2012 Dinilai Tahun Kongkalikong Mafia APBN

Beranda

...

Berita dan Politik
2012 Dinilai Tahun Kongkalikong Mafia APBN

ibnutiangfei

22-12-2012 22:19

2012 Dinilai Tahun Kongkalikong Mafia APBN

Quote:

Pengunjung menuliskan dukungan pada spanduk yang digelar dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Monas, Jakarta

Quote:

Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai, pola korupsi pejabat negara di 2012 lebih banyak memanfaatkan celah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kecenderungan pelanggaran hukum, tidak berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Kami melihat, tahun 2012 ada gejala yang meningkat pada korupsi anggaran,” kata Oce Madril dari Pukat UGM dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (22/12).

Dia mengatakan, hal ini terlihat dari banyaknya anggota DPR yang menjadi tersangka atau terpidan terkait tugasnya dalam Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Tahun 2012 ini kita lihat negara ini menjadi negara kongkalikong korupsi politik meningkat terkait dengan mafia anggaran proyek APBN dan APBD,” lanjutnya.

Sementara di jajaran pemerintah pusat, PUKAT mencatat beberapa kementerian yang dianggap paling bersinggungan dengan kasus korupsi yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara di lingkaran presiden sendiri, menurut Oce terdapat anggota Dewan Pertimbangan (Wantim) presiden yang sempat menjadi tersangka Polri dan mantan anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Catatan menarik, penegak hukum berhasil membongkar skandal di antara penegak hukum. Skandal di MA dan Mabes Polri ini menyita perhatian karena dari tahun ke tahun kita menduga ada banyak korupsi di lembaga penegak hukum, dan baru ini kita lihat ada fakta dan data,” kata dia lagi.

Sementara itu Hinca Panjaitan dari divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat menyatakan penegakan hukum akan terus menjadi agenda pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Pemerintahan SBY terus berupaya mendorong ini (penegakan hukum) sampai benar-benar soft landing pada 2014 dan 10 tahun ini terus kita dorong sehingga wajah hukum kita lebih baik,” kata Hinca dalam diskusi yang sama.

Catatan hukum setiap tahunnya, menurut dia, memang harus selalu menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti. Namun fokus pemerintah saat ini adalah memantau penggunaan APBN yang kini jumlahnyaRp1.600 triliun.

SUMBER

parah juga...dari tahun ke tahun bukannya berkurang malah semakin mengerikan.... emoticon-Cape d... (S)