Bagi pelaku pasar global, rupiah masuk dalam kategori mata uang sampah atau sering disebut the worst currencies. Berdasarkan data yang didapatkan dari Bloomberg dan Fox menyebutkan, rupiah merupakan satu dari 10 mata uang di dunia yang dikategorikan mata uang sampah itu.
Quote:
ADAPUNke-10 negara yang mata uangnya dikategorikan mata uang sampah berturut-turut adalah Zimbabwe, Vietnam, Sao Tome dan Principe, Laos, Iran, Indonesia, Guinea, Turkmenistan, Paraguay, dan Zambia. “
Jangan marah, kita (rupiah) di dunia itu dianggap mata uang sampah karena nolnya kebanyakan. Jangan sampai rupiah nanti sama dengan mata uang Zimbabwe,” kata pengamat mata uang, Farial Anwar dalam acara diskusi mengenai ‘Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011’ di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Mata uang termurah saat ini Zimbabwe. Maksudnya, satuannya berharga rendah dibandingkan dengan mata uang negara lain atau bisa juga dibandingkan dengan jumlah barang tertentu yang dapat dibeli. “Beli sayur, misalnya, bisa sampai 1 juta dollar Zimbabwe. Nol-nya terlalu banyak. Seperti rupiah, jangan 1 dollar AS nol-nya sampai ribuan,” selorohnya.
Quote:
Farial Anwar, pengamat mata uang.
Oleh karena itu, Farial termasuk yang orang setuju dengan usulan
redenominasi rupiahyang pernah diwacanakan Bank Indonesia (BI). “Ini masuk dalam saran yang kami sampaikan soal pengelolaan kebijakan moneter,” kata Farial.
Menurut dia, karena nol-nya terlalu banyak maka sering transaksi penukaran uang di luar negeri dengan rupiah kadang merepotkan. “Sekarang tanda tanya kalau kita menukarkan rupiah di luar negeri. Apakah mereka mau menerimanya? Dengan redenominasi, maka perhitungan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan APBD akan lebih mudah,” kata Farial.
Quote:
Awal tahun depan, pemerintah akan menghadap jajaran legislatif untuk membahas dasar hukum penghilangan tiga nol dalam mata uang Rupiah tersebut. Namun, apakah biaya untuk menyederhanakan mata uang itu semudah membalikkan telapak tangan.?
Quote:
Analis Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas mengungkapkan bahwa dia tak sejalan dengan rencana redenominasi itu. “Tidak perlu redenominasi. Saat ini kondisi kita tidak perlu redenominasi,” kata Purbaya.
Persoalan lain yang menjadi penekanan Purbaya adalah biaya yang tidak sedikit untuk melakukan redenominasi. Padahal, dari kondisi ekonomi dan moneter Tanah Air, penyederhanaan itu masih belum mendesak.
Purbaya mengungkapkan, biaya penyederhanaan itu bisa mencapai triliunan Rupiah. Bahkan, dia menyebutkan, lebih dari Rp 5 triliun hanya untuk mencetak uang jenis baru tersebut. Menurut data Bank Indonesia, setiap tahunnya bank sentral selalu menerbitkan 6 miliar lembar uang untuk mengganti uang yang lusuh. “Untungnya sedikit tapi risikonya besar,” tegasnya.
Untung yang bisa didapat dari penyederhanaan mata uang Rupiah, menurut Purbaya, hanya meningkatkan wibawa Indonesia dengan mengurangi nol pada mata uangnya. Risikonya, lanjut dia, bila masa transisi yang direncanakan Bank Indonesia tidak berhasil. “Nanti orang malah akan lari ke dolar. Kepercayaan kepada Rupiah akan semakin hilang. Jadi risikonya besar juga,” katanya.
Quote:
Quote:
Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengamat ekonomi, Ahmad Erani Yustika. Menurutnya, redenominasi hanya dilakukan oleh negara yang sedang terpuruk. “Secara teori, negara yang melakukan redenominasi adalah negara dengan ekonominya yang terpuruk. Inflasinya mencapai ratusan bahkan ribuan persen. Inflasi tinggi sekali sehingga membuat nilai tukar mereka jeblok. Sekarang ekonomi kita tidak terpuruk. Dan ini dikhawatirkan akan timbul dugaan ekonomi kita sedang merosot,” terangnya.
Proses redenominasi tentu harus dilakukan bertahap dan dengan perhitungan yang ketat. Namun, tentu permasalahan tidak sesederhana kelihatannya. Sebelum melakukan redenominasi, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi.
Pertama, inflasi harus berada di kisaran rendah dan pergerakannya stabil. Kedua, stabilitas perekonomian terjaga dan jaminan stabilitas harga. Ketiga, kesiapan masyarakat harus ada. Aspek ketiga inilah yang perlu dipertimbangkan matang-matang. Kesiapan psikologis masyarakat adalah hal terpenting bagi efektifnya suatu kebijakan. Banyak sudah kebijakan publik yang baik secara teori, namun gagal di lapangan karena kesiapan publik yang belum ada.
Akibatnya akan muncul salah kaprah di masyarakat yang mengganggu gerak perekonomian kita. Isu redenominasi rupiah memang harus dihindarkan dari simpang siur gejala. Keresahan dapat menyebabkan psikologi pasar terganggu dan berdampak pada perekonomian kita.
Kita juga perlu memahami bahwa isu redenominasi ini baru sebatas studi di Bank Indonesia. Artinya, penerapannya masih membutuhkan waktu dan pemikiran yang lebih dalam lagi, khususnya mengenai baik buruknya dan kesiapan masyarakat. Mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari sesat gejala dalam istilah-istilah yang ada.
sumber
Redenominasi adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa memangkas nilai mata uang tersebut. Semisal terjadi redenominasi tiga digit (3 angka 0), maka Rp1.000 menjadi Rp1. Nantinya pecahan mata Rp1 baru setara dengan denominasi Rp1.000 yang lama.
Redenominasi tidak sama dengan Sanering.
Sanering adalah pemotongan nilai mata uang. Sanering sama saja memotong daya beli masyarakat karena tingginya tingkat inflasi yang terjadi di suatu negara.
Dari sisi tujuannya pun berbeda. Redenominasi bertujuan agar mata uang lebih efisien dalam transaksi dan pencatatan administrasi. Sementara sanering bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar karena inflasi yang sangat tinggi.
Pemerintah dan Bank Indonesia sudah menyusun tahapan-tahapan dalam proses redenominasi. Butuh waktu lama untuk bisa menerapkan ini. Di beberapa negara berhasil, tapi ada pula yang gagal menerapkan ini.
Terlepas dari itu, setidaknya ada lima fakta unik dari redenominasi.
Lanjut bawah
