beragama, menyatakan bahwa pemerintah telah pilih kasih kepada agama Kristen dan mendiskriminasikan Buddha sejak Republik Korea didirikan tahun 1948.

Professor Buddhist di Universitas Sogang yang dikelola Yesuit di Seoul mengatakan bahwa umat Buddha mengalami diskriminasi di bawah presiden-presiden beragama Kristen. Lee bukanlah orang Kristen pertama yang menjabat sebagai presiden Korea Selatan. 4 dari 10 presiden negeri itu adalah orang Kristen. Tercatat ada beberapa nama lainnya termasuk Syngman Rhee, Kim Young-Sam dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian Kim Dae-jung.

Pelayanan pastoral Kristen di militer dimulai tahun 1948, sedangkan umat Buddha baru dapat memulai pelayanan semacam itu tahun 1968. Sebuah stasiun radio Protestan mulai mengudara tahun 1954, tetapi stasiun umat Buddha baru diijinkan melayanan semacam itu tahun 1990.

Tentang berbagai masalah yang dihadapi agama Buddha Korea, 23,7 persen menyoroti diskriminasi pemerintah, sementara 50,1 persen mengatakan tidak adanya kepercayaan publik terhadap agama Buddha.

Sensus Penduduk 2005, umat Buddha berjumlah 22,8 persen dan umat Protestan 18,3 persen, sementara umat Katolik 10,9 persen 47 juta total penduduk Korea Selatan. Lebih dari 40 persen dari total populasi itu mengaku tidak beragama.